Verifikasi Parpol: Filter Demokrasi Abal-abal

Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2012, KPU akhirnya mengumumkan partai politik yang lolos verifikasi administratif. Dari 34 partai politik yang mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumennya hanya 16 parpol yang lolos verifikasi administratif.

Partai-partai tersebut antara lain Partai Nasdem, PDIP, PKB, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Bagi partai politik ini sebenarnya baru merupakan langkah awal untuk bisa ikut pemilu maupun untuk bisa sampai duduk di parlemen, karena masih ada beberapa tahapan lagi untuk bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Setelah melaksanakan verifikasi administratif KPU, mereka akan menjalani verifikasi faktual terhadap partai politik. Dan rencananya, pada Januari 2013, KPU akan menetapkan partai politik peserta Pemilu 2014.

Partai politik di parlemen yang tadinya sudah percaya diri dan secara otomatis bisa ikut pemilu, kini harus terbebani dengan ikut verifikasi setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa semua partai politik, baik partai di parlemen maupun nonparlemen (partai baru), untuk ikut verifikasi.

Hal ini tentunya menambah beban bagi partai parlemen, mengingat syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif dirasa cukup berat. Dan ini sebenarnya merupakan strategi partai pelemen untuk meminimalisasi kemunculan partai baru. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, justru menjadi bumerang bagi partai di parlemen, yang notabene menyusun Undang-Undang tersebut.

Untuk bisa lolos verifikasi administratif saja, partai politik sudah mengalami kesulitan, apalagi menghadapi verifikasi faktual. Dalam melakukan verifikasi administratif, KPU sendiri sudah melakukan discount dengan menganulir salah satu persyaratan, dengan tanpa memperhitungkan jumlah anggota. Karena, menurut Hadar N. Gumay, salah seorang anggota KPU, apabila persyaratan itu diterapkan maka kemungkinannya, tidak ada partai politik yang lolos verifikasi administratif.

Memfilter Demokrasi

Partai politik lama maupun baru mempunyai peluang yang sama untuk bisa ikut pemilu. Hanya saja untuk partai parlemen mereka lebih mapan dari segi infrastruktur organisasinya.

Untuk menuju ke Senayan, tampaknya memang merupakan jalan yang panjang bagi partai politik saat ini. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, partai tersebut harus lolos sebagai peserta pemilu dengan persyaratan yang cukup berat. Kedua, pada Pemilu 2014, partai politik harus memperoleh suara yang signifikan; paling tidak lolos parliamentary threshold yakni 3,5 persen.

Untuk menjadi peserta pemilu saja persyaratannya dipandang cukup berat, sehingga kemungkinannya hanya sedikit partai yang bisa lolos. Angkanya mungkin di bawah 12 partai politik.

Ada beberapa hal yang menyebabkan partai politik kesulitan untuk bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Pertama, mendesaknya waktu pendaftaran dan penyerahan dokumen serta verifikasi partai politik sehingga partai politik sepertinya kurang siap.

Undang-Undang Pemilu baru disahkan oleh DPR pada 12 April 2012, sementara pendaftaran dan penyerahan dokumen partai politik ke KPU paling lambat tanggal 7 September 2012, ditambah lagi keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2012 atas uji materi terhadap Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD yang mengharuskan semua parpol harus ikut verifikasi, baik itu yang di parlemen maupun nonparlemen.

Kedua, minimnya pendanaan dari partai politik yang bersangkutan. Luasnya wilayah Indonesia serta banyaknya penduduk mengharuskan partai politik memiliki biaya yang besar untuk bisa mendirikan dan menghidupi partainya.
Ketiga, dibutuhkan figur yang kuat dan populis untuk mendongkrak elektabilitas partai. Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukan hanya partai yang mempunyai figure kuat yang bisa meraup perolehan suara signifikan.

Keempat, beratnya persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, di antaranya memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan. Untuk partai lama yang mempunyai kursi di parlemen barangkali hal ini tidak menjadi masalah, tapi bagi partai baru akan kesulitan.

Kemudian juga keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota. Pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi, ada empat hal yang harus diserahkan oleh partai terkait bukti keanggotaan partai, yakni nama pemegang kartu anggota, nomor keanggotaan, kopi kartu, serta alamat lengkap pemegang kartu. Belum lagi nanti ketika dilaksanakan verifikasi faktual, di mana dokumen itu akan dicek kebenarannya.

Bagi partai lama maupun baru, hal ini sulit dihadapi. Karena kenyataannya, hanya sedikit orang yang secara resmi terdaftar sebagai anggota partai politik. Barangkali hanya anggota dewan serta pengurus partai yang mempunyai kartu anggota. Pemilih pada pemilu sebagian besar adalah swing voters.

Kemudian setelah partai politik bisa ikut pemilu, untuk mendudukkan wakilnya di kursi dewan pun bukan perkara mudah. Partai harus memperoleh sekurang-kurangnya 3,5 persen perolehan suara secara nasional (parliamentary threshold). Jika tidak maka akan hangus dan perolehannya akan sia sia. Pemilu 2009 dengan PT 2,5 persen saja hanya 9 partai yang lolos ke senayan, apalagi sekarang yang mencapai 3,5 persen; tentunya akan lebih berat.

Dengan ketentuan PT yang cukup tinggi (3,5 persen) ini, siapa pun calon anggota DPR RI akan menghitung peluangnya ketika menggunakan kendaraan politik tertentu. Mereka akan memilih partai politik yang punya kans besar lolos PT. Karena, apabila yang bersangkutan perolehannya besar, taruhlah mencapai BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) di daerah pemilihannya, sementara partainya tidak lolos PT maka ia akan gagal menjadi anggota dewan, dan perjuangannya akan sia sia.

Beratnya peluang partai politik untuk bisa lolos ke senayan sebenarnya ada segi positifnya, terkait dengan penyederhanaan partai politik. Partai politik akan berkurang secara alamiah tergantung resistensinya. Misalnya ketika partai politik yang bersangkutan berdiri kemudian memenuhi syarat sebagai peserta pemilu maupun ketika bisa meraih perolehan suara yang signifikan dengan lolos parliamentary threshold sehingga bisa masuk parlemen.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah