Mewujudkan Desentralisasi Hijau di Daerah Otonomi Baru

Pada tanggal 22 Oktober 2012, DPR RI telah mengesahkan beberapa daerah baru di antaranya provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Lampung Selatan, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

Pemekaran wilayah menjadi daerah administrative otonom memang menimbulkan dampak positif maupun negatifnya. Salah satu persoalan utama dalam otonomi daerah terkait tentang pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam seharusnya melibatkan masyarakat setempat secara pro-akftif. Karena bagaimanapun kelompok masyarakat itu mengetahui persis bagaimana menjaga alamnya, selain sebagai andalan pemenuhan kebutuhan hidup.

Dilema Desentralisasi

Pada dasarnya, maksud desentralisasi atau otonomi daerah bertujuan, sebagaimana diamanatkan oleh UU No 32 tahun 2004, untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan public demi kesejahteraan bersama.

Namun, pada kenyataannya, daerah-daerah mengajukan otonominya agar merespon kebutuhan i masyarakat setempat demi kesejahteraan bersama. Memang, salah satu keuntungan utama dari desentralisasi adalah meningkatnya pendapatan daerah dan memiliki hak yang lebih besar atas sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut.

Terkait dengan sumber daya alam, logika yang digunakan dalam desentralisasi adalah masyarakat di daerah mengetahui secara pasti bagaimana mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraannnya, di samping tahu persis bagaimana menjaga alamnya.

Namun, terkadang idealitas ini tidak dilaksanakan, melainkan, dengan dibukanya daerah baru maka akan semakin terbuka kesempatan untuk mengeruk sumber daya alam sebesar-besarnya, dan tidak memperhatikan keseimbangan alam.

Persoalannya ada pada penyalah gunaan kekuasaan yang diberikan sebagai aji mumpung dari desentralisasi. Beberapa oknum dengan gampang menggunakan kekuasannya untuk mempermudah akses mengeksploitasi alam yang justru untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu.

Alih-alih mensejahterakan masyarakat, justru menciptakan oligarki baru yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam di daerah baru.

Akibatnya terjadi konflik antara masyarakat sekitar dengan pemerintah daerah. Konflik-konflik seperti kasus Mesuji adalah suatu contoh kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alamnya.

Eksploitasi yang disertai dengan pembalakan dilakukan secara semena-mena dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Bahkan ironisnya, penduduk setempat tidak dapat memanfaatkan kekayaan alamnya yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Cita-cita desentralisasi hanya omong kosong ketika sistem birokrasi masih saja tetap sama, tidak memperhatikan masyarakat lokal dan keseimbangan sumber daya alam, yakni adanya keseimbangan antara alam dan manusia di sekelilingnya.

Desentralisasi Hijau

Dalam desentralisasi diperlukan suatu prinsip hijau, yang peduli pada lingkungan yaitu alam, flora-fauna dan juga masyarakat disekelilingnya.

Oleh sebab itu dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendayagunakan atau secara pro aktif dan mengajak masyarakat setempat untuk menjaga alam sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

Pelibatan masyarakat setempat secara penuh dalam mengelola kekayaan adalah keharusan berdasarkan pandangan antara lain sebagai berikut.

Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan public sehingga dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Tidak pantas ketika kekayaan alam dieksploitasi untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Masyarakat lokal memiliki sensitibilitas dalam mengelola alam secara benar dan tidak merusak. Sederhana, mereka tinggal dan hidup di daerah itu, secara tidak langsung menjaga alam berarti menjaga kehidupan mereka.

Selanjutnya, mencegah konflik. Kasus-kasus konflik di Indonesia banyak yang disebabkan karena salah urus dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dan pada akhirnya tugas pemerintah daerah adalah sebagai koordintor dari pelaksanaan sumber daya alam, yang mana mempertemukan antara tujuan daerah dengan pihak stake holder dan masyarakat lokal. Hal ini harus dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip hijau mutlak diperhatikan dan dicampkan oleh setiap pemerintah daerah. Dan terkhusus untuk pemerintah daerah yang baru dibentuk harus dilihat bahwa amanat desentralisasi bukan untuk mengeruk kekayaan alam sebesar-besarnya, melainkan mendistribusikan kesejahteraan dengan tetap menjaga alamnya agar tetap lestari.

Recommended For You

About the Author: Zaki Faddad