Menakar Kembali Daerah Istimewa Surakarta

Disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang kembali mengukuhkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, memancing keinginan beberapa pihak di Surakarta untuk membentuk Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Keraton Surakarta menuntut agar hal yang sama juga diterapkan di Solo, mengingat faktor kesejarahan yang sama. Pihak keraton, melalui Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa), mengupayakan penetapan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) melalui jalur hukum. Bahkan keraton sudah menunjuk Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk mengajukan hal ini ke Mahkamah Konstitusi.

Keinginan untuk membentuk DIS merupakan aspirasi politik masyarakat di era demokrasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena maraknya pemekaran daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi di Indonesia. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, adanya saluran untuk melakukan upaya hukum terkait permasalahan ini, yakni Mahkamah Konstitusi, dan dalam beberapa hal gugatan terhadap Undang undang di Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Kemudian yang ketiga dan yang tak kalah pentingnya adalah faktor sejarah. Pada masa awal berdirinya Republik Indonesia, juga pernah berdiri Provinsi Daerah Istimewa Surakarta yang hanya berusia kurang dari satu tahun (10 bulan) dari Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946. Selain itu, juga ada beberapa kekhasan Surakarta, seperti halnya Yogyakarta.

Daerah Khusus dan Daerah Istimewa

Sebagai sebuah Negara Kesatuan, wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi. Namun, negara juga mengakui dan menghormati daerah yang mempunyai keistimewaan dan kekhususan, yang itu diterapkan dalam pemerintahan daerahnya. Pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus ini diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah provinsi DKI Jakarta dengan diberlakukannya UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sementara daerah yang mempunyai status istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (Provinsi Aceh) yang telah diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Acehyang mula-mula bernama Aceh Darussalam (1511-1959) selanjutnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) dan menjadi provinsi Aceh (2009-sekarang). Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah.

Sistem pemerintahan lokal Aceh adalah suatu system pemerintahan yang dipergunakan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dan sampai sekarang masih dipakai, seiring pemberlakuan status istimewa bagi Aceh (kecuali Keurajeun, Sagoë dan Nanggroë). Sistem pemerintahan lokal Aceh mengacu pada sistem pemerintahan yang khusus dipergunakan oleh suku Aceh.

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memiliki UU yang mengatur ketentuan khusus sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewan DIY mengacu pada keistimewaan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948, yaitu Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Yogyakarta mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa (zelfbestuure landschappen).

Saat ini, Keistimewaan DIY diatur dengan UU Nomor 13 tahun 2012 yang meliputitata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

Sejarah DIS

Pihak yang menuntut dibentuknya DIS berpandangan bahwa antara Surakarta dan Yogyakarta mempunyai aspek historis yang relatif sama, maka ketika Yogyakarta dijadikan daerah istimewa, Surakarta pun harus dijadikan daerah istimewa. Bahkan dulu sempat menjadi ada, provinsi ini merupakan bagian dari Republik Indonesia yang terdiri atas Daerah Istimewa Kasunanan dan Daerah Istimewa Mangkunagaran dan diperintah secara bersama oleh KNI Daerah Surakarta, Susuhunan dan Mangkunegara. Penetapan status Istimewa ini dilakukan Presiden RI Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunagaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia.

Namun kemudian DIS dibubarkan pada tangal 16 Juni 1946. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat, dan Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.

Hal ini dikarenakan, sebelumnya berkembang gerakan anti monarki/antiswapraja di Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat DIS. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegaran dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegaran dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan land reform oleh golongan Sosialis.

Bahkan pada tanggal 17 oktober 1945, Pepatih Dalem (Perdana Menteri) Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerombolan anti-swapraja. Aksi ini diikuti pencopotan bupati-bupati yang umumnya kerabat raja dan diganti orang-orang yang pro-gerakan anti-swapraja. Kemudian Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru, KRMT Yudonagoro juga diculik dan dibunuh. Selanjutnya, April 1946, sembilan pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.

Dengan lahirnya Undang Undang No 10 tahun 1950 tentang pembentukan provinsi Jawa Tengah, Surakarta bergabung kedalamnya.

Dan saat ini, dengan ramainya tuntutan pemekaran daerah, keinginan dihidupkannya lagi DIS muncul ke permukaan. Wilayah yang direncanakan masuk ke dalam DIS di antaranya adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta.

Namun rupanya, jalan menuju dibentuknya DIS ini masih cukup jauh, mengingat masyarakat Solo dan sekitarnya belum menampakkan gelagatnya terhadap wacana pemekaran provinsi. Sejauh ini, keinginan pembentukan DIS baru muncul dari pihak Keraton Kasunanan yang itu sudah dimulai dengan berusaha menempuh jalur hukum dengan akan meminta MK menafsirkan berbagai aturan ketatanegaraan terkait status keistimewaan tersebut.

Urgensi DIS bagi Masyarakat Surakarta

Terlepas dari bagaimana nantinya tafsiran MK dari sisi hukum terhadap persoalan ini, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan rencana pembentukan DIS. Di antaranya seberapa besar urgensinya terhadap pemerintahan dan masyarakat setempat, dan nantinya apakah akan sama DIS seperti halnya DIY dalam hal penerapan keistimewaan.

Keraton Solo dan Keraton Jogja mempunyai karakteristik yang berbeda walaupun secara umum mempunyai kesamaan karena sama sama trah Mataram. Namun saat ini, Keraton Solo mempunyai persoalan internal, yang itu mengemuka setelah wafatnya Pakubuwono XII, dengan adanya perebutan tahta antar dua kubu, yakni Hangabehi dan Tejowulan. Saat ini juga masih ada problem seputar pengelolaan dana hibah dari pemerintah. Kalau misalnya nanti menjadi DIS, apakah tidak semakin memperuncing perseteruan di internal keraton.

Di samping itu, partisipasi masyarakat solo dan sekitarnya yang cenderung apatis dengan wacana DIS. Lain halnya dengan gelagat masyarakat Yogyakarta ketika dibahasnya RUUKY beberapa bulan lalu yang begitu antusias mendukung keistimewaan Yogyakarta, walau pun semangat pemerintah pusat waktu itu akan mengubah keistimewaan Yogyakarta.

Kemudian pengalaman sejarah yang menunjukkan adanya penolakan DIS atau pun semangat anti-monarki/antiswapraja dari elemen masyarakat dahulu, patut menjadi pembelajaran, karena tidak menutup kemungkinan hal itu juga akan terjadi saat ini, mengingat di Solo juga banyak elemen gerakan Sosialis.

Sekarang tinggal bagaimana pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, menelaah sejauh mana efektivitas pemerintahan dengan adanya pemekaran provinsi di Jawa Tengah, terkait dengan pelayanan pemerintahan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah baru, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh faktor geografis, politik, ekonomi, dan sosial budaya. 

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah