Hanura, Oposisi, dan Pemilu 2014

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, menyatakan partainya tidak akan bergabung dengan barisan koalisi. Ia juga secara tegas melarang kadernya menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Hanura tetap memosisikan diri sebagai partai oposisi yang akan selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Hanura memang salah satu partai yang diincar pemerintah untuk diajak bergabung dengan koalisi pasca “membangkangnya” Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan, konon Hanura juga sudah disiapkan jatah menteri menyusul makin gencarnya isu pendepakan PKS dari koalisi.

Di sistem pemerintahan negara demokrasi memang mengharuskan adanya partai politik (parpol) yang pro pemerintah (koalisi) dan anti-pemerintah (oposisi). Jika keduanya menjalankan fungsinya dengan baik demi kepentingan rakyat, maka negara akan stabil dan cenderung sejahtera. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, parpol lebih mementingkan kepentingan golongan dan partainya, negara bakal kacau.

Harus diakui, parpol memang cenderung berorientasi pada kekuasaan. Indikatornya, parpol berlomba-lomba mencari simpati rakyat agar menang dalam pemilu. Raihan suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu berefek pada puncak kekuasaan. Beragam cara pun dilakukan, mulai dari yang direstui undang-undang hingga yang melawan undang-undang.

Hanura sebagai parpol yang tergolong baru, cukup bisa mengambil hati rakyat. Terbukti, saat ini memiliki 18 kursi di DPR atau meraih 3,21 persen suara. Sebagai parpol menengah, Hanura cukup strategis untuk bebas bersikap. Apakah bergabung dengan koalisi dan memperoleh jatah menteri, atau tetap beroposisi. Masing-masing pilihan memiliki konsekuensi.

Sikap yang diambil Ketua Umum Hanura, Wiranto, untuk tetap beroposisi sudah tepat. Pertama, mengingat kondisi kekinian koalisi yang dimotori oleh Sekretariat Gabungan (Setgab) cenderung gaduh dan tidak solid. Parpol anggota koalisi seolah memiliki agenda dan kepentingan sendiri-sendiri. Dampaknya, kebijakan yang diambil pemerintah sering tidak mendapat dukungan bulat di parlemen. Contoh paling baru adalah rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang malah mendapat tentangan dari anggota koalisi.

Alasan kedua, jika memilih bergabung dengan koalisi, berarti Hanura mempertaruhkan diri di pemilu 2014 demi jatah pos kementerian. Padahal kabinet SBY jilid II ini tinggal dua tahun. Sehingga sebuah kerugian besar untuk jangka panjang. Diakui atau tidak, parpol-parpol yang tergabung di koalisi citranya sudah hancur di mata masyarakat. Sehingga jika Hanura memaksakan diri bergabung, maka sama saja dengan terjun ke medan berlumpur. Fatal.

Pemilu 2014

Semua parpol kini memang sudah menatap pemilu 2014, tak terkecuali Hanura. Beragam agenda pun sudah mulai dijalankan untuk meraih simpati rakyat. Mulai dari “cari muka” di media sampai turun ke bawah berdialog dengan konstituen. Status parpol sebagai oposisi atau koalisi juga menjadi “bahan” untuk meraih suara rakyat.

Semua parpol sadar untuk kondisi saat ini status “oposisi” memang lebih menjual dibanding status “koalisi”. Hal ini melihat dari kinerja pemerintah yang cenderung tidak pro rakyat. Sehingga simpati rakyat terhadap partai pemerintah (koalisi) cenderung menurun.
Bukti nyata bahwa oposisi lebih menjual adalah tidak solidnya koalisi yang dikomandani Setgab. Para anggota parpol koalisi malah ramai-ramai mengkritik kebijakan pemerintah, padahal mereka sendiri bagian dari pemerintah. Mereka berdalih, meski bagian dari koalisi namun harus tetap kritis. Sehingga meski berstatus koalisi namun bersikap oposisi.

Di sini keuntungan berpihak pada oposisi. Di tengah kacaunya pemerintahan, parpol-parpol oposisi harus bisa memberi solusi. Tidak hanya kritik yang sifatnya tendensius dan menjatuhkan. Namun kritik yang cerdas dan membangun. Karena sekarang rakyat semakin pintar, mana parpol yang benar-benar berpihak pada rakyat, dan mana yang hanya cari muka.

Recommended For You

About the Author: Widi Purwanto