Saatnya Negara Mengambil Alih Pengelolaan Freeport untuk Kedaulatan Bangsa

Pepatah Cina mengatakan di langit ada surga, di bumi ada Huacho, yaitu kota kebanggaan Tiongkok karena indahnya oleh banyaknya telaga alam. Maka di Indonesia, bisa akan pepatah di langit ada surga, di tanah Papua ada lautan emas.

Namun sayang semua itu hanya menjadi sapi perahan korporasi asing. Salah satu diantara kekayaan tambang di Tanah Papua sebagai bukti nyata objek eksplorasi kekayaan alam besar-besaran pihak asing. Kekayaan yang seharusnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, justru dieksploitasi oleh asing dengan serampangan.

Emas Freeport dan Sampah untuk Indonesia

Perusahaan Freeport yang memiliki penghasilan Rp 3.000 triliun adalah sebuah bukti nyata dari hal di atas. Padahal jika hasil ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan rakyat dan atau membayar hutang republik ini lebih dari cukup. Namun sayang orang Papua sendiri dan atau Indonesia pada umumnya hanya mendapat sampahnya.

Kenapa penulis katakan hanya mendapatkan sampahnya? Pertama dari penghasilan sebesar itu, pemerintah Indonesia hanya mendapatkan royaltu sebesar 1 persen dan 1,5 sampai dengan 3,5 persen untuk tembaga bagi pemerintah Indonesia.

Jelas hal ini sangat tidak signifikan. Padahal, dalam aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), disebutkan tarif royalti untuk tembaga adalah 4 persen, emas 3,75 persen, dan perak 3,25 persen dari harga jual per tonase.

Kedua, dilihat dari upah kerja pertambangan di Freeport dengan resiko ketinggian, medan yang berat, dan udara yang dingin dan berkabut, tenaga burut  PT Freeport Indonesia merupakan tenaga kerja pertambangan dengan upah terendah di seluruh dunia. Sebagai mana penuturan Frans Wonmaly, Pengurus PUK SPSI PT Freeport pimpinan Sudiro pada VIVAnews, (Senin 3/10/2011).

Data perbandingan tahun 2006, menunjukan gaji pekerja tambang di Amerika Utara US$ 10-70 per jam, Amerika Selatan US$ 10-100 per jam dan Indonesia hanya US$ 0,98-2 per jam. Tahun 2010 gaji pekerja tambang di Amerika Utara mencapai rata-rata US$ 66,432 per jam sedangkan Indonesia hanya US$ 4,421-7,356 perjam. Upah kerja sangat timpang sekali perbedaannya.

Maka tiada untungnya kekayaan alam bangsa kita dikelola oleh pihak asing, karena sebagaimana kalimat sinisme yang pernah diucapkan oleh Pramoedya Ananta Toer, kolonial selalau berwajah iblis, dan tiada kolonial mengindahkan kepentingan bangsa yang dijajahnya. Begitulah yang terjadi dalam pengeloaan pertambangan milik tanah cendrawasih papua yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

Konflik dan social upheaval di Papua bisa jadi buntut dari kekecewaan dan ketimpangan sosial dari sebuah tanah yang berlimpah kekayaan, tetapi tidak mendatangkan keuntungan bagi sang pemilik tanah leluhur.

Amanah Pasal 33 dan Kewajiban Negara

Apa yang salah dengan negara kita? Amanah undang-undang dasar pasal 33 menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mengacu pada undang-undang di atas, sangat jelaslah bahwa yang memiliki hak atas itu semua adalah rakyat, negara sebagai pengelolanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Sebagaimana amanah undang-undang di atas dan salah satu tujuan dari berdirinya negara Indonesia yang tertuang dalam pembuakaan UUD 45 “Mewujudkan kesejahteraan umum”.

Sudah saatnya negara kita berani tegas untuk mengambil alih kekayaan alam di bumi pertiwi.

Dan dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih dimungkinkan untuk mengamandemen kontrak karya dan perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) melalui pasal 169 B dan pasal 171.

Negara memiliki kesempatan untuk melakukan renegoisasi dengan PT Freeport, agar tidak sampai terjadi perpanjangan kontrak hingga tahun 2041, yang hanya akan semakin menjatuhkan martabat bangsa kita.

Sebagai negara yang berdaulat dan telah merdeka sudah saatnya pemerintah memberanikan diri untuk mengurus semua kekayaan yang ada dengan potensi anak bangsa. Jika pun harus melakukan perpanjangan kontrak, maka pemerintah harus jeli, agar negara tidak selalu dirugikan atas kekayaan alam sendiri.

Jika memag bangsa kita masih memiliki kedaulatan, tiadalah yang patut untuk kita lakukan selain mengambil alih dan saatnya mengelola Freeport secara mandiri, karena yang memahami keinginan dan cita-cita Indonesia tiada lain adalah bangsa Indonesia sendiri. Semoga

 

Recommended For You

About the Author: Supriyono

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS, Penulis Liar (Freelance) dan Penggiat Diskusi Di Keluarga Insan Cendikia