14 Tahun Reformasi: Gagalnya Kaderisasi Pemimpin Nasional

Setelah empat belas tahun pasca-lahirnya Era Reformasi, keadaan tak juga membaik. Solusi banyak yang buntu dan mengecewakan. Hal yang paling memprihatinkan, Era Reformasi gagal melakukan kaderisasi pemimpin nasional.

Mari membayangkan sebuah generasi yang sedang bangkit dengan tatapan tak gentar, dengan kecenderungan berpikir heroik dan berjuang  kepada hal-hal hebat. Menurut Nietzsche, dalam The Birth of Tragedy, adalah generasi yang berani membela kaum tertindas dengan bertindak tegas.  Namun apa yang terjadi?

Berakhirnya Orde Baru pada 21 Mei 1998, ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto, bangsa ini telah melahirkan sebuah era baru bernama Era Reformasi. Setelah empat belas tahun, dalam rentang waktu tersebut, reformasi masih berjalan setengah hati. Bahkan rakyat mengatakan, reformasi telah gagal, karena tidak bisa memberikan solusi. Apalagi mengubah keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Gagalnya Kaderisasi Parpol

Pasca-Orde Baru tumbang, praktis Parpol hari ini dinilai publik belum bisa diandalkan untuk menerapkan konsep kaderisasi kepemimpinan nasional, apalagi memeloporinya. Peran Parpol seolah cenderung memperlamban, bahkan menghambat proses kaderisasi.

Kondisi ini terjadi karena Parpol, sebagai salah satu pilar demokrasi, tidak berorientasi pada kaderisasi sebagai upaya regenerasi kepemimpinan nasional, dalam rangka menjalankan konsolidasi demokrasi. Menilai peran parpol dalam menjalankan suksesi agenda reformasi lebih banyak mengedepankan orientasi yang bersifat pragmatis dan transaksional.

Ketidaksiapan mental rakyat dengan sistem demokrasi mengakibatkan sistem kepartaian di Indonesia semakin didominasi oleh tradisi feodal, oligarki, dan transaksional. Ketiga hal tersebut merupakan hambatan yang paling mendasar untuk mereformasi birokrasi dan struktur partai menjadi partai modern.

Ciri sistem feodal tampak lekat dengan kuatnya politik figur dan minimnya upaya mentransformasikan politik figur tersebut pada diri kader, sehingga partai bergerak karena kuatnya sosok tertentu di puncak hierarki otoritas partai. Sangat lain dengan pola partai modern yang harus berorientasi pada basis dan kader.

Distribusi dan alokasi SDM ke jabatan-jabatan publik saat ini lebih banyak ditentukan oleh segelintir elite, sehingga mekanismenya dari-oleh-dan untuk mereka yang menjadi elite partai berkuasa. Kondisi tersebut mencerminkan tradisi oligarki seperti pada era sebelumnya.

Sementara transaksional, ditandai dengan pola pemenangan partai dengan money politic, sehingga berakibat pada proses politik yang high cost, karena ditentukan oleh siapa yang bisa memiliki kekuatan modal dan berjasa mendapatkan hadiah (reward power).  Tidak diherankan mereka yang punya uang akan mengendalikan kebijakan partai.

Dominasi ketiga, tradisi tinggalan era sebelumnya ini, tentu akan menjadi tantangan Parpol ke depan.

Regenerasi Pemimpin Nasional

Agar terjadi proses regenerasi pemimpin melalui Parpol, cara yang strategis adalah dengan melakukan pengaturan mekanisme demokrasi internal, untuk mendistribusikan dan mengalokasikan SDM partai ke jabatan-jabatan di lingkup internal maupun eksternal partai.

Mekanisme lain, adalah dengan dimapankannya pola perkaderan, sehingga ada proses penguatan dalam alih generasi.

Membiarkan tidak adanya alih generasi kepemimpinan akan membuat bangsa ini timpang. Karena, pada waktu tertentu, akan mengalami kekagetan dan krisis kader pemimpin nasional. Mengingat kondisi tersebut, masalah kaderisasi pantang diabaikan dan harus menjadi perhatian serius, karena sebenarnya, jumlah generasi bangsa yang potensial sangat banyak.

Faktor mendasar kegagalan reformasi dalam mentransformasi kaderisasi kepemimpinan nasional adalah sedikitnya kader partai politik yang memiliki pemahaman  ideologi secara tegas dan konsisten terhadap ideologi kepartaian.

Lemahnya platfom ideologi dalam jiwa kader menyebabkan partai politik hanya memiliki perspektif tunggal, yaitu orientasi pada jabatan dan kekuasaan semata. Sistem ini hanya menghasilkan sistem multipartai tanpa ada transformasi nilai-nilai ideologis untuk memecahkan persoalan kebangsaan dan hanya akan mewadahi kepentingan yang sama.

Hasilnya, sistem politik yang terbangun adalah partai yang berusaha mepertahankan konsensus politik yang ada dan cenderung mempertahankan status quo.

Recommended For You

About the Author: Roseno Hendratmojo

Praktisi psikologi yang juga pencinta alam. Lekat dengan program kaderisasi dan pemberdayaan rakyat membawanya larut ke masalah-masalah kebanyakan. Mentor kaum muda yang tekun dan bersemangat.