Anas Tersangka dan Determinasi Isu Politik

Anas Tersangka dan Determinasi Isu PolitikSetelah mengalami pergulatan opini yang cukup panjang, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Dan saat ini, paling tidak, sudah dua orang pucuk pimpinan partai politik terkena bidikan KPK, setelah sebelumnya Presiden PKS juga mengalami nasib yang sama.

Penetapan tersangka yang disandang Anas ini, menjadi kehebohan tersendiri dalam ranah politik, mengingat Demokrat merupakan partai terbesar, sekaligus partai penguasa.

Beberapa hari sebelum KPK mengeluarkan statement terkait status Anas sebagai tersangka, di internal Demokrat telah melakukan antisipasi dengan turun tangannya Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sekaligus menjabat Ketua Majelis Tinggi mengambil alih kewenangan Ketua Umum Partai. Selain itu, juga diadakan penandatanganan pakta integritas bagi seluruh fungsionaris Demokrat.

Kisruh Demokrat

Prahara politik di Demokrat sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya, semenjak di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. Dan semakin riuh ketika Bendahara Umumnya, Muhammad Nazarudin menjadi ‘pasien’ KPK dan sering melontarkan statement tentang keterlibatan beberapa kader Demokrat dalam kasus-kasusnya, tak terkecuali, Ketua Umumnya, yakni Anas Urbaningrum.

Satu per satu ‘seretan’ Nazarudin ini berhasil menggiring koleganya di partai menjadi tersangka, seperti Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, dan kemudian yang paling sering disebut adalah Anas Urbaningrum. Akhirnya, ia pun mendapatkan gilirannya.

Sebagai seorang politisi, dalam pidato terakhirnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas menanggapi statusnya sebagai tersangka secara politis. Dan rupanya beberapa kalangan terpengaruh dengan opini politis ini dan mengesampingkan fakta-fakta hukum dalam analisisnya. Sehingga yang berkembang kemudian seputar konflik antara Anas dan SBY, maupun perseteruan faksi yang ada di Demokrat.

Dan sebenarnya, kalau kita coba kembali kebelakang (beberapa bulan sebelumnya), keterlibatan Anas sering disebut-sebut dalam nyanyian Nazarudin setelah tertangkap KPK. Dan itu sering diulang-ulang, baik itu dalam persidangan maupun statement-statement-nya di media. Dan dibandingkan yang lain, Anas relatif ‘sakti’, karena belum juga terseret dan KPK terkesan abai terhadapnya. Namun, itu ternyata hanya soal waktu saja, karena akhirnya terkena juga. Dan momentumnya kebetulan bersamaan dengan langkah SBY untuk mengambil alih Demokrat.

Kongres Partai Demokrat yang terjadi tahun 2010, tampaknya menyisakan permasalahan tersendiri bagi partai ini. Sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus suksesi kepemimpinan, kongres semestinya menelurkan platform serta kebijakan partai ke depan yang berkontribusi pada kemaslahatan bangsa dan negara. Namun, di satu sisi, konflik kepentingan akibat dampak politis dari kongres justru menjadikan partai ini ‘bergoyang’. Selain itu, biaya politik yang tinggi untuk memenangi pertarungan politik juga tak terlepas dari kreativitas berburu rente dari proyek pemerintah. Dan kemudian ketika menghidupi partai pun tak lepas dari kreativitas tersebut.

KPK Fokus

Dalam kasus yang menimpa Anas Urbaningrum ini, KPK diharapkan profesional menanganinya dan lebih mengedepankan aspek hukum. Polemik politis terkait ini cukup menjadi diskursus pemerhati politik serta politisi.

Sementara bagi Partai Demokrat, fenomena mundurnya ketua umum partainya serta kemelut yang terjadi belakangan ini harus diselesaikan secara konstitusional yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Karena sebagai partai modern, sudah semestinya senantiasa tunduk dan patuh pada konstitusi partai.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah