Wiranto: Antara Korupsi dan Demokratisasi

Belum lama ini, Wiranto menyatakan suatu deklarasi  bahwa Hanura siap tampil untuk meminimalisasi tindak korupsi yang semakin menggejala di Indonesia. Memang seharusnya deklarasi anti korupsi pada mulanya harus dimulai oleh partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya. Korupsi dan penyelewengan sangatlah potensial untuk dilakukan jika bersinggungan dengan kekuasaan.

Belum lama ini juga ICW (Indonesian Corruption Watch) melaporkan bahwa potensi korupsi sangatlah kental dilakukan oleh partai politik, indikasinya dengan tidak adanya laporan yang transparan terhadap sumber-sumber keuangan partai politik.

Korupsi yang menggejala pada institusi-institusi politik tidak lain adalah bahaya yang memperlemah proses demokrasi. Wiranto berargumen bahwa korupsi disebabkan karena penyalahgunaan demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai kebebasan seluas-luasnya sehingga bebas untuk melakukan korupsi.

Demokrasi yang Tak Sesuai Harapan

Ungkapan Wiranto tersebut memang benar adanya dengan bukti bahwa proses demokratisasi yang tengah berjalan di negeri ini ternyata tidak mengurangi penyelewengan kekuasaan dengan masih maraknya korupsi.

Korupsi yang dilakukan pada iklim politik yang demokratis justru bertentangan dengan konsep ideal demokrasi yakni menjaga akuntabilitas ranah public sehingga menutup potensi melakukan tindak korupsi, karena kekuasaan pada hakikatnya adalah tunduk pada pengawasan public.

Jika tuntutan reformasi yang pernah kita dengungkan adalah untuk menghapus korupsi karena absolutisme kekuasaan, namun ternyata demokrasi justru tidak menutup peluang untuk melakukan korupsi. Kenyataan inilah yang membenarkan ungkapan dari Lord Acton yang menyatakan “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.

Lantas mengapa dalam era demokrasi semacam ini, korupsi tidak dapat dihilangkan dan justru partai-partai politik dan politisi yang ikut merayakan demokrasi cenderung korupsi? Ternyata cara-cara yang ditempuh oleh sebagian sebagian mereka yang berlomba-lomba dalam demokrasi menyaratkan cost yang besar.

Untuk memenangkan pemilihan umum misalnya, tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar. Belum lagi pola politik transaksional yang cenderung dipilih karena rakyat masih belum memiliki kepercayaan terhadap partai-partai politik dan politisi yang ada.

Jika cara pragmatis itu digunakan, maka yang terjadi partai-partai politik dan politisi semacam itu akan melakukan segala cara untuk membalikkan modal yang telah dikeluarkan atau rente melalui penyalah gunaan kekusaan yang telah dipegangnya. Contoh kasus korupsi politik adalah dengan melakukan transaksi untuk meloloskan legislasi, transaksi untuk tender penyelenggaraan asset Negara dan lain sebagainya.

Lembaga-lembaga politik ini nantinya menjadi tempat baru dari memusatnya kedudukan demokrasi dan korupsi sekaligus. Dengan legitimasi politiknya, menjadikan kewenangan politik mereka sangat kuat dalam menetapkan transaksi untuk memberikan keputusan politik.

Politik transaksional ini tidak saja telah menyuburkan korupsi yang masif di lembaga wakil rakyat, tetapi juga telah membajak politik negara dari tangan rakyat kepada sistem oligarki yang korup.

Tentu saja tidak semua para politisi maupun partai politik melakukan korupsi. Namun benar, bahwa untuk memerangi korupsi harus diikrarkan oleh mereka. Mengapa, karena potensi korupsi yang cenderung pada kekuasaan dan merekalah tumpuan dari kepentingan rakyat yang selama ini banyak dikecewakan lantaran kepercayaan yang diberikan banyak disalah gunakan.

Minimalisasi Korupsi: Kembali Kepada hati Nurani

Lantas bagaimana cara untuk dapat memerangi korupsi atau setidaknya meminimalisasinya seperti yang didengungkan oleh Wiranto dan Hanura. Wiranto memberikan solusi dengan mengatakan “Kita punya satu kiat, kalau hati nurani sudah kembali di dada para pemimpin local (beserta partai politik dan politisi.red) maka hasrat untuk melakukan korupsi itu akan berkurang atau lenyap”.

Apa yang dikatakan oleh Wiranto tersebut dapat diterjemahkan dengan mengembalikan eksistensi partai politik pada para konstituennya. Baik partai politik, politisi, maupun para pemimpin local dan semua yang terlibat dalam kekuasaan harus benar-benar merepresentasikan kepentingan para pemilihnya. Partai politik bukanlah milik segelintir orang yang hanya memiliki interest pada kekuasaan semata. Konstituen harus benar-benar diposisikan untuk memiliki partai politik yang dipilihnya.

Partai politik harus benar-benar menjadi basis politik rakyat atau konstituennya. Untuk itu jika memang ada politisi yang diangkat untuk memegang kekuasaan, ini merupakan amanah dari konstituennya. Sudah sepatutnya parpol tunduk pada pengawasan public secara luas dengan adanya transparansi baik dalam pendanaan maupun memberikan penyadaran yang mencerdaskan dalam setiap keputusan politik.

Partai politik harus benar-benar membangun komunikasi politik yang strategis sehingga benar-benar menyentuh appeal rakyat. Dengan demikian kepercayaan rakyat terhadap partai politik benar-benar terbangun dan diiringi dengan konsistensi untuk melawan korupsi.

Recommended For You

About the Author: Zaki Faddad