RUU Perdagangan: Desain Sekuritas Produksi Dalam Negeri

Saat ini, Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan RUU yang mengatur kegiatan perdagangan secara menyeluruh melalui RUU Perdagangan. Setelah sekian lama, mulai 2003, RUU ini sudah semestinya harus segera digolkan.

DPR RI, terutama Komisi VI, sesegera mungkin untuk berupaya menggodok, dan menyelesaikan RUU Perdagangan pada tahun ini. Diharapkan RUU ini segera terealisasi menjadi undang-undang untuk melindungi produksi domestik. Harapannya, akan terwujud kesejahteraan rakyat Indonesia.

Urgensi RUU Perdagangan

Dengan RUU Perdagangan, diharapkan akan terdapat surplus neraca perdagangan. Sampai saat ini, neraca perdagangan di Indonesia cenderung fluktuatif. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia pada bulan April mengalami defisit sebesar US$ 0,64 miliar.

Memang, jika merujuk laporan dari Kementerian Perdagangan tahun 2012 sampai bulan April neraca perdagangan masih mengalami surplus. Nilai ekspor baik untuk komoditas Migas dan Non Migas mencapai nilai US$ 64,50 miliar sementara nilai impor mencapai US$ 62,37 miliar. Dengan adanya UU yang mengatur perdagangan akan dapat melindungi ekspor Indonesia.

Tidak hanya itu. RUU Perdagangan, jika nantinya disahkan, diharapkan oleh banyak pihak akan dapat melindungi produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor, dan tidak terjadi dumping di kemudian hari. Adanya jumlah impor yang tak terkontrol ditambah dengan masuknya barang-barang illegal tentu akan merugikan produksi lokal.

Produksi lokal tentunya akan kesulitan bersaing dengan masuknya barang-barang impor illegal karena harganya yang jauh lebih murah. Dengan RUU ini, barang-barang impor dapat dikontrol, menjadi payung hukum produksi lokal, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap masuknya barang-barang secara illegal.

Menteri Perdagangan mencontohkan perlunya menyediakan perlindungan ekspor dari Indonesia agar mendapatkan pemasukan yang selayaknya. Ia mengatakan bahwa ekspor Indonesia ke Malaysia dan Singapura justru diekspor lagi oleh kedua negara itu dengan harga melebihi nominal impor mereka dari Indonesia.

Hal ini tentunya sangat merugikan, karena harga ekspor kita seharusnya dapat ditingkatkan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam perdagangan Internasional.

RUU Perdagangan untuk Kesejahteraan Rakyat

RUU Perdagangan yang tengah dipersiapkan saat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. RUU Perdagangan sudah selayaknya turut memperhatikan usaha-usaha yang dimiliki rakyat. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan lokal yang memiliki modal besar saja yang menjadi prioritas untuk dapat menghasilkan produk-produk dengan kualitas ekspor.

Orientasi ekspor tentunya dibarengi dengan peningkatan atau ekstensifikasi lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja dari rakyat. Dengan demikian, RUU ini menjadi nyata dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain itu, usaha kecil dan menengah yang menjadi basis perekonomian rakyat seharusnya perlu didorong untuk mampu bersaing menghasilkan barang dengan kualitas ekspor. Jika barang yang dihasilkan belum mampu memenuhi standar, sudah sepatutnya diberikan suatu pemberdayaan maupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya mendorong kualitas produk dari usaha ‘rakyat’ tersebut.

Terakhir, diharapkan RUU ini lebih tidak hanya berorientasi terhadap perdagangan internasioanal, namun perlu diprioritaskan konsumsi dalam negeri. RUU Perdagangan diharapkan menjadi pendukung bagi program-program swasembada komoditas domestik.

Program pencanangan swasembada seperti garam dan gula contohnya, harus dilindungi oleh RUU ini. Alasananya, potensi sumber daya yang dimiliki sangatlah memungkinkan dilakukan dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani yang selama ini masih belum beranjak dari garis kemiskinan.

Recommended For You

About the Author: Zaki Faddad