Paradoksi Kepemimpinan Kaum Muda

Terpaan badai ujian pada republik seperti tak jengah-jengahnya. Pasca-1998, generasi muda dianggap punya peluang untuk membangun kepemimpinan nasional yang jauh lebih dipercaya. Faktanya, banyak pemimpin muda yang justru dianggap banyak mengkhianati amanat rakyat.

Jadi, bagaimana sebenarnya intelektualitas kaum muda hari ini? Sebelumnya, harus dimengerti, bahwa intelektual itu mengerti keadaan, dan tahu cara menyelesaikannya. Sebab, intelektual tidak berpisah dengan massa. Ia larut dalam setiap keresahan kalangan luas. Jadi, kepemimpinan muda yang berbekal intelektual adalah problem solver, bukannya penambah masalah.

Ada pertanyaan sederhana. Untuk berhadapan dengan Microsoft, apakah hacker-hacker Indonesia yang dianggap sebagai kaum pembajak kelas wahid kedua setelah China, dapat menemukan sistem komputer baru untuk membungkam infiltrasi musuh?

Untuk bersaing dengan Pentagon, sanggupkah negeri ini memproduksi senjata yang dapat menenggelamkan kapal induk berkekuatan 800 pesawat tempur dengan daya jelajah 20 tahun di lautan?

Atau, untuk membayar utang, dapatkah orang-orang negeri ini menandingi George Soros atau Warren Buffet di bursa saham agar rupiah menguat dan harga-harga menjadi murah?

Jawabannya jelas tidak mungkin. Analoginya, saat ini orang-orang Indonesia tengah berlari dan diikuti orang-orang Barat, padahal mereka telah dua kali berputar mengelilingi bumi. Derajat kompetisinya sudah tak seimbang.

Artinya, bila hanya diukur dari perspektif kasat mata, jelas tak akan sebanding. Untuk itu, diperlukan keberanian pengakuan tentang ketertinggalan bangsa ini dari Barat perihal prestasi material, lantas kembali merombak cara pandang agar—setidaknya—dapat menghindar dari eksploitasi yang terus mereka gelar, baik eksploitasi halus atau invasi fisik.

Reformasi dan Moralitas Pemimpin Muda

Pasca-1998, gerakan kaum muda praktis mengalami stagnasi. Dari hari ke hari, kondisinya semakin mengkhawatirkan saja. Bila kaum muda tetap saja belum mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu komunitas kritis pengawal perubahan republik ini, tentu tragedi besar bagi bangsa.

Bila ditilik lebih jauh, selain karena faktor internal gerakan, yakni masih belum mampunya berbagai elemen dalam memproduksi isu-isu populis seputar keberpihakan pada masyarakat secara luas, opini masyarakat tentang kaum muda yang destruktif adalah fakta yang semakin menyudutkan keabsahan independensinya di depan publik.

Di tataran grass-root, masyarakat cenderung mulai tidak senang terhadap semua kebohongan pelaksanaan sistem demokrasi. Kecenderungan ini pun tak luput menghampiri kaum muda. Apalagi, minimnya aktivitas kaum muda dalam melakukan kontrol terhadap semua kebijakan publik belakangan ini juga dilandasi oleh alasan yang sangat oportunistis.

Fakta tentang konsentrasi agenda gerakan yang lebih didominasi oleh aktivitas personal bersifat individualistis menggejala kuat dengan mangkirnya kaum muda dari agenda internal organisasi seperti perkaderan, advokasi, dan juga pemberdayaan publik. Ketika kritisisme dituntut untuk ada, kader-kader pilihan—bahkan terbaik—lebih memilih untuk berburu kursi pada elite.

Identitas Kepemimpinan Muda

Sampai di sini, sangat tampak bahwa identitas diri jelas bukan perkara fisik. Meski ia akan memobilisasi fisik untuk beraktivitas, identitas lahir dari cara pandang tentang sesuatu. Cara pandang tersebut dapat disebut dengan nilai, ideologi, atau cita-cita keadilan dunia, dan setiap orang pasti memilikinya.

Mendudukkan nilai sebagai pilihan kedua setelah produk gerakan atau organisasi tentu adalah kesalahan. Sebab, bila hanya mempertaruhkan produk tanpa basis nilai yang cukup, ia tidak akan bertahan lama. Tanpa ideologi atau basis nilai yang memadai, kepemimpinan kaum muda hanya akan menghabiskan waktu, melupakan masa depan, serta tak bergerak di wilayah strategis. Sedangkan untuk mencapai ideologisasi diperlukan proses transformasi yang kontinu dan berdasar pada kekuatan nilai yang komprehensif.

Setelah itu, agar transformatif, kepemimpinan mensyaratkan pemahaman yang tepat tentang kekuasaan dan kewenangan. Keduanya tidak dapat dibesarkan salah satunya, atau hanya diakui salah satunya. Menganggap kekuasaan lebih dari kewenangan akan berbuah arogansi. Sementara itu, menilai kewenangan lebih dari kekuasaan, akan berekses pada instabilitas.

Bagi Munir Mulkan, seorang intelektual terkemuka negeri ini, kewenangan bukanlah bagian integral kekuasaaan, tetapi sejumlah fungsi dari kewajiban yang harus dijalankan pemimpin. Kekuasaan politik, alat produksi, harta milik, dan kekayaan merupakan ruang publik yang mensintesiskan kepentingan dari semua orang.

Apa kabar elite politik nasional yang katanya merepresentasi kepemimpinan muda hari ini?

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.