Emansipasi Masyarakat Lokal Sebagai Strategi “Pengamanan” Wilayah Perbatasan

Banyak diwacanakan bahwa kawasan di daerah perbatasan perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan pembangunan yang tidak merata, sebagai warisan kebijakan rezim terdahulu. Wilayah-wilayah yang memiliki perbatasan di darat terutama harus menerima nasib bahwa wilayahnya jauh lebih tertinggal daripada saudaranya di Negara sebelah.

Persoalan itu lantas dihubungkan dengan ancaman disintegrasi bangsa. Banyak pihak mewacanakan mengenai perlunya memperhatikan kawasan di wilayah perbatasan dengan pendekatan ekonomi dan hankam. Namun begitu siapakah yang peduli tentang persoalan integrasi ini?

Apakah  masyarakat local dikawasan perbatasan peduli dengan nasionalisme, di tambah lagi masih saja ada kesenjangan dengan saudara mereka di negeri tetangga sudah sangat lebar. Jikapun akan digalakkan pembangunan ekonomi, sudahkah mendengarkan apa yang mereka inginkan. Persoalan di wilayah perbatasan hendaknya  diperhatikan juga persoalan budaya masyarakat setempat.

Persoalan Wilayah Perbatasan: Antara Kesenjangan Ekonomi dan Ancaman Disintegrasi

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat besar bahkan terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Negara ini memiliki daerah yang berbatasan dengan 10 negara. 12 provinsi  di Indonesia merupakan kawasan yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga yang antara lain,  NAD, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Kita bisa menyaksikan sendiri mengenai minimnya sarana dan prasarana atau infrastruktur yang terdapat di daerah perbatasan memang tidak layak untuk menjadikan wilayah itu sejahtera. Belum lagi persoalan ini akan semakin diperparah jika terdapat kecemburuan bahwa ternyata di Negara tetangga lebih sejahtera secara ekonomi, padahal mereka masih serumpun bahkan ada yang masih berhubungan darah dengan penduduk perbatasan di wilayah Negara ini.

Memang benar, ancaman disintegrasi sering sekali bermunculan di daerah-daerah perbatasan, meski hubungannya tidak selalu linear. Gerakan-gerakan yang mengarah pada separatism bermunculan di daerah-daerah perbatasan seperti misalnya, RMS di Maluku, Gerakan Papua Merdeka di Papua dan Gerakan Aceh Merdeka sebelum diberlakukan otonomi khusus di Aceh.

Selain itu masalah kedaulatan lainnya tidak hanya terkait dengan separatisme namun juga terkait dengan persoalan pencaplokan batas-batas wilayah Negara. Hilangnya wilayah Sipadan dan Ligitan dari peta Indonesia adalah bukti bahwa wilayah perbatasan menjadi wilayah yang rentan untuk melakukan imperialism gaya baru.

Namun begitu pembangunan ekonomi di wilayah ini hendaknya penting untuk perhatikan. Kesenjangan ekonomi bisa jadi dapat menstimuli adanya resistensi terhadap Negara. Selain itu, dengan tidak adanya pembangunan di wilayah perbatasan, bisa jadi hilang pulalah perhatian pemerintah terhadap wilayah tersebut, sehingga- dapat diibaratkan dengan anekdot- “tahu-tahu  hilanglah sudah wilayah itu dari peta Negara”.

Bantulah Masyarakat Lokal Membangun Rumahnya Sendiri di Negeri Ini

Persoalan perbatasan selalu dilihat dalam kacamata “Jakarta” yaitu sebagai manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu Negara yang memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan,  menjaga keamanan, pemanfaatan sumber daya alam dan keutuhan wilayah. Atau dengan kata lain persoalan perbatasan dilihat dengan logika bagaimana agar supaya wilayah perbatasan yang menjadi sumber kekayaan negara tidak lepas dari NKRI.

Pendekatan yang pernah dilakukan oleh pemerintah dahulu untuk menangani wilayah perbatasan adalah dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach) hasilnya resistensi tidak pernah teratasi. Banyak pihak yang mengusulkan pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya digunakan dengan pendekatan keamananan namun juga dengan pendekatan ekonomi. Namun begitu pendekatan ekonomi seperti apa yang akan atau sudah dilakukan?

Atau jangan-jangan pembangunan ekonomi justru membentuk ketimpangan baru. Pembangunan di wilayah tersebut diupayakan hanya untuk mengundang investor agar mengeruki sumber daya alam di wilayah itu. Mengabaikan penduduk setempat, karena dianggap tidak memiliki keahlian. Sarana prasarana dibuat hanya untuk menunjang industri yang dilakukan, dalam pengertian ini hanya dibuat untuk memfasilitasi pendatang.

Pernahkan dibayangkan bahwa semua masyarakat lokal di wilayah perbatasan itu sepakat saat diklaim sebagai bagian dari kesatuan wilayah Indonesia. Jawabannya adalah tidak semua, karena nasionalisme bangsa ini, meminjam Bennedict Anderson (1983), dibentuk karena hasil imajinasi (dibayangkan) oleh founding father republic ini, bukan benar-benar hasil konsensus dari semua kelompok masyarakat-suku-suku bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Maka tidak heran, pola pikir seperti ini, meminjam istilah James C Scott (1985,1990), adalah suatu bentuk hegemoni negara terhadap masyarakat lokal: bahwa wilayah perbatasan menjadi harga mati dipertahankan sebagai kesatuan wilayah negara ini dan bahwa potensi alam di wilayah perbatasan adalah sumber kekayaan negara ini.

Namun pernahkan diperhatikan apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat di wilayah perbatasan. Pernahkan ikut merasakan apa yang mereka rasakan ketika sumber daya alam di wilayah mereka diangkut untuk kepentingan “siapa” yang tidak mereka ketahui. Maka tidak heran, resistensi-resistensi secara halus atau terang-terangan selalu saja menjadi persoalan di wilayah itu.

Oleh karena itu sudah saatnya melihat persoalan perbatasan tidak hanya karena peduli tentang kesatuan negara namun dilihat bahwa masyarakat di wilayah itu sebagai saudara yang harus diperhatikan. Didengarkan keinginannya dan dibantu untuk bersama-sama mampu mengemansipasi dirinya.

Pemberdayaan harus dimulai dari diri mereka, dengan begitu kesejahteraan yang dicapai memang benar-benar dimulai dari dirinya sendiri dan untuk mereka yang utama. Dengan begitu akan tercipta rumah yang nyaman untuk mereka dalam naungan rumah besar kesatuan negara Indonesia.

Recommended For You

About the Author: Zaki Faddad