Kasus PKPI dan Keteledoran KPU-Bawaslu

Kasus PKPI dan Keteledoran KPU-BawasluKeinginan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk ikut berlaga pada Pemilu 2014 rupanya kembali terhambat, setelah KPU menolak keputusan Bawaslu yang memenangkan gugatan sidang ajudikasi terhadap partai pimpinan Sutiyoso ini.

Sebelumnya, elite PKPI sempat bernapas lega ketika dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dengan keputusan Bawaslu RI Nomor 012/sp-2/Sep.Bawaslu/I/2013 tentang lolosnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.

Dalam sidangnya, Bawaslu menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, sepanjang untuk Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia. Menurut Bawaslu, keputusan ini bersifat final, dan KPU harus menjalankannya.

PKPI, pada verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, oleh KPU dinyakan tidak lolos, dan kemudian melakukan gugatan ke Bawaslu dengan membawa bukti-bukti.

Keteledoran KPU-Bawaslu

Kasus yang menimpa PKPI ini sebenarnya merupakan keteledoran dari dua lembaga yang menangani pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Keduanya kurang cermat dalam menaati peraturan perundang-undangan yang ada.

Bawaslu, dalam mengeluarkan putusannya berdasarkan keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2014 di mana dalam konsiderannya menyatakan, “Perubahan keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu atau putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 269 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012.”

Kalau kita komparasikan dengan undang-undang, konsideran tersebut sebenarnya bertentangan, mengingat Bawaslu tidak mempunyai hak untuk menganulir hasil verifikasi partai politik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 259 ayat (1) disebutkan, “Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Pada konteks ini, KPU melakukan kesalahan dalam mengeluarkan surat keputusannya, dan Bawaslu juga melakukan kesalahan yang sama dengan menindaklanjuti keputusan KPU yang salah, dan tidak mengacu kepada undang-undang ketika melaksanakan tugasnya dalam meyelesaikan sengketa.

Semestinya sengketa tersebut diselesaikan dulu oleh Bawaslu dengan cara menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan kemudian mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musayawarah dan mufakat. Baru kemudian setelah tidak dapat diselesaikan, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Sanksi

Baik KPU maupun Bawaslu telah melakukan kesalahan dan dianggap melanggar kode etik di mana dalam kode etik yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggara pemilu wajib mematuhi dan senantiasa berpedoman kepada aturan peraturan perundang-undangan, asas-asas penyelenggara Pemilu.

Permasalahan yang timbul, terkait PKPI ini mengindikasikan lemahnya sikap kehati-hatian pada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Dan akhirnya PKPI sebagai calon peserta pemilu merasa dirugikan dan dipermalukan.

Namun, kalau kita merujuk pada undang-undang, masih ada celah bagi PKPI untuk membawa kasus ini ke PTUN. Dan atas keteledorannya ini, baik itu KPU maupun Bawaslu bisa diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) untuk mendapatkan sanksi.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah