Kinerja Pemerintah 2012: Menimbang Zaken Kabinet

Tahun 2012 segera usai. Bagaimana dengan kinerja Pemerintahan SBY-Boediono? Meski baru berakhir pada 2014, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Alih-alih menggenjot target, di sana-sini justru banyak lubang jebakan kinerja. Terutama, skandal korupsi.

Selama berjalannya pemerintahan, beberapa hal diklaim sebagai capaian prestasi keberhasilan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, menembus angka 6,1 persen, serta penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi, menjadi klaim rapor keberhasilan Pemerintahan SBY-Boediono.

Namun, di sisi lain, sebenarnya apa yang didengung-dengungkan oleh pemerintah belumlah menjadi harapan mayarakat. Kinerja pemerintah, khususnya kabinet SBY-Boediono masih belum optimal. Pemberantasan korupsi yang menjadi jargon hukum pemerintah lebih banyak dijalankan oleh KPK, yang itu sebenarnya lembaga di luar pemerintahan. Sementara kinerja penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, yang merupakan lembaga di bawah presiden, masih jauh dari harapan publik.

Kinerja kementerian belum bisa dipandang berhasil, mengingat beberapa pelayanan publik yang masih amburadul. Hal ini mengindikasikan bahwasanya reformasi birokrasi cenderung gagal. Kasus TKI yang telantar serta menderita juga selalu menjadi cerita rutin yang memilukan. Belum lagi konfilk sosial, keamanan, serta pembangunan infrastruktur yang belum memadai.

Koalisi Tumpul

Sejak dimulainya pemerintahan, yang merupakan amanat rakyat di tahun 2009, SBY-Boediono mendapatkan kepercayaan dari publik dengan memperoleh suara signifikan pada Pemilu Presiden (60 persen). Partai pendukung utama, yakni Demokrat, berusaha merangkul beberapa partai untuk berkoalisi, sehingga kabinetnya pun terdiri dari beberapa menteri dari partai politik yang merupakan kompensasi dari koalisi itu sendiri.

Koalisi diharapkan bisa mendukung berjalannya pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun kenyataannya, dalam beberapa hal, tidak seia sekata. Bahkan untuk meneguhkan koalisi, sampai kemudian dibentuk Sekretariat Gabungan Koalisi (Setgab Koalisi) yang dipimpin oleh Partai Demokrat. Dan dalam praktiknya, Setgab Koalisi juga tidak berjalan efektif.

Adanya koalisi dan oposisi, serta kabinet yang terdiri dari beberapa partai politik sebenarnya melenceng dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, mengingat kita menggunakan sisitem presidensial. Presiden terpilih, apalagi dipilih secara langsung oleh rakyat, mempunyai hak prerogratif mengangkat menteri-menterinya tanpa mempertimbangkan unsur politis—dalam hal ini mempertimbangkan partai politik.

Kabinet yang terdiri dari partai politik membuat kinerja pemerintah kurang optimal, dan cenderung tersandera oleh kepentingan politik. Partai politik yang mempunyai kader di pemerintahan, bahkan Ketua Umum atau Sekjennya menjadi menteri, menjadikan kementerian itu sebagai alat untuk menghidupi partainya, baik itu secara struktur jaringan maupun menjadi sapi perahan dalam hal menggalang dana.

Kementerian terkait yang mengelola dana APBN dan juga proyek yang nominalnya begitu besar, serta kewenangan kewenangan (lahan garap) digunakan sebagai instrumen pemasukan partai. Dan hal ini akan menyuburkan praktik korupsi dan kolusi yang mestinya dihindari .

Zaken Kabinet

Kalau ingin pemerintahan berjalan efektif, presiden harus menerapkan zaken kabinet yang berorientasi kerja. Zaken kabinet adalah Kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau kabinet yang sangat ahli di bidangnya dan bukan berdasarkan pada representasi dari Partai Politik. Di Indonesia sendiri, zaken kabinet pernah diterapkan pada tahun 1957-1959 yang dipimpin oleh Ir. Juanda.

Untuk mengukir sejarah keberhasilannya sebagai presiden Indonesia, bagi SBY, masih ada waktu satu setengah tahun lagi untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Apalagi pemilu mendatang, beliau sudah tidak boleh mencalonkan lagi sebagai presiden karena sudah dua periode.

 

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah