Pengusaha yang Negarawan

Politik dan bisnis tentu sesuatu yang berbeda, baik makna maupun implementasinya. Demikian juga pelaku politik dan bisnis, yakni politisi dan pengusaha. Keduanya adalah manusia yang berbeda latar belakang maupun aktivitasnya.

Namun antara politik dan bisnis belakangan ini menjadi sesuatu yang terkadang berjalan beriringan. Keduanya saling membutuhkan dan terkadang saling melengkapi dan ada kalanya menjadi satu.

Pengusaha dipandang mempunyai dana (baca: uang), sementara politisi dinggap mempunyai kebijakan, dengan kekuatannya di parlemen melalui partainya atau pun di eksekutif (baca: presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati).

Belakangan ini, beberapa orang pengusaha terjun ke dunia politik, dan beberapa politisi juga menjadi pengusaha. Sebagai contoh, Aburizal Bakri yang merupakan pengusaha nasional dan pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Ia terjun ke dunia politik dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Pesaingnya, Surya Paloh, mendirikan Partai Nasdem, sebuah partai baru yang dianggap kuat. Dan kemudian, disusul oleh Hary Tanusudibyo yang juga masik ke Partai Nasdem, dan akhirnya keluar.

Sebelumnya, beberapa nama pengusaha juga terlibat dalam dunia politik praktis seperti Jusuf Kalla, Sutrisno Bahir, Fadel Muhammad, dan masih banyak lainnya. Belum lagi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; banyak pengusaha yang menjadi pengurus partai politik, DPRD, dan kepala daerah.

Kelebihan dan Kekurangan

Bagi yang kurang sepakat dengan terjunnya pengusaha ke dunia politik tentu akan bernada miring ketika meresponsnya. Karena menurutnya, dianggap kurang pantas serta tidak mempunyai visi politik, dan hanya mengandalkan uang semata. Lain halnya dengan aktivis, dosen, mantan birokrat, mantan militer, dan tokoh masyarakat, yang dipandang cocok bila terjun ke politik. Namun mereka juga lupa, kalau terjun ke politik juga membutuhkan dana.

Pengusaha yang menjadi politisi mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, pertama, dari sisi materi mereka sudah kecukupan, sehingga diharapkan tidak korupsi. Kedua, kalkulasi ekonomi yang dipunyainya bisa menjadikan kebijakan yang ditelurkannya lebih realistis. Selain itu, juga terbiasa mengambil risiko. Ketiga, semangat entrepreneur bisa dibawa dan menular kepada masyarakat demi kemajuan bangsa.

Namun sebaliknya juga mempunyai dampak negatif dan harus dihindari. Di antaranya pertama, watak sebagai seorang pengusaha yang selalu profit oriented bisa membuat posisinya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini bisa melalui kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Kedua, kekhawatiran timbulnya politik transaksional yang berdasarkan untung rugi (baca: politik dianggap sama dengan dunia usaha). Ketiga, pengusaha terbiasa dengan paradigma ekonomi mikro, sementara politisi lebih ke ekonomi makro.

Berpolitik Adalah Hak Warga Negara

Terlepas itu semua, sebenarnya seorang pengusaha juga layaknya profesi lain, seperti akdemisi, militer, birokrat, dan lainnya mempunyai hak politik sama. Hanya saja, diperlukan sikap kenegarawanan apabila pengusaha terjun ke dunia politik. Kepentingan bisnisnya harus ditinggalkan guna kepentingan yang lebih besar yakni membangun masyarakat dan bangsa. Bagi seorang pengusaha yang sudah mapan ekonominya, terjun ke politik harus lebih menekankan diri pada bentuk aktualisasi serta kontribusi kepada bangsa dan negara.

 

 

 

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah

1 Comment

Comments are closed.