RUU Pilkada: Untuk Praktik Demokrasi yang Efisien

Pemerintah dan DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Targetnya, April 2013 selesai. Karena, akan dipakai sebagai payung hukum percepatan pilkada pada 2013, mengingat tahun 2014 akan ada pemilu. Namun sebenarnya, urgensi dari Undang-Undang Pilkada, lebih daripada itu.

Undang-Undang Pilkada seharusnya sudah ada jauh-jauh hari, karena kita sudah melaksanakan ratusan pilkada, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan selama ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pilkada.

Pelaksanaan pilkada langsung yang dimulai sejak tahun 2005 merujuk pada Undang-Undang Nomor 32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan teknis pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oleh karenanya, di awal pelaksanaan pilkada langsung, walaupun menggunakan asas-asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) namun belum masuk kategori rezim pemilu, tapi rezim pemerintahan. Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pilkada masuk dalam rezim pemilu.

Tata Pemerintahan Lebih Baik

Ada beberapa hal krusial dalam pembahasan RUU ini, di antaranya soal pilkada di tingkat provinsi, apakah gubernur nantinya dipilih langsung ataukah dipilih oleh DPRD, atau cukup ditunjuk oleh pemerintah pusat, mengingat gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Selain itu, juga terkait dengan jabatan wakil kepala daerah yang selama ini satu paket dengan kepala daerah. Antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, terkadang di beberapa daerah terjadi pecah kongsi yang menimbulkan disharmoni, dan hal ini tentunya berimbas pada memburuknya kinerja pemerintah daerah. Sehingga nantinya jabatan wakil kepala daerah apakah akan tetap satu paket dengan kepala daerah ataukah ditunjuk (oleh kepala daerah terpilih, pemerintah pusat), ataukah juga pejabat karier.

RUU pilkada yang nantinya akan menjadi regulasi pokok tentang pilkada diharapkan melahirkan peraturan yang lebih efektif dan efisien, terkait dengan teknis penyelenggaraan serta output tata pemerintahan yang lebih baik.

Dampak politis dari pilkada hendaknya tidak berimbas pada jabatan struktural di pemerintahan daerah, mengingat perangkat daerah (baca: pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah adalah PNS karier). Di samping itu, pengelolaan anggaran, terutama anggaran proyek, bukanlah untuk pelunasan biaya kampanye saat pencalonan.

Pendidikan dan Partisipasi Politik

Sebagai mekanisme demokrasi, pilkada langsung bisa memberikan pendidikan politik bagi rakyat serta partisipasi politik yang seluas-luasnya. Namun, di satu sisi juga membutuhkan biaya yang besar, baik itu pelaksanaannya maupun biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah yang bersangkutan. Selain itu, juga terkadang menimbulkan konflik sosial.

Kepala daerah terpilih mempunyai legitimasi yang kuat, karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, bukan berarti boleh seenaknya sendiri dalam memimpin serta membuat kebijakan. Tanggung jawab dan beban moral terhadap rakyat yang sudah memberikan amanat untuk memberikan pelayanan yang optimal harus senantiasa dikedepankan.

Bagaimana pun juga, daerah, entah itu provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan bagian dari pemerintah pusat yang terhimpun dalam wadah Negara Kesatuan Nepublik Indonesia. Kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau walikota, harus senantiasa patuh dan tunduk pada konstitusi negara. Seorang kepala daerah adalah seorang negarawan yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, demi memakmurkan rakyat yang dipimpinnya.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah