Paradoksi Hary Tanoe

Paradoksi Hary Tanoe

Hary Tanoe bergabung dengan Hanura. Euforia di mana-mana. Tak berapa lama, Hary Tanoe juga mendeklarasikan Perindo. Dengan tegas ia nyatakan, Perindo bukan organisasi sayap Hanura. Sulit dijelaskan dengan satu dua artikel. Tapi penting mencari tahu, apa sebenarnya motif Hary Tanoe merakit semua ini.

Belum lama rasanya, gegap gempita iklan Partai Nasdem di televisi, menyerukan perubahan. Baru kemarin juga Hary Tanoe menyatakan hengkang dari Partai Nasdem. Tapi selang sebentar, ia telah bersama Hanura dengan idealisme yang menurutnya, masih sama. Tentu saja banyak hal menarik seputar kiprah Hary Tanoe. Selain karena ia adalah pebisnis media, sebagian kalangan menganggap, Hary Tanoe belum begitu mumpuni berpolitik.

Pernyataan-pernyataannya di media juga membingungkan. Ia tampak tak terkendali dan belum menyentuh etika kenegarawanan. Ia meluncur deras dengan cara yang menurutnya, paling benar. Ia terkesan tak memiliki fatsun politik yang lazim. Entah apa yang ada di benaknya saat ini.

‘Positioning’ Hary Tanoe

Sejak lama, perbincangan tentang peran pebisnis dalam ranah politik mengisi meja-meja analisis demokrasi. Lebih spesifik, pebisnis media yang memutuskan berpolitik, semisal Hary Tanoe. Apalagi sepanjang sejarah, ada juga yang berhasil dengan peran tersebut. Tengok saja di Italia, ada Silvio Berlusconi, mantan Perdana Menteri Italia dan Pemimpin Partai Politik Forza Italia. Ia adalah pemilik Mediaset; perusahaan media, terdiri dari tiga stasiun televisi nasional, yang ditonton 45 persen penonton TV Italia.

Sebagai pebisnis, Hary Tanoe sangat mungkin merasa bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak padanya. Dengan berpolitik, ia dapat berdiri dua kaki. Sebagai pelaksana bisnis dan pembuat undang-undang sekaligus. Bukankah ini berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, bila ia tak lagi obyektif. Batasan obyektif itu sederhana, bahwa semua yang dia lakukan dapat berguna bagi rakyat banyak, bukan hanya kepentingan komersil.

Pada konteks demokrasi, di mana kebebasan berpendapat diakui, akan bias, ketika semua bisnis media diarahkan untuk membentuk opini publik, dan berujung pada dukungan langkah politik. Mengkhawatirkan bila Hary Tanoe tidak dapat mengendalikan kepentingan pribadi, karena media akan sangat berpihak pada kepentingan-kepentingan politik segelintir orang.

Belum lagi tentang idealisme yang dimaksudkan Hary Tanoe. Sebab, ia terkesan tak memedulikan wadah (baca: menganggap Partai Nasdem dan Partai Hanura tidak terlalu penting), karena semua hal bisa ia lakukan sendiri. Bagaimana mungkin institusionalisasi politik dapat berjalan maksimal bila secara tidak langsung kepemimpinan menjadi lebih penting daripada sistem perpolitikan itu sendiri? Bukankah dua-duanya sama-sama penting?

Maka tak heran, Hary Tanoe menjadi tampak paradoks dan seperti tak memiliki fatsun. Ia hadir untuk dirinya saja, tanpa memedulikan sedang berada di mana ia, dan sinergi apa yang sebaiknya dilakukannya atas jaringan politik yang ia punya. Politik bukan dominasi satu-dua orang, tapi sistem artikulasi aspirasi rakyat pada wakil yang kompeten menyampaikan dan mengolah aspirasi menjadi kebijakan pro-rakyat. Bila Hary Tanoe merasa bisa besar di mana pun, ia sedang concern pada kepentingannya saja, bukan pada lembaga politik yang ia pilih.

Menghitung Eksistensi Hary Tanoe

Meski Hary Tanoe sangat tahu pergerakan media dalam konteks politik, sangat mungkin, dalam berpolitik, ia masih harus belajar banyak. Ia bisa saja berhasil dalam bisnis media, tapi belum tentu ia dapat memahami bagaimana aspirasi rakyat diolah menjadi kebijakan pro-rakyat. Maka sekali lagi, ia masih harus terus belajar.

Taruhlah Hary Tanoe kemudian sangat dikenal, tapi belum tentu rakyat ada di belakangnya, dengan mendukung semua yang ia maksud ‘idealisme berpolitik’. Sebab, rakyat hari ini, sudah tak lagi mempersoalkan keterkenalan. Mereka membutuhkan langkah konkret untuk memperbaiki hidup mereka, yang semakin hari semakin sulit, karena kebijakan negara yang tidak berpihak pada mereka.

Yakinlah tentang jabatan adalah amanah. Dengan ini, semua akan tahu, sekuat apa pun seseorang memiliki kendali atas jabatan tertentu, suatu saat akan kembali diminta oleh-Nya. Jadi secara pasti dapat disimpulkan, kiprah bisnis atau kiprah bisnis yang bersinggungan dengan politik adalah amanah untuk mencari ridha Tuhan, bukan pemenuhan ambisi pribadi sesaat.

 

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.