Kepemimpinan Jenderal Purnawirawan Masih Diperlukan

Menjelang 2014 nanti, banyak sekali diskursus mengenai siapa yang layak untuk menjadi presiden RI kedepannya. Akhir-akhir ini, diskursus lebih diarahkan pada predikat seorang, bukan sifat melainkan status seseorang seperti isu kepemimpinan tua-muda, gender, bahkan menjurus pada profesi tertentu.

Contohnya, masih dipersoalkan mengenai kepemimpinan dengan predikat tua dan muda. Banyak yang menunjuk pada kepemimpinan yang muda lebih baik dari yang tua. Hal ini tentu saja masih dalam tataran asumsi yang belum sepenuhnya benar. Yang muda pun belum tentu lebih baik dari yang tua.

Bahkan akhir-akhir ini, banyak kasus yang menimpa para politisi muda. Alih-alih menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin berkualitas, justru mereka terjebak dalam beberapa korupsi yang sangat merugikan negara.

Namun perlu dicatat kembali bahwa menjadi presiden merupakan hak seluruh warga negara yang telah cukup umur dan sehat fisik maupun mentalnya, sekaligus dicalonkan oleh partai politik dengan syarat tertentu. Singkatnya, semua orang yang memenuhi persyaratan ini layak untuk menjadi presiden.

Meski adanya syarat-syarat itu, tulisan ini akan berargumen, dengan predikat profesi yang melekat pada calon kandidat, bahwa ex- jenderal militer masih layak untuk menjadi kandidat calon presiden.

Tak Ada Masalah bagi Kepemimpinan Jenderal Purnawirawan

Alasan utama mengapa jenderal purnawirawan masih layak untuk memimpin negara ini ke depan ialah, dengan melihat sejarah, stabilitas politik mampu terjaga dengan baik. Pembangunan kemungkinan besar akan berjalan dengan baik dalam suasana pemerintahan yang stabil.

Sudah dua jenderal menjadi orang nomor satu di negeri ini, sudah cukup pula membuktikan bahwa mereka mampu membawa dalam situasi politik yang cukup stabil, meskipun pada bidang-bidang lain memiliki kelemahan.

Jenderal Suharto mampu mempertahankan pemerintahannya selama 32 tahun. Dengan masa pemerintahannya yang lama, ia dianggap cukup berhasil dalam pembangunan di negara ini, meski pada akhir pemerintahannya, Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang begitu hebat.

Selain itu, corak kepemimpinan yang otoriter pada masanya menjadi sebuah dosa besar dalam iklim masyarakat demokratis.

Namun begitu,anggapan bahwa kepemimpinan dari kalangan militer tidak cocok dalam iklim demokrasi ternyata mampu dijawab oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga tidak begitu menampakkan corak otoritarianismenya. Peran sipil dalam demokrasi diberikan wadah dan ruang untuk menyuarakan pendapatnya.

Ia mampu mempertahankan dua kali periode pemerintahan, dan dianggap mampu membawa Indonesia pada kondisi ekonomi yang cukup baik setelah krisis moneter 1998.

Para jenderal memiliki kemampuan, berdasarkan pengalamannya, dalam mengelola suatu institusi tingkat tinggi. Sehingga tidak merasa kaget dan menghabiskan banyak energy untuk mempelajari dasar administrasi institusi dan kepemimpinan birokrat.

Kepemimpinan dari kalangan militer bisa mungkin sekali menjadi kebutuhan akan kepemimpinan Indonesia mendatang. Dengan kemampuannya menjaga stabilitas politik juga dapat berpengaruh besar untuk menjamin keamanan bagi roda ekonomi di negara ini.

Meski begitu, masih ada beberapa hal yang patut dicermati bahwa seorang kandidat presiden kedepan harus memiliki keluarga yang harmonis. Analoginya, bagaimana mampu memimpin negara ini jika memimpin keluarganya saja tidak bisa.

Bagaimanapun seorang pemimpin, baik dari kalangan militer atau sipil harus diawali dengan niatan yang tulus untuk memimpin negara ini menjadi lebih baik. Yakni, dengan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dan juga perlu ditegaskan di sini, bahwa kepemimpinan dari kalangan militer adalah ideal di atas kertas yang masih perlu dibuktikan melalui kinerja di masa-masa yang akan datang. Dengan tidak mengulangi kesalahan para pemimpin terdahulu dan berupaya keras untuk  menunjukkan progress yang lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.

 

Recommended For You

About the Author: Zaki Faddad