Mewujudkan Parpol Milik Rakyat

Secara fungsional partai politik sebenarnya didirikan berdasarkan dua fungsi. Pertama, partai politik sebagai articulation of interest adalah partai politik mampu mendefinisikan dan mengungkapkan kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan sebuah kelompok dengan cara memasuki sistem politik dan membuat publik mengerti akan keinginan dan kepentingan tersebut.

Kedua, partai politik sebagai aggregate interest adalah proses-proses untuk membawa berbagai pandangan dan ide-ide dalam satu isu. Sebuah partai politik membentuk suatu ide-ide bersama yang menyuarakan rakyat kebanyakan untuk dibawa pada sebuah sistem politik yang dengannya mampu membuat pressure atau tekanan.

Deviasi Fungsi Partai Politik di Indonesia

Lantas, apakah teori itu dapat diterapkan ketika sistem politik kita menuntut partai politik untuk berkompetisi memenangkan pemilihan. Untuk partai politik sebagai articulation of interest misalnya, kelompok-kelompok masyarakat seperti apa yang menjadi sasaran untuk mengartikulasikan isu-isunya. Partai-partai di Indonesia memang tidak mendasarkan pada suatu kepentingan masyarakat berdasarkan kelas masyarakat tertentu, namun cenderung mendasarkan kepentingan aliran.

Hal ini sangat tampak pada pemilu 1955 di mana partai politik mendasarkan konstituennya pada suatu aliran dalam kelompok masyarakat. Geertz misalnya, membagi masyarakat menjadi kelompok santri, priyayi dan abangan sehingga berpengaruh terhadap polarisasi partai politik berdasarkan ideologi agama, nasionalis dan komunis (lih Geertz, 1960; Hefner, 1987). Atau pembagian masyarakat Islam berdasarkan aliran modernis dan tradisionalis sehingga memunculkan dua partai Islam terbesar saat itu, Masyumi dan NU (lih Deliar Noer 1990).

Namun kini, partai-partai di Indonesia sudah tidak lagi berdasarkan aliran. Sistem politik kita kini tidak bekerja untuk membentuk partai-partai berdasarkan golongan maupun aliran. Partai semacam itu akan tereliminasi, seperti saat awal reformasi pada tahun 1999 hingga terakhir pemilu 2009, ketika partai-partai itu tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan keterwakilan daerah saja yang boleh berpartisipasi dalam pemilu.

Partai-partai yang bisa survive untuk pemilu di Indonesia adalah partai yang punya capital yang kuat seperti halnya, kepemimpinan, modal maupun basis massa. Namun sayangnya, di antara partai-partai itu masih tidak jelas platformnya.

Untuk memenangkan sebuah kompetisi demokrasi, partai-partai politik masih berupaya untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Caranya adalah merangkul sebanyak-banyaknya kelompok-kelompok masyarakat dengan isu-isu yang mungkin dianggap paling popular dan merangkul siapa saja agar memilih partainya.

Isu-isu korupsi misalnya, hampir semua partai politik di negeri ini menyatakan sebagai partai yang gigih akan mengatasi korupsi. Semua partai politik bahkan concern akan keberpihakan mereka terhadap wong cilik yang notabene mewakili kelompok masyarakat atau kelas social tertentu.

Bahkan, partai-partai yang tidak menggunakan asas Islam-pun hampir sebagian besar memiliki organ sayap untuk menarik  suara dari umat Islam.  Atau seperti pada awal reformasi dulu yang mana semua partai menyatakan dirinya sebagai partai reformis.

Akibatnya, susah sudah dibedakan corak partai politik satu dengan lainnya di Indonesia. Banyak partai politik yang tidak lagi berupaya untuk mewadahi bermacam-macam persoalan sebagai realitas yang sedang dihadapi rakyat sebagai articulation of interest namun lebih concern merespon isu-isu yang berkembang.

Selanjutnya rakyat memilih partai politik bukan berdasarkan bahwa partai itu mampu menyuarakan kepentingannya. Hal inilah yang mengakibatkan banyak rakyat yang bingung untuk menentukan pilihannya pada partai politik. Mau tidak mau jalan pragmatislah yang diambil, apa yang bisa didapat secara langsung ketika memilih partai politik.

Gayung-pun bersambut, partai politik banyak yang lebih memilih untuk menggunakan cara-cara pragmatis untuk menjaring pemilih sebanyak-banyaknya seperti menghalalkan penggunaan politik uang. Dan pola-pola money politic semacam inilah embrio bobroknya perilaku politik terjadi, utamanya korupsi kental berada pada lingkaran kekuasaan.

Partai Politik: Solusi Atas Persoalan Bangsa

Tidak berlebihan kiranya ketika komitmen akan perubahan perilaku politik yang “korup” harus dimulai dari partai politik.  Jika partai politik tidak mampu mewujudkan kedua fungsi di atas, partai politik setidaknya harus mampu mendekatkan dirinya pada rakyat, mengetahui kebutuhan rakyat atau dengan kata lain manfaat partai bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.

Agar kehadiran partai politik mampu dirasakan langsung oleh rakyat, partai politik perlu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik di sini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran kritis rakyat akan kondisi struktural di lingkungannya.

Dengan pembentukan kesadaran kritis ini maka diharapkan rakyat mengerti akan hak-haknya sebagai warga negara. Setelah itu partai politik perlu untuk memfasilitasi rakyat itu untuk berpartisipasi secara  aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja partai itu sendiri hingga turut aktif melakukan kontrol terhadap negara dengan difasilitasi oleh partai.

Selain itu partai politik perlu untuk memberikan manfaat bagi rakyat, seperti melakukan pemberdayaan secara langsung. Memberikan pelatihan sekaligus akses bagi masyarakat kecil untuk berwirausaha dapat dijadikan contoh manfaat partai politik bagi rakyat. Atau bisa juga mendirikan unit-unit usaha tertentu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas.

Selanjutnya, rakyat perlu diajak secara langsung untuk bersama-sama memiliki partai politik. Bergotong royong dan saling bahu membahu membesarkan partai politik. Dengan begitu suatu partai politik tidak lagi menjadi milik perseorangan atau partai yang selalu tunduk terhadap oligarki, namun partai yang secara gotong royong dimiliki oleh rakyat. Dengan begitu, harapannya partai politik memiliki suatu kemandirian. Sehatnya kehidupan politik kita dimulai dari sehatnya partai politik kita.

Recommended For You

About the Author: Zaki Faddad