Verifikasi Parpol dan Reformasi Kepartaian

Keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD yang mengharuskan semua parpol ikut verifikasi sontak mengejutkan partai di parlemen.

Persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu sengaja dibuat berat oleh parlemen yang notabene partai politik yang sudah duduk di Senayan untuk penyederhanaan partai dan diharapkan sedikit partai yang ikut pemilu. Hal ini justru menjadi bumerang terhadap partai lama yang sudah duduk di parlemen, karena toh mereka juga merasa kesulitan untuk mencukupi persyaratan itu.

Partai politik di Senayan yang merasa dirinya sebagai partai mapan dan solid ternyata hanyalah slogan dan keropos di dalam. Mereka kelabakan untuk bisa memenuhi persyaratan yang mereka buat sendiri.

Untuk memenuhi struktur kepengurusan sampai tingkat kecamatan saja beberapa partai politik kesulitan. Belum lagi memenuhi persyaratan jumlah anggota sebanyak 1000 orang di masing-masing kabupaten yang dibuktikan dengan kartu anggota. Beberapa partai politik memiliki sebaran pemilih yang tidak merata. Padahal, partai di Indonesia bersifat nasional dan tidak ada partai lokal. Partai lokal hanya ada di Aceh.

Stagnasi Parpol

Beberapa sinyalemen itu menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia kurang tertata dengan baik. Paling tidak ada dua faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, yakni adanya mismanajemen dan sikap pragmatisme fungsionaris partai politik di mana kepentingan sesaat menghinggapi pola kerja yang ada. Kedua hal ini justru berjalan beriringan. Hal ini mengakibatkan partai politik tidak tumbuh secara sehat dan cenderung mengalami stagnasi organisasi.

Pelaksanaan kongres atau munas yang merupakan forum tertinggi dan diadakan secara periodik hanyalah ritual rutin tanpa penjabaran konkret dari fungsi kepartaian. Yang ramai hanyalah suksesi kepemimpinan saja.
Partai politik juga mengalami gejala oligarki di mana partai politik yang sedemikian besar dan banyak anggotanya akhirnya mengerucut pada segelintir orang saja dalam hal penentuan kebijakan maupun eksistensinya. Hal ini terjadi baik pada pengurus ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Gejala oligarki ini tampak terasa pada saat pilkada di beberapa daerah.

Dalam sebuah risetnya terhadap partai politik di Eropa, Robert Michels menemukan adanya kecenderungan oligarki di organisasi partai politik. Michels barangkali tidak menyangka bahwa hal ini juga terjadi di Indonesia, dan bahkan lebih tinggi kadar oligarkinya.

Dalam bukunya yang berjudul Political Parties, lebih lanjut Robert Michels menyatakan bahwa organisasilah yang melahirkan tokoh-tokoh yang terpilih atas para pemilih, para penerima mandat atas pemberi mandat, dan para wakil atas massa yang mengutus mereka. Barang siapa berbicara mengenai organisasi, maka ia berbicara mengenai oligarki.

Reformasi Kepartaian

Untuk menuju partai politik yang ideal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang diperlukan reformasi kepartaian, di mana proses pengelolaan partai politik ditata secara modern.

Adanya partisipasi anggota dalam setiap aktivitas partai politik tidak hanya menjadijan anggota sebagai obyek tapi juga subyek.

Partisipasi anggota perlu diintensifkan sebagai alat untuk menjadikan partai politik hidup dan dinamis sehingga perkaderan serta kontibusi partai politik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara nyata adanya.

Menuruth Keith Davis, ada tiga unsur penting dalam partisipasi. Pertama, partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota artinya ada rasa sense of belongingness.

Lebih lanjut, Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi, yaitu: pikiran (psychological participation), tenaga (physical partisipation), pikiran dan tenaga, keahlian, barang, dan uang.

Sikap anggota (kader) yang mempunyai loyalitas terhadap partai tampaknya sekarang sudah memudar. Di Indonesia, hal ini hanya ada pada dekade tahun 1950-an dan 1960-an. Pada saat itu, anggota mempunyai ikatan emosional yang tinggi terhadap partainya.

Signifikansi Momentum Pilkada
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya merupakan momentum yang bisa dipakai untuk menata perangkat partai politik di tingkat akar rumput. Pilkada senyatanya merupakan pemilu di tingkat lokal yang merupakan barometer pemilu nasional. Namun kiprah partai politik relatif minim karena yang lebih menonjol figur kandidat kepala daerah.

Selama ini, pilkada yang ada efeknya terhadap partai politik baru menyentuh level pimpinan pengurus di daerah terkait dengan penataan organisasi dan bersifat transaksional. Kontribusi terhadap partai politik baru sebatas pembuatan kantor sekretariat yang permanen di tingkat kabupaten.

Ketika terjadi pilkada, calon kepala daerah tentunya membentuk tim sukses sampai tingkat terendah (desa bahkan sampai RT). Hal ini sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk menata serta menghidupkan mesin partai pendukung dengan menebeng tim sukses calon kepala daerah yang diusung.

Partai dapat melakukan pendataan anggota ataupun pemutakhiran anggota pada saat menjelang pilkada guna mengukur elektabilitas calon kepala daerahnya maupun untuk memenangkan jagonya tersebut. Kalau itu dilaksanakan secara simultan, tentunya partai politik tidak kelabakan ketika pada saat verifikasi dimintai daftar anggota maupun kartu anggotanya.

Selama ini, dalam pilkada, partai politik hanya sebatas dipakai sebagai kendaraan sebagai syarat pencalonanan. Setelah itu, ditinggalkan begitu saja.

Apabila partai menjadi organisasi modern tentunya tidak lagi tergantung pada figur. Ia mandiri secara finansial, didukung partisipasi anggota yang tinggi, dan transparan. Selain itu, juga mengurangi oligarki dalam tubuh organisasi partai. Oligarki tidak bisa dihilangkan dalam organisasi karena itu sudah merupakan keniscayaan.

Di samping sebagai lembaga rekrutmen politik, partai politik diharapkan juga sebagai organisasi kader. Selain itu, juga ikut mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah