Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan SBY

Pembangunan infrastruktur menjadi kendala dengan minimnya anggaran yang tersedia dalam APBN kita, bahkan anggaran untuk infrastruktur lebih kecil dari alokasi untuk subsidi. Dalam APBN 2013 pemerintah mengalokasikan Rp 216,1 triliun, untuk infrastruktur sementara untuk subsidi Rp 317 triliun.

Berikut ulasan perbandingan pembangunan infrastruktur di zaman penjajahan Belanda dan zaman Pemerintahan SBY.

Perang Jawa yang berkecamuk pada tahun 1825-1830, dengan perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, menguras energi pemerintah Hindia Belanda. Keuangan pemerintah di Batavia mengalami defisit. Dalam waktu yang hampir bersamaan, terjadi pula Perang Paderi di Sumatera.

Untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami pemerintah di Batavia, Belanda menerapkan cultuur stelsel atau yang oleh sejarawan Indonesia dinamakan Tanam Paksa. Peraturan ini keluarkan oleh Gubernur Jenderal van den Bosch pada tahun 1830, dengan mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20 persen) untuk ditanami komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, tarum (nila). Hasilnya dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Penerapaan Tanam Paksa cukup berhasil dan dapat mengatasi krisis dan defisit anggaran pemerintah colonial, bahkan terjadi surplus anggaran. Aset Tanam Paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.

Akibat surplus anggaran ini, pemerintah kolonial kemudian membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, gedung sekolah, gedung perkantoran di tanah jajahannya. Selain itu, juga memberikan pemasukan yang cukup besar ke negeri Belanda.

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda tersebut, Van den Bosch, selaku penggagas, bahkan dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Terlepas dari sisi kolonialisme dan imperalisme, solusi yang ditempuh oleh Van den Bosch untuk mengatasi krisis anggaran patut diacungi jempol. Bahkan hasilnya (setelah surplus anggaran) digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, walaupun memang sebagian besarnya pembangunan infrastruktur di nusantara untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Padahal Van den Bosch hanya memanfaatkan sektor perkebunan untuk mendapatkan keuntungan, ketika pemerintah Hindia Belanda mencari dana dalam rangka mengisi kas pemerintah serta membiayai anggaran pemerintah.

Pembangunan Infrastruktur Hari Ini

Kalau kita korelasikan dengan pemerintah sekarang, sebenarnya langkah itu bisa diambil segi positifnya, dan pemerintah bisa melakukan lebih dari itu. Mengingat saat ini kita sudah merdeka dan berdaulat.

Pembangunan serta perawatan infrastruktur mutlak diperlukan, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk itu. Salah satunya dengan menambah alokasi anggarannya. Alokasi untuk subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur. Atau bisa juga dengan mencari tambahan anggaran dengan mengoptimalkan hasil tambang serta menggenjot penambahan target penerimaan pajak dan bea cukai.

Hasil tambang yang melimpah, baik itu minyak, gas bumi, emas, batu bara, serta batu-batuan, kalau dileloala dengan baik akan menghasilkan dana dalam jumlah yang besar.

Selain itu, juga dengan memanfaatkan kekayaan laut yang begitu besar. Potensi kekayaan laut yang hilang sekitar Rp 300 triliun tiap tahun sungguh disayangkan. Bayangkan seandainya uang sebesar itu dapat diselamatkan dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tentunya akan meningkatkan perekonomian negeri ini.

Zaman penjajahan saja pemerintah Hindia Belanda bisa mendapatkan alokasi anggaran yang besar dan salah satunya digunakan untuk infrastruktur, hanya dari sektor perkebunan (kopi, tebu, teh, nila, karet), kenapa sekarang dengan ditambah adanya tambang, pajak, cukai, serta hasil laut, kita tidak bisa?

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah