RUU Pilpres: Perlunya Penghilangan Ambang Batas

UU PilpresPemilihan presiden dan wakil presiden langsung yang merupakan amanat UUD 1945 hasil amandemen, telah membawa warna baru bagi perpolitikan nasional. Presiden dan wakil presiden yang notabene jabatan politik dan menjadi kepala negara dan pemerintahan diharapkan merupakan representasi dari rakyat Indonesia.

Dan dalam konstitusi negara menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh karenanya, peluang untuk bisa mencalonkan atau dicalonkan hanya ada pada partai politik.

Saat ini, DPR sedang menggodok RUU Pilpres yang baru, karena beberapa kalangan menginginkan adanya revisi terkait UU Pilpres, di mana Undang-Undang No. 42 tahun 2008 dianggap sudah tidak relevan. Diharapkan nantinya undang-undang yang baru lebih akomodatif dan lebih memberi peluang kepada kader terbaik bangsa untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ambang Batas Parpol

Perdebatan yang muncul seputar RUU Pilpres adalah terkait ambang batas partai politik bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dalam undang-undang yang lama, syarat partai politik untuk bisa mencalonkan adalah 20 persen perolehan suara pada pemilu legislatif. Syarat ini dirasa berat, dan menutup kemungkinan adanya calon alternatif.

Dalam dunia politik yang syarat kepentingan, maka Undang-Undang Pilpres nantinya akan diuji materikan (judicial review) oleh pihak yang tidak puas atau pun yang menganggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pada tahun 2009 yang lalu, menjelang pilpres, UU No. 42 tahun 2008 pernah di-judicial review oleh Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, terkait ambang batas perolehan suara 20 persen bagi partai politik untuk bisa mencalonkan. Namun, gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya, kalau kita merujuk pada UUD 1945 pasal 6a, di mana disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan pilpres yang dilakukan setelah pemilu legislatif bisa dipertentangkan. Oleh karena itu, ada celah untuk diajukan judicial review terkait pelaksanaan pilpres ini.

Peluang Judicial Review

Kata-kata calon presiden dan wakil presiden diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum bisa ditafsirkan kalau pelaksanaan pilpres tidaklah merujuk pada hasil pemilu legsilatif sebagaimana yang kita alami pada pilpres yang lalu. Namun, bisa jadi pelaksanaan pilpres dibarengkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif. Dan kemudian partai poltik yang bisa mencalonkan bisa jadi adalah partai politik hasil pemilu legislatif pada periode sebelumnya, atau juga bisa jadi tanpa memperhatikan perolehan suara pada pemilu legislatif yang lalu. Dengan demikian, syarat mengajukan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Kalau pelaksanaan pemilu legsilatif dilaksanakan bersamaan dengan pilpres maka tentunya akan lebih menyederhanakan pemilu kita. Pada satu hari yang sama, pemilih akan memilih presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, yang diajukan oleh partai politik, serta anggota DPD. Penyelenggaraan pemilu akan lebih efektif dan efisien. Sementara hiruk-pikuk politik akan sekaligus menjadi satu, antara pemilu legislatif dan pilpres.

Untuk mencari sosok presiden dan wakil presiden yang dikehendaki rakyat, biarkanlah ditawarkan kepada pemilih banyak alternatif. Oleh karenanya, ambang batas suara partai politik untuk bisa mencalonkan tidak ada. Yang penting, sepanjang itu dicalonkan oleh partai poltik atau gabungan partai politik yang sudah lolos verifikasi dan bisa menjadi peserta pemilu, seseorang bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah