Perekonomian Masyarakat Desa, Bela Negara, dan Ekonomi Kerakyatan

Taktik kita yang terpenting sekali ialah mempersatukan semua pulau dan kasta dengan program minimum, yang dirasa oleh semua penduduk Indonesia.

Tan Malaka dalam Semangat Muda (1926)

Berat rasanya menampilkan wajah perekonomian masyarakat perdesaan di era global yang semakin liberal dan kapitalistis seperti sekarang. Perkaranya bukan sebatas kompetisi yang semakin tidak berimbang antara kota dan desa, tapi lebih pada bangunan mental kemandirian masyarakat desa yang mulai rontok, akibat menipisnya peluang dan kesempatan mereka untuk eksis.

Tentu bukan barang baru lagi, semisal isu pengangguran di desa harus bersanding terus-terusan dengan pemberdayaan masyarakat yang tiada henti. Maksudnya, di satu sisi, persoalan pengangguran dianggap akan sedikit teratasi bila dilakukan pemberdayaan masyarakat yang terukur. Padahal, untuk melakukan pemberdayaan, diperlukan langkah-langkah sistematis dan terencana dari pihak-pihak berwenang, terutama pemerintah. Sementara itu, peran pemerintah yang tidak optimal, lantas memaksa masyarakat desa untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Kondisi ini tentu saja sangat dilematis.

Atau tentang rendahnya kualitas pendidikan generasi muda yang beriring dengan pentingnya kemandirian ekonomi masyarakat desa. Untuk mandiri, pemuda desa membutuhkan pendidikan berkualitas, sementara pendidikan erat kaitannya dengan kemandirian ekonomi. Sekolah butuh uang, sementara untuk mendapatkan uang mesti pintar. Jelas lingkaran setan yang seperti tidak berkesudahan.

Dan semua itu ternyata berhubungan erat dengan realitas nasional Indonesia yang setidaknya bisa diringkas menjadi empat hal: kemiskinan, kebodohan, monopoli, dan negara yang lemah.

Pertama, kemiskinan. Karena masyarakat Indonesia masih berpendapatan rendah maka kemiskinan pun di mana-mana. Anak-anak orang miskin tak punya banyak pilihan karena kompetisi mengharuskan uang yang kadang, tak sedikit. Lihatlah uang yang disediakan beberapa orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke instansi terpandang. Bila tak ada uang, mereka akan kalah bersaing.

Kedua, kebodohan. Karena miskin, banyak orang yang tak bisa sekolah. Kalau pun bisa kuliah, mereka akan masuk ke jurusan yang tak terlalu menguras uang. Fasilitas yang sedikit karena sekolahnya murah akan membentuk lulusan yang tak terlalu menguasai skill. Banyak dari mereka yang kemudian tak bisa bersaing hanya karena dulu, laboratorium sekolah lain lebih komplit dan jaringan pendidikannya lebih variatif.

Ketiga, monopoli. Lulusan sekolah-sekolah di Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang dikuasai kapital besar. Di sana-sini banyak perusahaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya di negeri ini. Kalau pun berniat wirausaha, karena modal tak sebesar perusahaan-perusahaan itu, mereka akan sangat kewalahan. Maka wajar kalau banyak lulusan kampus yang lebih memilih menjadi buruh/karyawan atau PNS.

Keempat, negara yang lemah. Semua problem itu sebenarnya akan sedikit tertolong bila negara kuat. Tapi lihatlah, banyak sekali kebijakan publik yang berpihak pada kapital besar daripada rakyat. Sebabnya jelas. Kapital besar saat ini telah menguasai negara dan dapat seenak perutnya mengarahkan kebijakan pemerintah, meskipun itu berurusan dengan hajat hidup rakyat banyak.

Bela Negara dan Ekonomi Kerakyatan

Betapa sulit mempraktikkan ‘wasiat’ para pendiri bangsa tentang pentingnya persamaan hak kesejahteraan seluruh anak bangsa (Pasal 33 UUD 1945). Selama ini, prinsip ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dirasa klise serta berkonotasi politis. Persisnya, publik benar-benar telah terkooptasi persepsi umum, bahwa kompetisi adalah keniscayaan. Sekat-sekat kebangsaan lantas bukan dianggap sebagai pilihan untuk terus bertahan di era ini.

Praktis, wacana serius tentang kemandirian ekonomi rakyat seperti koperasi, pendampingan UKM/UKMK, atau kredit lunak bagi pengusaha kecil, hilang tertelan megahnya ‘kolosalisasi’ mall, investasi asing, pengembangan kawasan regional, atau semaraknya program kecantikan kota. Untuk menengarai seberapa sulit wacana ekonomi kerakyatan ini berkembang, bahkan dapat dilihat dari semakin sedikitnya terbitan buku tentangnya. Sungguh memprihatinkan, bukan?

Padahal, pada tataran ideologis, meski penetrasi global memang gila-gilaan, faktor identitas lokal jelas bukan perkara sederhana. Simpelnya, untuk berhadapan dengan asing yang begitu tangguh, prinsip bela negara adalah pilihan signifikan untuk terus bertahan. Kalau bukan bangsa sendiri yang berjuang mempertahankan kedaulatan ekonomi, lantas siapa lagi?

Seperti diketahui, di Jepang, negara pemasok lusinan merek dagang teknologi di Indonesia, boikot petani lantaran harga gabah yang rendah dapat mengguncang pemerintahan. Petani Jepang tidak ingin diduakan dengan teknologi setinggi apa pun. Padahal, negara dapat saja menyiasati boikot petani tersebut dengan kebijakan impor beras, semisal di Indonesia. Bahkan dengan alasan moralis, yakni minimnya persediaan beras dalam negeri.

Namun, pemerintah Jepang tidak ingin menyakiti para petani. Dengan sadar, mereka berharap, bila nasib petani benar-benar mereka perjuangkan, suatu saat, negara akan benar-benar aman jika tiba-tiba terjadi perang, baik perang konvensional maupun non-konvensional. Bukan tidak mungkin, negara sekecil Jepang akan kesulitan hidup di masa depan, lantaran kecemburuan publik dunia pada raksasa bisnis yang mereka punya.

Tampak jelas bahwa ekonomi kerakyatan sangat dekat dengan prinsip bela negara. Artinya, untuk mempertahankan negara ini dari serangan asing, dalam bidang apa pun, komitmen pembangunan ekonomi rakyat haruslah menjadi prioritas kebijakan. Bila rakyat jelata terus terpinggir, potensi konflik sesama anak bangsa akan semakin membesar, sementara serangan asing belum tentu pula dapat teratasi.

 

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.