KPU Kredibel untuk Pemilu Kredibel

Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pemilu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut amandemen ke-4 UUD 1945, di dalam pasal 22-E, bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Nasional berarti bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, di tingkat provinsi ada KPU provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota, ada KPU kabupaten/kota.

Tetap, menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Tahapan Pemilu 2014 yang sudah berjalan, seperti pendaftaran dan verifikasi partai politik, membuat mata publik tertuju pada kinerja KPU. Terlepas baik tidaknya persepsi publik terhadap kinerjanya, tentu menjadi amanat sekaligus tanggung jawab bagi KPU untuk mewujudkan pemilu yang kredibel.

Independensi KPU

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi (baca: pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), paling tidak ada dua hal pokok yang harus dikedepankan oleh penyelenggara pemilu.

Pertama, sikap independensi atau netralitas, yang itu bisa dibagi menjadi independensi organisatoris—secara kelembagaan—dan independensi etis.

Independensi organisatoris bisa diartikan kalau KPU, secara institusioanal tidak mendukung atau condong kepada salah satu peserta pemilu. Dan itu dimiliki, baik tingkat pusat, maupun daerah. Pengalaman pada pemilu masa Orde Baru menunjukkan bahwa penyelenggaranya waktu itu tidak netral, karena mendukung salah satu kontestan, jangan sampai terulang.

Sedangkan independensi etis mengharuskan KPU, dalam hal ini orang-orangnya (baca: perangkat di dalamnya), tidak terikat dan terpengaruh pada kepentingan tertentu. Hal ini terkadang bias, karena batasannya yang tipis. Namun diperlukan kekakuan dari komisioner KPU maupun perangkat di dalamnya, untuk tidak tergelincir pada sifat pragmatis.

Kehati-hatian KPU

Kemudian sikap kedua adalah kehati-hatian, yang bercakupan luas. Kalau dalam dunia perbankan ada istilah kehati-hatian perbankan (prudential banking), supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya kredit macet, maka dalam dunia politik juga diperlukan adanya kehati-hatian penyelenggara pemilu, supaya nantinya tidak terjadi kakacauan dan permasalahan hukum.

Sikap kehati-hatian menimbulkan adanya perilaku yang cermat, teliti, dan senantiasa patuh dan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dalam dunia politik banyak kepentingan yang bermain, meskipun saat ini sudah ada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang melakukan kontrol dan memberikan sanksi, apabila terjadi pelanggaran kode etik.

Beberapa kasus yang terjadi pada KPU sebelumnya mengindikasikan kurang berhati-hatinya mereka pada peraturan yang ada, maupun pada jalur yang ditempuh saat menjalankan itu semua. Kemajuan teknologi serta era transparansi saat ini mengharuskan segala sesuatunya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Percaturan politik tanah air yang penuh dengan kompleksitas permasalahan bisa juga terbawa ke dalam tubuh penyelenggara pemilu, kalau tidak berhati-hati.

Pemilu 2014 diharapkan terselenggara dengan baik serta akuntabel, yang nantinya dapat melahirkan penyelenggara negara berkapabilitas dan bereputasi baik. Hal ini perlu didukung oleh perangkat penyelenggara pemilu yang juga, kredibel.

 

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah