Pencapresan Wiranto dan Kinerja Pimpinan Daerah Partai

Ketua Umum Hanura, Wiranto, secara resmi diusung sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2014 mendatang. Melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hanura, ia didukung oleh 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura se-Indonesia. Sehingga ini merupakan yang ketiga kalinya Wiranto bertarung dalam bursa pencalonan presiden.

Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, Wiranto berhak untuk maju lagi di bursa Pilpres 2014. Asalkan, semua ketentuan undang-undang terkait syarat pencalonan terpenuhi. Salah satunya adalah syarat ambang batas Presidential Threshold (PT) yaitu 20 persen.

Jika mengacu pada perolehan suara Hanura pada pemilu kemarin sebesar 3,21 persen, berarti masih jauh. Sehingga para kader harus bekerja lebih keras lagi, tidak hanya nanti menjelang Pemilu, tapi mulai sekarang. Minimal Hanura harus meraih suara di atas 10 persen, agar ‘aman’ jika mengusung Capres sendiri.

Pentingnya Kinerja Pimpinan Daerah Partai

Butuh komitmen kuat memang untuk bisa mewujudkan perolehan suara di atas 10 persen. Terutama dari para pengurus di daerah (DPC dan DPD), yang secara tegas berikrar mendukung pencalonan Wiranto. Tanpa kerja keras jajaran pengurus di daerah, maka ikrar itu hanyalah bualan belaka.

Kenapa beban berat ada di jajaran pengurus daerah? Harus diakui, jajaran pengurus daerah adalah kader yang bakal bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baik buruknya partai juga bakal dilihat dari bagaimana kader bekerja untuk rakyat. Sebab jika hanya mengandalkan pencitraan di media oleh Pimpinan Pusat, tak akan berefek besar dalam menarik simpati rakyat.

Kader-kader Hanura di daerah harus mampu menyelesaikan persoalan rakyat atau persoalan daerah melalui perwakilannya di DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat bawah harus menjadi agenda penting kader Hanura jika ingin mengambil hati rakyat. Penguasaan isu yang dekat dengan kehidupan rakyat bawah mutlak dikuasai.

Ada banyak cara untuk bisa dekat dengan kehidupan rakyat bawah. Salah satunya, kader Hanura harus sering turun ke lapangan, melihat kondisi nyata masyarakat. Entah ke pasar, perkumpulan-perkumpulan tingkat desa, atau sekadar ke persawahan ketemu dengan para petani. Sebagai wakil rakyat akan banyak yang akan diperoleh, terutama citra baik partai di mata masyarakat kecil.

Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka tidak akan memilih parpol yang hanya mengumbar janji di media. Pencitraan parpol melalui media dipastikan tidak akan berpengaruh banyak. Apalagi belajar dari pengalaman, banyak parpol yang justru sepak terjangnya mengecewakan saat berada di puncak kekuasaan. Mereka jauh dari harapan.

Konsolidasi Partai

Jejaring kinerja Pimpinan Daerah Partai bukan lagi hal yang perlu ditunda-tunda. Semakin lama menundanya, berarti semakin jauh ketinggalan Partai Hanura dengan partai lain. Kini, upaya untuk meraih simpati publik dengan kinerja terstruktur telah digelindingkan parpol-parpol besar. Betapa waktu yang tersisa, jelang Pemilu 2014 benar-benar dimanfaatkan maksimal.

Pimpinan Daerah Partai semestinya dikonsolidasikan melalui kepemimpinan yang solid dan menjamin sinergisitas dan integritas. Menjadi kesulitan yang sangat berarti bila Pimpinan Daerah Partai tidak lagi memercayai kapabilitas Pimpinan Pusat Partai. Bukan tidak mungkin, Partai Hanura hanya akan beradu kepentingan di ruang kosong, tak berpenghuni. Sebab, rakyat tidak lagi peduli dengan konflik internal partai. Mereka membutuhkan bukti.

Desentralisasi isu juga dapat menjadi ukuran berhasil atau tidaknya Partai Hanura masuk ke aspirasi publik. Rakyat menanti kontribusi Hanura yang dapat menyelesaikan problem lokal, meski tak lupa merespons realitas perpolitikan nasional.

Recommended For You

About the Author: Widi Purwanto