Migas 2012: Jerat Risiko Pencitraan Subsidi BBM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 disahkan DPR RI melalui Sidang Paripurna, 23 Oktober 2012, dengan nominal Rp 1.683 triliun. Subsidi BBM layak dikritisi kembali. Salah mengolah isu ini, bisa jadi dapat menghancurkan kekuatan politik yang mengusungnya.

Salah satu yang menarik dari APBN 2013 adalah membengkaknya biaya subsidi yang mencapai Rp 317 triliun, meningkat 18 persen dari sebelumnya, dengan rincian subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp 42,5 triliun. Dari subsidi energi tersebut, untuk subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun. Angka yang sangat fantastis.

Dari tahun ke tahun, subsidi BBM selalu menjadi beban APBN, dan pemerintah maupun DPR tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Subsidi BBM ibarat buah simalakama; kalau dihilangkan maka harga BBM akan naik tinggi dan akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, ditambah lagi protes oleh rakyat, sementara kalau tetap disubsidi, akan menjadi beban biaya yang membebani pengeluaran negara. Sementara itu, alokasi anggran untuk sektor lain dipandang masih kurang, misalnya untuk infrastruktur.

Pemerintah tidak berani menghilangkan atau pun mengurangi biaya subsidi. Sebab, jika susidi dihilangkan atau dikurangi maka secara otomatis harga BMM akan naik. Hal ini akan berdampak politis. Partai politik, terutama partai nonpemerintah serta masyarakat jelas akan serta-merta menolak kenaikan BBM. Jadi yang dipakai adalah hitung-hitungan politik, bukan perhitungan ekonomis.

Isu Seksi

Kenaikan harga BBM menjadi isu seksi dan sensitif dalam ranah politik di tanah air. Berapa pun kenaikan BBM, pasti akan diprotes tanpa argumen yang matang, diikuti aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat. Elite politik pun akan bermanuver dengan mendukung aksi tersebut tanpa memberikan solusi konkret.

Kalau dibandingkan dengan negara lain, harga BBM di Indonesia sebenarnya tergolong yang paling murah. Seperti misalnya negara tetangga, Malaysia, harga BBM mencapai Rp 5.753; Singapura Rp 15.695; Thailand Rp 12.453; dan Filipina Rp 12.147.

Perbedaan harga BBM dengan negara tetangga ini menimbulkan kreativitas bisnis seseorang, sehingga terjadilah penyelundupan BBM.

Seandainya subsidi bisa dicabut, sebenarnya anggaran sebanyak itu bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat dan menyejahteraan rakyat, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, atau pun pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan).

Kita patut mengapresiasi langka Jusuf Kalla ketika masih menjabat Wakil Presiden dengan program konversi minyak tanah ke gas. Walaupun langkah itu awalnya dicemooh, namun akhirnya juga menguntungkan masyarakat dan bisa menghemat APBN.

Pada tahun 2008 saja, konversi ini bisa memangkas subsidi minyak tanah dari Rp 35 triliun menjadi Rp 17,5 triliun. Dan bagi pelaku usaha mikro dapat menghemat pengeluaran, karena LPG merupakan bahan bakar yang lebih murah.

Untuk saat ini, sebenarnya sudah saatnya APBN tidak lagi terbebani subsidi BBM. Namun, hal ini tentu perlu adanya kearifan dari para pemimpin bangsa maupun kesadaran masyarakat. Kalau kita lihat pemandangan di sekitar kita tiap hari, berapa ribu liter saja BBM yang dihambur-hamburkan oleh pengguna motor dan mobil? Dan itu berasal dari subsidi yang sebenarnya adalah pemborosan uang rakyat. Hal ini tentunya mengindikasikan kalau subsidi yang dialokasikan selama ini tidak tepat sasaran.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah