Likuidasi BP Migas dan Nasionalisasi

Layaknya sebuah perusahaaan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) akhirnya dilikuidasi. Namun penyebabnya bukanlah karena digugat pailit oleh pengadilan niaga, atau pun karena likuiditasnya kurang sehat, akan tetapi karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Judicial Review atas Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

BP Migas berdiri pada tahun 2002 dikarenakan lahirnya Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2002. Sebagai wakil pemerintah, BP Migas menangani masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina, mencakup pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran migas Indonesia.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri dari perusahaan luar dan dalam negeri, serta joint-venture antara perusahaan luar dan dalam negeri. Daftar ini selalu berkembang, mengikuti tender konsesi yang dilakukan oleh BP Migas setiap tahunnya.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001, PT Pertamina (PERSERO) pada tahun 2005 membentuk PT Pertamina EP, merupakan anak perusahaannya yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas, untuk mengelola Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, kecuali untuk Blok Cepu dan Blok Randu Gunting.

Pengamat perminyakan, Kurtubi, menilai, BP Migas merugikan negara. Menurut Kurtubi, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi menjadikan sistem perminyakan Indonesia sangat tidak efisien, karena menggiring terbukanya lubang inefisiensi yang sangat menganga.

Selain itu, juga membengkaknya cost recovery yang harus ditanggung pemerintah dari tahun ke tahun. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan, realisasi Cost Recovery tahun 2011 mencapai USD 11,3 miliar atau Rp 108 triliun. Pada 2012, Cost Recovery naik menjadi USD 12,3 atau Rp 118 triliun.

Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 dibuat ketika posisi Indonesia dalam tekanan International Monetary Fund (IMF) lewat Letter of Intent, yang mengharuskan Indonesia mengubah UU Migas-nya. Sehingga kepentingan asing benar-benar ada dalam pembahasannya ketika itu, dengan menafikan UUD 1945 pasal 33.

Kepentingan Asing dalam Kebijakan Migas Indonesia

Di dalam situsnya USAID, lembaga asing yang melaksanakan Program Reformasi Sektor Energi, di mana disebutkan bahwa USAID membiayai perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training) dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal.

Dalam dokumen itu juga tertulis, These laws were drafted with USAID assistance (Undang-Undang ini dirancang dengan bantuan USAID). Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2001-2004, adalah USD 21,1 juta atau sekitar Rp 200 miliar.

Selain itu, juga adanya dokumen laporan Bank Dunia berjudul ‘Proyek Energi Indonesia’ yang disiapkan 17 November 2000. Dalam dokumen itu tertulis nilai proyek USD 730 juta. Sebanyak USD 310 juta merupakan dana pemerintah dan USD 420 juta di antaranya dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Dari fakta yang ada selama pembahasan undang-undang tersebut mengindikasikan adanya intervensi asing yang kuat, sehingga tidak heran kalau beberapa tokoh serta elemen masyarakat mengajukan Judicial Review terhadap undang-undang ini.

Di negeri ini, penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih sangat dominan. Perusahaan lokal hanya menguasai 30 persen dari sumur migas yang ada, berarti sekitar 70 persen digarap oleh perusahaan asing. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing. Hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal. Pemerintah hanya bisa berharap di tahun 2025 perusahaan migas lokal bisa menguasai 50 persennya.

Nasionalisasi

Masyarakat tentunya berharap, pembubaran BP Migas bukan hanya semata-mata persoalan administratif pengelolaan migas saja, akan tetapi juga menyangkut substansi permasalahan tata kelola sumber daya alam di Indolonesia terutama minyak dan gas.

Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah ruah, salah satunya berupa minyak dan gas bumi, haruslah dikelola dengan baik. Spirit nasionalisme dalam hal ini patut diutamakan.

Selama ini, minyak dan gas bumi yang ada di tanah air banyak dikelola oleh asing. Kita tahu, beberapa perusahaan asing seperti Chevron, Exxon Mobil, Conoco, Shell, Chevron, Total CNOOC, dan Petronas banyak melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, sementara pemerintah, melalui BP Migas, hanya sebagai pihak yang memberikan kontrak dan melakukan pengawasan.

Apabila pengelolaan ini ditangani oleh pemerintah saja, dalam hal ini pertamina sebagai BUMN yang menangani perminyakan, tentunya akan meningkatkan pendapatan negara, dan dapat digunakan untuk semakmur-makmurnya kepentingan rakyat. Sudah satnya pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset bangsa, seperti tambang minyak dan gas.

Ada baiknya kalau pengelolaan tambang minyak dan gas menjadi monopoli Pertamina sepanjang hal itu dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Selama ini, ada beberapa institusi yang menangani migas, di antaranya Kementerian ESDM, Pertamina, BP Migas, dan Perusahaan Gas Negara. Dan di samping itu, institusi ini hanya sebatas makelar, dan penanganannya diserahkan kepada asing.

Kita patut mencontoh negara lain seperti Malaysia yang memiliki perusahaan minyak Petronas yang sudah maju dan profesional, bahkan saat ini menempati peringkat 68 dari 500 peusahaan terbaik di dunia versi majalah Fortune. Padahal, dulu diawal berdirinya, Petronas berguru kepada Pertamina.

Pemerintah seharusnya menjadikan pertamina sebagai holding company di bidang minyak dan gas bumi, sehingga tidak ada lagi institusi lain yang ikut menanganinya. Hal ini demi efisiensi dan efektivitas pengelolaan migas.

Terhadap pengelolaan tambang-tambang migas, sudah saatnya Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi, seperti yang sudah dilakukan oleh Iran, Mesir, Arab Saudi, Chili, Venezuela, Bolivia, Norwegia, Ekuador, dan Argentina. Dengan melakukan nasionalisasi tersebut, negara-negara itu mengalami lonjakan pendapatan yang begitu besar.

Saat ini saja, pemasukan negara dari sektor migas mencapai sekitar 300 triliun, apalagi nanti seandainya pemerintah berani melakukan nasionalisasi terhadap pengelolaan migas kita, tentunya bertambah tinggi pemasukan negara dari sektor migas.

Untuk menindaklanjuti keputusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun2001, Pemerintah dan DPR mestinya segera membuat Undang-Undang Migas baru yang lebih pro-rakyat serta mengutamakan nasionalisme terkait pengelolaan migas kita, merujuk pada UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah