Swasembada Garam untuk Kesejahteraan Petani Garam

Pemerintah mencanangkan target swasembada garam untuk tahun mendatang. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan garam nasional, namun juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani garam yang kini masih memprihatinkan.

Dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, seharusnya produksi garam nasional dapat mencukupi kebutuhan domestik. Namun kenyataannya, justru berbanding terbalik. Dengan dalih mencukupi kebutuhan garam nasional, pemerintah tahun ini berencana akan mengekspor garam dari Australia dan India sebanyak 500 ribu ton.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kebutuhan nasional akan garam tahun ini mencapai 2, 5 juta ton. Sementara produksi nasional baru akan mencapai 1,3 juta ton untuk tahun ini. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan cara agar dapat memaksimalkan potensi alam yang dimilikinya untuk mengahasilkan garam yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik bahkan dapat dijadikan sebagi komoditas ekspor.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Garam

Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah dengan peningkatan kuantitas produksi garam. Produksi garam Indonesia hanya mampu menempati urutan ke-30 di dunia. Pada tahun 2011, Indonesia hanya dapat menghasilkan 1,1 juta ton per tahun dengan luas lahan 10.967 ha. Dari total produksi garam nasional, hampir 80% dihasilkan dari Pulau Madura. Sementara dari 33 provinsi di Indonesia hanya 10 provinsi saja yang mampu menghasilkan.

Ironis memang. Jika melihat dari potensi kelautan yang dimiliki, hanya dapat menghasilkan kuantitas komoditas garam yang rendah. Berdasarkan survei Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pada tahun 2010, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang ke-4 di dunia atau sepanjang 95.191 km.

Pemerintah menargetkan peningkatan secara kuantitas produksi garam. Tahun ini pemerintah menargetkan produksi garam hingga 1,3 juta ton dengan peningkatan luas lahan menjadi 16.500 ha. Peningkatan kuantitas lahan garam sangat diperlukan untuk dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat. Selain kuantitas, peningkatan kualitas garam harus diperhatikan melalui teknologi, agar garam yang dihasilkan rakyat mampu bersaing di pasaran.

Jumlah garam yang ada di Indonesia selama ini banyak dihasilkan oleh para petani tradisional. Namun, hasil garam rakyat dianggap masih rendah kualitasnya. Di Madura misalnya, masyarakat menggarap seluas 60% dari keseluruhan lahan garam. Sisanya dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah selalu mengeluhkan kualitas produksi garam rakyat. Garam rakyat diklaim hanya mampu menghasilkan kualitas garam nomor 2 yang memiliki kandungan NaCl sebesar 70-80% saja, sementara standar kualitas garam yang baik memiliki kandungan NaCl sebesar 96%.

Problem utama yang mendasar dari garam rakyat adalah masalah distribusi dan teknologi pengolahan untuk menghasilkan garam berkualitas. Garam yang diproduksi oleh rakyat masih mengandalkan cara tradisional. Petani garam masih sangat tergantung pada cuaca. Kuantitas garam yang dihasilkan menjadi tidak menentu, tergantung pada kemurahan alam. Sementara permintaan akan garam terus bertambah. Dari sisi teknologi, pengolahan garam yang dilakukan masih sangat sederhana, sehingga sulit untuk mengahasilkan kualitas garam yang sesuai dengan permintaan pasar.

Kesejahteraan Petani Garam

Pemerintah sudah berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat melalui program PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat). Pemerintah, untuk tahun 2011, menyuntikkan dana Rp 90 milliar untuk 10 provinsi penghasil garam. Namun pada kenyataannya, program ini hanya fokus pada peningkatan produksi garam saja, belum mencapai taraf mampu mensejahterakan.

Sebagian besar petani garam hingga saat ini masih belum terlepas dari jerat kemiskinan. Persoalannya adalah bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, hanya kepada pemilik tambak. Hal ini semakin mempertajam perbedaan kelas petani, antara petani pemilik lahan dan para buruh lahan, yang memperlebar ketimpangan ekonomi antara keduanya; bukan kemerataan ekonomi.

Oleh sebab itu, perlu kiranya pelaksanaan program untuk pemberdayaan petani garam ditinjau ulang. Pemberdayaan seharusnya dilakukan dengan prinsip untuk peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Upaya pemerintah dalam swasembada garam tidak boleh melupakan upaya menyejahterakan rakyat.

Recommended For You

About the Author: Zaki Faddad