Perang Bintang Presiden Militer

Pilpres 2014 memberi peluang para kandidat untuk bersaing memperebutkan kursi RI 1. Suhu politik pun mulai menghangat. Kandidat mantan petinggi militer kembali diperhitungkan. Wiranto dan Prabowo bertemu di satu titik.

Dikotomi sipil militer maupun tua muda ternyata tidak mempengaruhi opini masyarakat. Tokoh-tokoh lama (baca: tua) dan juga dari kalangan purnawirawan TNI masih mendominasi bursa calon presiden. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil beberapa lembaga survei baru-baru ini.

Hasil survei beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa calon presiden dari kalangan militer masih diminati oleh masyarakat. Hasil survey Lembaga survei Nasional (LSN) menunjukkan dua mantan perwira tinggi TNI berada di urutan teratas jika pemilu digelar saat ini, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (elektabilitas 20,1 persen) dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto (12 persen).

Adapun tokoh-tokoh sipil berada di bawah keduanya, yakni Jusuf Kalla (9,4 persen), Megawati Soekarno Putri (8,8 persen), Aburizal Bakrie (7,1 persen), Sri Sultan Hamengkubuwono X (6,3 persen), Mahfud MD (5,8 persen), Joko Widodo (4,7 persen), Surya Paloh (3,3 persen), Dahlan Iskan (2,6 persen), Hidayat Nur Wahid (1,7 persen), dan Hatta Radjasa (1,2 persen).

Tokoh lain adalah Sutiyoso (0,8 persen), Suryadharma Ali (0,6 persen), Kristiani Herawati (0,4 persen), Anas Urbaningrum (0,3 persen). Terakhir tokoh militer yang masih aktif, yakni Pramono Edhie Wibowo (0,1 persen).

Pemimpin Tegas dan Populis

Dua periode kepemimpinan SBY sebagai presiden menjadi bahan referensi publik untuk menentukan pilihannya terhadap calon presiden mendatang. Political tradition (tradisi politik) di Indonesia menunjukkan bahwa presiden pengganti merupakan antitesis dari presiden sebelumnya.

SBY yang diangap kurang tegas dan kurang berani mengambil risiko dalam kepemimpinanya membuat masyarakat menghendaki kalau penggantinya adalah sosok yang tegas, berani mengambil risiko, dan bisa menjaga stabilitas nasional.
Sebagian masyarakat beranggapan bahwa sosok yang tegas dan berani ada pada figur seorang jenderal atau mantan jenderal. Walaupun SBY adalah mantan perwira tinggi TNI (jenderal) namun dalam karier militernya, beliau tidak pernah menduduki jabatan panglima.

Sementara itu, mantan perwira tinggi yang elektabilitas dan akseptibilitasnya tinggi adalah mereka yang dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari dari kiprahnya selama menjabat, maupun setelah lepas dari TNI (masuk dunia pilitik praktis).

Mantan jenderal tersebut adalah Wiranto dan Prabowo. Wiranto pernah menduduki jabatan tertingi di TNI sebagai Panglima TNI pada masa turunnya Soeharto dan mengawal proses reformasi, sehingga namanya begitu populer, terlepas dai sisi positif maupun negatifnya.

Kemudian pada Pemilu 2004 juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden, namun belum berhasil. Setelah itu mendirikan Partai Hanura untuk mengikuti Pemilu 2009 dan mempunyai wakil di Senayan karena lolos electoral threshold dengan memperoleh 3 persen dukungan.

Sementara Prabowo Subianto pernah menduduki jabatan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad. Namanya sempat dikaitkan dengan kerusuhan Mei 1998 serta penculikan aktivis. Pada tahun 2004 pernah mengikuti konvensi Partai Golkar, namun gagal bersaing dengan Wiranto. Ia mendirikan Partai Gerindra dengan memperoleh suara 4 persen pada Pemilu 2009 dan sempat menjadi Calon Wakil Presiden mendamping Megawati.

Baik Wiranto maupun Prabowo mempunyai kendaraan politik berupa partai politik yang mapan, namun harus berjuang keras untuk bisa mencapai presidential threshold (20%). Karenanya harus ada upaya untuk menjalin koalisi dengan partai lain.

Partai dan figur utama dalam partai merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, mengingat selama ini perolehan partai politik dalam pemilu sangat ditentukan oleh figur utama dalam partai tersebut, baik Ketua Umum maupun Ketua Dewan Pembinanya.

Pertarungan mantan perwira tinggi dalam Pilpres mendatang—dikenal dengan Perang Bintang—tidak terlepas dari keterlibatan mantan perwira tinggi sebagai calon presiden maupun sebagai tim sukses calon presiden. Aburizal Bakri sendiri sudah memasukkan 20 mantan perwira tinggi ke dalam tim suksesnya.

Wiranto versus Prabowo

Perang Bintang kemungkinan akan mengerucut kepada pertarungan Wiranto dan Prabowo karena keduanya mempunyai jaringan yang kuat di militer. Keduanya sebenarnya sudah terlibat perang dingin ketika masih menjabat. Prabowo dianggap kurang loyal terhadap atasannya, yaitu Wiranto, dan diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.

Untuk memenangkan pertarungan Pilpres, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mencari simpati dari masyarakat terkait pencitraan dan mendongkrak popularitas supaya lebih dikenal. Dalam hal ini, sepertinya prabowo sudah mencuri start sehingga elektabilitasnya lebih tinggi. Prabowo sudah lebih gencar melakukan manuver politik, baik melalui partainya di Senayan maupun dia sendiri dengan keterlibatannya pada Pilkada terutama Pilkada DKI. Selain itu, juga melalui organisasi yang dipimpinya, yaitu HKTI dan Persatuan Pedagang Pasar.

Untuk menaikkan citra positif adalah dengan melakukan netralisisasi terhadap kasus yang pernah menerpanya. Wiranto diduga terlibat Pelanggaran HAM Berat ketika menjabat panglima TNI sementara Prabowo diduga terlibat Kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis. Masuknya aktivis 1998 ke Partai Gerindra serta penolakan RUU Kamnas oleh Partai Hanura dan Gerindra sebenarnya merupakan suatu upaya untuk membentuk citra positif.

Kalau Wiranto ingin menyalip elektabilitas Prabowo, paling tidak ada bebarapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya dengan mengintensifkan serangan udara melalui televisi. Kemudian juga dengan kiprah para wakilnya di Senayan maupun kebijakan Partai Hanura dalam menyikapi isu-isu aktual yang pro-rakyat. Senioritas karier militer Wiranto dibanding Prabowo maupun SBY juga bisa dijadikan alat untuk menarik simpati publik dalam hal penyelesaian permasalahan bangsa.

Dan sebenarnya yang diinginkan rakyat bukanlah tua atau muda, serta sipil atau militer, yang menjadi presiden. Akan tetapi, presiden yang bisa menyejahterakan rakyat serta membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah