Bersihkan Polisi dari Korupsi

Raport merah kembali ditorehkan lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Belum hilang dari ingatan masyarakat kita kasus rekening gendut yang melibatkan petinggi Polri, kini pemberitaan media mendadak hangat menyoroti kembali korupsi di tubuh Polri.

Kasus korupsi kembali menyeret nama anggota kepolisian aktif bernama Irjen Pol Djoko Susilo. Kasus ini menghiasai pemberitaan media dan menandai  buruknya lembaga Polri di mata masyarakat. Penetapan Djoko yang kini menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol), sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan simulator Sutar Izin Mengemudi (SIM).

Sungguh tragis, Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, justeru mengikuti trend sebagai lembaga yang aktif dalam jamaah proyek korupsi. Entah kepada siapa lagi masyarakat harus mempercayai lembaga penegak hukum di negeri ini. Cerita ini seperti halnya dalam dunia dongeng yang di luar nalar manusia normal.

Akankah Cicak vs Buaya Berlanjut Kembali?

Iblis mana yang sebenarnya sedang merasuk penegak hukum kita, sehingga sifat tamak dan serakah tetap saja menjadi tabiat buruk yang tidak pernah lenyap dan semakin menjadi-jadi. Padahal lembaga Polri ini tidak jarang melontarkan berantas KKN dari tingkat pusat hingga tingkatan Polisi Sektor (Polsek). Bahkan sepanduk besar dengan seruan berantas KKN sering pula kita jumpai. Ada apa sebenarnya dengan dengan lembaga polisi kita?

Kita tentu masih ingat episode perseteruan anatara KPK vs Polri atau dikenal dengan judul “Cicak vs Buaya”, dilontarkan oleh Susno Djuadji. Akankah keberlanjutan episode “cicak vs buaya” jilid ke dua akan berlangsung kembali?

Bukan tidak mungkin, kasus cicak vs buaya jilid ke dua akan terulang kembali. Apalagi Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledaan di Korps Lalulintas (Korlantas) Polri, sempat tidak dapat membawa dokumen tersebut, lantaran pihak Polri berdalih akan menggunakan data tersebut sebagai pengusutan kasus ini.

Lantas siapa yang harus dipegang jika sudah demikian? Akankah dua lembaga ini berseteru kembali dan akhirnya masyarakat yang harus dikorbankan. Sungguh tragis dan menyedihkan melihat lembaga penegak hukum bangsa ini yang tidak lagi menempatkan jabatannya sebagai amanah nurani rakyat.

Perlunya Polri Mawas Diri

Merujuk Undang-undang KPK pasal 50 ayat 3, yang menyatakan, jika suatu perkara telah ditangani KPK, maka Kejaksaan dan Polri, tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan.

Berpijak dari landasan hukum ini, Polri seharusnya dari awal mawas diri dan tidak berhak melarang KPK membawa berkas/dokumen yang akan dijadikan barang bukti penyedikan. Atau ada unsur kesengajaan untuk mengulur waktu, sembari memikirkan strategi licik untuk berkilah kembali?

Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya faham betul dengan prosedural hukum yang berlaku. Namun jika pihak Polri menginginkan cicak vs buaya jilid ke dua akan terulang kembali, tentunya ini akan lain cerita.

Entah apa yang harus dilakukan Polri untuk mengobati rasa sakit hati masyarakat yang barangkali terlanjut sakit hati, jika tidak dikatakan anti pati. Belum lama kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian di Mesudji, penembakan anak di bawah umur di Organ Ilir Sumatera Selatan, kini lembaga Polri harus berurusan kembali dengan kasus korupsi.

Padahal menurut fatwa agama, korupsi adalah sebuah kejahatan besar yang sangat di haramkan. Tetapi entah, iblis apa yang merasuk kepada penegak-penegak hukum ini, sehingga penyakit laten ini masih saja menjadi trend dan menuliskan tinta sebagai raport merah di lembaga Polri.

Lembaga Polri seolah menjelma sebagai sarang penyamun tikus-tikus yang rakus akan kekayaan. Bertambah lagi catatan merah Kepolisian. Semoga ini adalah sebuah hikmah terbongkarnya semua kejahatan yang dilakukan aparat di lembaga ini dan  lembaga penegak hukum lainya.

Raport merah yang menjadi sinyal kepada lembaga Polri harus tanggap dan segera mengambil sikap tegas upaya reformasi birokasi dan sistem yang sudah lama diwacanakan. Jika tidak, maka tinggal tunggu waktunya lembaga ini benar-benar tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lantas apa guna sematan dari polisi sebagai lembaga pengayom dan pelindung masyarakat? Akan terjadi maling teriak maling lagi pada akhirnya?

 

Recommended For You

About the Author: Supriyono

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS, Penulis Liar (Freelance) dan Penggiat Diskusi Di Keluarga Insan Cendikia