PKS dan Kreativitas Berburu Rente

PKS dan Kreativitas Berburu RenteSepekan terakhir publik dikejutkan oleh berita penangkapan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, oleh KPK, terkait kasus suap impor daging sapi. PKS yang selama ini mencitrakan diri sebagai partai yang bersih dan peduli harus menerima kenyatan pahit.

PKS mendapatkan masalah sebagai kebalikan dari platform partainya. Dan tidak tanggung-tanggung, masalah tersebut berasal dari pucuk pimpinannya langsung.

Selama ini, PKS sebagai partai politik relatif bersih dari kasus suap dan korupsi serta kasus asusila dibandingkan partai politik lain. Dan publik sebenarnya sangat berharap kiprah politik dari kader-kader PKS yang senantiasa menjunjung tinggi norma-norma agama.

Kasus yang menimpa PKS bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu kondisi partai politik secara umum di Indonesia, dan kondisi PKS akhir akhir ini.

Berburu Rente

Secara umum, partai politik membutuhkan amunisi (baca: uang) untuk menghidupi jalannya roda organisasi. Pada tataran ideal, dan itu tertuang juga dalam undang-undang, bahwa sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan sumber lain atau sumbangan yang tidak mengikat.

Namun, hal itu sulit diwujudkan, karena pada praktiknya, saat ini mana ada anggota partai iuran tiap bulan? Sumbangan dari pihak lain yang tanpa konsesi tertentu pun jarang terjadi. Kalau pun toh ada jumlahnya, pasti sedikit. Yang selama ini berjalan adalah iuran dari kader yang duduk sebagai anggota DPR/DPRD. Itu pun kalau diakumulasikan, jumlahnya masih kurang memadai untuk biaya operasional.

Oleh karena itu, partai politik akhirnya mengembangkan kreativitasnya dalam menggalang dana, yang itu menjurus pada sesuatu yang abu-abu. Partai politik yang sudah mapan, dalam hal ini memiliki jumlah anggota DPR yang signifikan, ditambah lagi mempunyai menteri di kabinet, tentu akan memanfaatkan peluang itu.

Kewenangan di legislatif akan bisa digunakan untuk mencari celah mengumpulkan rente, ditambah lagi kalau dikawinkan dengan kewenangannya di eksekutif, misalnya mempunyai menteri.

Parlemen yang saat ini posisinya relatif kuat dan memiliki berbagai kewenangan, terutama mengolah anggaran dan juga legislasi, bisa memberikan peluang adanya kongkalikong yang bersifat kolutif, koruptif, dan manipulatif.

Di samping itu, kementerian yang mempunyai otoritas tertentu dalam pemerintahan memberikan lahan subur bagi partai politik yang menempatkan kadernya di situ. Dan sebenarnya, ketika SBY membuka pintu koalisi dengan memberikan jatah menteri kepada mitra koalisi, sama saja dengan memberikan lahan garap bagi partai politik untuk dipanen oleh partai politik yang bersangkutan.

Citra PKS Memudar

Kemudian perspektif yang kedua adalah soal kiprah politik PKS akhir akhir ini. PKS yang merupakan partai kader dan dakwah belakangan ini rupanya mulai memudar, dan citranya yang bersih dan peduli semakin terkikis.

‘Sikap kreatif’ yang dilakukan partai poltik pada umumnya sebagaimana diulas diawal tadi juga dinikmati oleh PKS. Dan inilah yang kemudian menimbulkan ungkapan dalam masyarakat yang mengatakan telah terjadi friksi di dalam PKS, yaitu adanya faksi keadilan dan faksi sejahtera. Di mana faksi keadilan masih mempertahankan nilai-nilai lama ketika awal partai ini didirikan, sementara faksi sejahtera adalah kader yang berusaha mencari kesejahteraan dengan berburu rente.

Kondisi yang menimpa PKS kali ini apabila tidak disikapi dan dikelola penyelesaiannya secara serius akan berdampak pada citra serta elektabilitsnya pada pemilu mendatang. Pengunduran serta pergantian elite yang menjadi tersangka belumlah cukup untuk mengobati kekecewaan publik.

Dan bagi partai politik lain tentunya menjadi pelajaran yang sangat berharga, karena tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan terjadi pada mereka.

 

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah