Kontekstualisasi Presiden dari Suku Jawa

Setelah lebih dari setengah abad kemerdekaan Indonesia, rupanya sikap sentimen kesukuan masih menggejala dalam benak rakyat, dan hal ini berpengaruh pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan pada Pilpres mendatang.

Baru-baru ini, Indonesia Network Election Survey (INES) mengeluarkan hasil surveinya, terkait dengan Pemilihan Presiden 2014 di mana isu primordialisme masih relevan. Capres berlatar belakang etnis Jawa masih menduduki peringkat tertinggi di masyarakat kita. Selain itu, kombinasi Jawa dan non-Jawa sebagai Capres dan Cawapres juga masih menjadi tren.

Secara leksikal, primordial atau primordialisme berasal dari kata bahasa latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Namun, secara umum primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.

Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi dan itu berlangsung lama akan berperan dalam membentuk sikap primordial.

Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Dan hal ini akan berdampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Setelah memasuki Era Reformasi di mana demokrasi dibuka selebar-lebarnya, sentimen primordialisme mengemuka baik itu etnis maupun agama. Apalagi bangsa Indonesia memiliki beragam suku dan agama, yang itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri.

Pemimpin dari Jawa

Seseorang memilih pemimpin dari kelompoknya merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Keinginan pemilih terhadap figur presiden berlatar belakang etnis Jawa ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor demografis dan historis.

Faktor demografis terlihat dari banyaknya jumlah penduduk Jawa yang itu juga berbanding lurus dengan jumlah pemilih. Etnis Jawa yang mempunyai penduduk paling banyak dibandingkan etnis yang lain di Indonesia, tentunya menginginkan bahwa pemimpinnya dari golongan mereka. Logika demokrasi menyatakan bahwa yang paling banyaklah yang berkuasa.

Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah faktor historis, mengingat penguasa Nusantara adalah orang Jawa (Majapahit), dan kemudian beberapa tokoh pergerakan nasional yang menjadi embrio negeri ini adalah orang Jawa. Presiden pertama, Soekarno, adalah orang Jawa, berpasangan dengan Mohammad Hatta yang merupakan orang Minang (sumatra), dan merupakan representasi Jawa-non-Jawa.

Masyarakat Jawa juga masih mengaitkan kepemimpinan Nusantara dengan mistisisme, di mana seorang presiden adalah orang yang mendapatkan Wahyu Cakraningrat. Dalam budaya Jawa, Wahyu Cakraningrat adalah wahyu yang sangat diminati oleh para raja dan satria. Barang siapa yang memperolehnya, maka keterunanannya akan memperoleh kemuliaan dan menguasai kerajaan di tanah Jawa. Dan ini juga berlaku untuk kepemimpinan Nusantara. Dalam beberapa hal, Wahyu Cakraningrat disamakan dengan pulung. Pulung dipercayai para leluhur sebagai hasil dari sebuah laku; olah batin. Pada umumnya, laku batin adalah bertapa, berpuasa, berpantang, mengurangi tidur, melakukan perjalanan spiritual, dan sebagainya.

Primordialisme dan Kebangsaan

Kemudian kombinasi Jawa dan non-Jawa diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan luar Jawa, mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Isu primordialisme juga terasa ketika Pilkada di DKI, di mana sentimen etnis maupun agama dipakai sebagai alat kampanye. Namun ternyata, isu primordialisme tidak mempan dan justru menjadi kebalikannya.

Keberagaman Indonesia yang sudah ada sejak dulu, terikat pada satu kalimat sakti Bhineka Tunggal Ika, dan slogan kebangsaan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia. Selain itu, juga seorang Kepala Negara serta Kepala Pemerintahan, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, yang bisa diterima semua golongan dan merupakan representasi dari masyarakat Indonesia dan bisa mengakomodasi kepentingan bangsa.

Dalam percaturan perpolitikan modern, sebenarnya primordialisme sudah bukan merupakan ukuran seseorang untuk menjadi presiden, mengingat faktor kebangsaan yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan sudah menjadi tren.

Saat ini, seharusnya faktor reputasi, kapasitas, dan kapabilitas seseorang lebih utama dalam menentukan elektabilitas dalam Pilpres.

Siapa pun presidennya, selama itu orang Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagai presiden serta taat pada konstitusi negara, mempunyai hak yang sama dan patut didukung.

Meskipun isu primordialisme masih laku untuk meraih dukungan pemilih, namun ada baiknya calon presiden nantinya lebih menekankan pada visi misi serta program kerja kedepan dalam mengelola bangsa ini.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah