KPK Vs Polri: Cicak vs Buaya Jilid II

Kasus korupsi pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korp Lalu-lintas (Korlantas) Polri membuat Ketegangan antara polri dan KPK kembali memanas. Perseteruan berjudul Cicak vs Buaya yang belum hilang dari ingatan masyarakat luas, kembali dibuka dengan adanya kasus korupsi ini. Kasus korupsi yang menyeret Irjen Pol Djoko Susilo yang waktu itu menjabat kepala Korlantas, adalah pemantik ketenagan di dua lembaga hukum ini.

Kasus korupsi memang bukan pemberitaan baru di lembaga kenegaran kita. Tetapi sungguh ironi karena yang melakukanya adalah kepala disebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeranginya. Sebuah parodoks dari fungsi dan kewenangan lembaga hukum.

Meminjam istilah Lord Action “power tends to corrupt, absolute power corrupts Absolutely” kekuasan berkorelasi positif dengan korupsi. Nampaknya kalimat ini mewakili yang sedang terjadi di tubuh Polri. Kekuasaan yang semestinya dijalankan sebagai senjata untuk memerangi korupsi, tetapi justeru menjadi senjata yang diselewengkan untuk memperkaya sendiri.

Tak ayal kasus demi kasus korupsi menyeret nama-nama besar petinggi Polri. Kali ini giliran Korlantas yang terungkap belangnya. Entah kapan lagi, di bagian mana lagi akan terbuka kejahatan dari sebuah kekuasaan yang diselewengkan. Setelah kasus rekening gendut petinggi Polri, Susno Duadji, sempat menyelimuti media, kini giliran kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi yang terkuak.

KPK Vs Polri: Cicak vs Buaya Jilid II

Kasus-kasus inilah yang sempat menegangkan lembaga KPK dan Polri atau Cicak vs Buaya sehingga menjadi headline di beberapa media. Akankah cerita lama ini bersemi kembali di tengah krisis kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan korupsi petinggi negara yang makin lama makin menambah daftar nama-nama besar sebagai tersangkanya.

Ketegangan Cicak vs Buaya yang melibatkan nama petinggi KPK dan Polri pernah menjadi kasus yang juga membawa pro kontra masyarakat kita. Berbagai aksi protes masyarakat yang mendukung KPK pun menjadi ramai. Pasalnya pada lembaga inilah harapan pemberantasan korupsi di negeri dapat digantungkan. Dan gejala itu pun kini mulai timbul kembali.

KPK sebagai pilar pemberantasan korupsi patut mendapat dukungan dari masyarakat luas. Lembaga inilah yang dinilai masyarakat paling tepat menangani kasus koruspsi, sebagaimana KPK dibuat dengan kewenangannya. Tetapi sayang Polri selalu punya alasan berkilah atas nama kewengan untuk menutupi aib di tubuhnya. Padahal secara jelas dalam Undang-undang KPK pasal 50 ayat 3, yang menyatakan, jika suatu perkara telah ditangani KPK, maka Kejaksaan dan Polri, tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan.

Wajah hukum di Indonesia bagaikan pedang tumpul yang tidak terasah. Berbagai kasus besar yang menyeret nama besar dan petinggi pemerintahan selalu menjadi pemberitaan yang membingungkan dan kandas dalam meja hijau.

Cicak vs Buaya yang menjadi trend di kalangan masyarakat. Kali ini cerita ini kembali digulirkan oleh Polri dengan menyerobot kewenangan KPK. Sungguh naif lembaganya harus dicediderai oleh petinggi-petingginya sendiri.

Cerita perseteruan Cicak vs Buaya memasuki episode ke duanya. Perseteruan dua lembaga hukum ini menjadi puncak kulminasi ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga hukum di Indonesia. Namun sayang di tengah krisis kepercayaan yang melanda, dua lembaga ini justeru saling bersetegang pada yang memalingkan dari subtansi kebenaran. Dan akhirnya korupsi yang masih menjadi penyakit laten pun tidak pernah terselesaikan.

Korupsi dalam tubuh Polri: Masyarakat Kembali Kecewa

Aturan yang dibuat sebagai jalan mekanisme hukum pun hanya menjadi penghias lembaran yang tidak bertuah. Siapa yang paling memiliki kewenangan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan simulator surat Izin Mengemudi (SIM)? Padahal mekanisme jelas dan sudah mengatur perkaraan itu.

Ada apa dengannya? Atau ada yang merasa menjadi was-was lantaran semua kasus yang ada di tubuhnya bakalan terkuak? Sebuah dilema hukum yang dikatung-katung, dan sebuah drama sengit ketegangan cicak vs buaya yang akan tontonan dilema hukum dalam ketidakpastian.

Hal ini menjadi satu kejadian menyakitkan masyarakat secara luas. Pasalnya pada lembaga inilah harapan tegaknya hukum dapat berdiri tegak sebagai pengaym masyarakat. Namun rasanya itu hanya sebuah mimpi utopis, yang hanya terjadi di dunia khayalan masyarakat kecil.

 

 

Recommended For You

About the Author: Supriyono

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS, Penulis Liar (Freelance) dan Penggiat Diskusi Di Keluarga Insan Cendikia