Disfungsi Penggrasian Terpidana Narkoba

Sudah dua kali presiden memberikan grasi yang sangat kontroversial. Keringanan hukuman ini diberikan kepada dua penjahat narkoba. Uniknya, kedua grasi itu diberikan dengan alasan yang berbeda. Grasi memang menjadi hak prerogatif presiden, namun sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, seharusnya presiden mampu mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi negeri ini. Grasi kontroversial itu dianggap tidak memberikan manfaat yang besar, melainkan memicu cibiran bahkan kemarahan rakyat.

Disfungsi Penggrasian Terpidana Narkoba

Pada Mei 2012 lalu, presiden memberikan grasi kepada Corby, seorang warga Australia yang kedapatan memiliki dan menjadi pengedar ganja seberat 4, 2 kg. Alasan diberikannya grasi tersebut menurut sejumlah pejabat pemerintah menunjukkan murahnya hati pemerintah terhadap bangsa asing. Selain itu, harapannya, grasi kepada Corby mampu menyelamatkan warga Indonesia dari segala bentuk hukuman di luar negeri.

Namun latar belakang itu inkoheren terhadap fakta bahwa tiada ampun bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang sedang dijerat hukuman. Bahkan disinyalir, adanya ketidak adilan dalam memberikan hukuman bagi tenaga kerja Indonesia di sana. Di Malaysia terutama, terdapat 300 TKI yang akan dihukum mati oleh pemerintah setempat.

Alasan pemerintah dalam memberikan grasi bertentangan dengan kenyataan yang ada. Alih-alih warga negara kita mendapatkan keringanan hukuman yang sama, namun pada kenyataannya tetap tiada ampun bagi mereka yang mendapatkan hukuman.

Pemberian grasi bagi Corby justru lebih menunjukkan lemahnya posisi Indonesia di dunia Internasional. Pemerintah tidak mampu menghadapi tekanan dari pihak asing. Namun sebaliknya, pemerintah justru bebal dengan berbagai kritik yang datang dari negeri sendiri.

Grasi kontroversial lain diberikan kepada terpidana mati kasus narkoba bernama Meirika Franola alias Olla pada bulan ini. Alasan diberikannya grasi salah satunya adalah pemerintah berupaya mengurangi hukuman mati kepada para narapidana, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara bahwa hukuman mati adalah hukuman yang kontroversial dan kurang menghargai hak paling asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Namun bagaimanapun juga, ditengah pro kontra dari hukuman mati yang diberikan, perlu dipertimbangkan aspek maslahah tentang hukuman mati. Dalam kasus pembunuhan misalnya, Grasi mungkin sangat menyakitkan dari perspektif keluarga korban jika diberikan kepada si pembunuh. Namun untuk kasus narkoba, grasi akan sangat menyakitkan bagi ribuan bahkan jutaan orang tua korban narkoba atau seluruh orang tua di Indonesia yang khawatir anaknya terjerat narkoba.

Jika  Negara memiliki keberanian untuk mengeksekusi mati satu saja terpidana narkoba, meskipun dianggap tidak ada efek jeranya, namun sebenarnya telah menyelamatkan ribuan anak bangsa dari jeratan narkoba. Namun jika Negara tidak ada keberanian sedikitpun untuk menghukum mati mereka maka negara ikut andil dalam menjerat banyak anak bangsa dari narkoba.

Negara harus Tegas

Negara harus meninjau ulang komitmennya untuk encegah penyebaran narkoba di negeri ini. Penduduk Indonesia tertama generasi muda harus diselamatkan dari jeratan narkoba. Narkoba tidak hanya merusak saraf namun juga menghasilkan mental yang buruk bagi pemakainya.

Oleh sebab itu, kedepannya pemerintah harus selektif dalam memberikan grasi dengan mempertimbangkan asas keadilan dan maslahah, untuk kepentingan bangsa tyang lebih luas. Untuk kasus narkoba, pemerintah harus tegas, untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, karena merekalah tumpuan bagi bangsa ini di masa yang akan datang.

Recommended For You

About the Author: Zaki Faddad