Survei SMRC: Menyoal Kinerja Partai Penguasa

Survei SMRCAda yang berbeda dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terakhir, baik hasil maupun dampaknya.

Hasil survei disampaikan kepada publik pada hari Minggu, 3 Februari 2013. Survei dilaksanakan pada 6-20 Desember 2012, melibatkan 120 responden secara acak di seluruh Indonesia dengan usia di atas 17 tahun. Metodenya, tatap muka, dengan tingkat toleransi kesalahan 3 persen.

Hasilnya menempatkan Partai Golkar di urutan pertama dengan perolehan 21 persen, PDIP 18 persen, Demokrat 8 persen, Gerindra 7 persen, PKB 5 persen, Nasdem 5 persen, PPP 4 persen, PKS 2 persen, PAN 1 persen, dan Hanura 1 persen.

Partai politik yang paling serius meresponsnya adalah Demokrat, mengingat hasil survei kali ini hasilnya paling rendah dibandingkan sebelumnya. Elektabilitas Demokrat semakin menurun dan kali ini mencapai 8 persen.

Elite demokrat kebakaran jenggot, dan ramai-ramai bersuara mencari sebab menurunnya elektabilitas partai ini. Kemudian dikait-kaitkan dengan posisi Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum, sebagai biang keladi dari semua itu. Keterlibatannya pada kasus korupsi Hambalang, yang itu sering disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umumnya, M. Nazarudin, yang sedang ditangani oleh KPK, dan menjadi pemberitaan di media, merupakan akar permasalahan dari menurunnya elektabilitas Demokrat.

Beberapa kader dan fungsionaris menginginkan posisi ketua umum ditinjau ulang, bisa dimundurkan, atau pun dicopot. Namun, pihak Anas bersikeras, kalau hal itu tidak perlu, karena tidak ada alasan yang kuat untuk melengserkannya, sementara keterlibatannya secara hukum dalam kasus Hambalang tidak ada, dan sampai saat ini belum menjadi tersangka.

Hasil survei yang dilaksanakan oleh SMRC, di mana elektabilitas Demokrat menurun (8 persen) ini, merupakan sesuatu yang wajar. Survei dilaksanakan pada saat tertentu dan cenderung berubah, tergantung pada kondisi masyarakat dan iklim politik saat itu.

Penyebab Menurunnya Elektabilitas Partai Demokrat

Menurunnya elektabilitas demokrat dalam survei tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, menyangkut kinerja Pemerintahan SBY. Antara SBY dan Demokrat dalam kacamata masyarakat umum merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kinerja pemerintahan juga dipandang sebagai barometer citra demokrat. Dan akhir-akhir ini, kinerja pemerintah dianggap menurun, dengan masih banyaknya permasalahan bangsa yang belum terselesaikan.

Kasus skandal Century, terlepas benar tidaknya, sangat mempengaruhi citra pemerintah. Selain itu, grasi terpidana Narkoba, persoalan TKW di luar negeri, konflik sosial di beberapa daerah, serta kinerja beberapa kementerian yang dinilai tidak memuaskan publik.

SBY dipandang kurang bisa menyelesaikan persoalan itu, dan bahkan dianggap bagian dari masalah. Hal ini berimbas pada penilaian minor terhadap kinerja pemerintah, sementara partai penguasa adalah Demokrat.

Kemudian yang kedua adalah soal persepsi publik terhadap kiprah politik kader Demokrat, yang selama ini cenderung diopinikan negatif oleh media. Belum lagi soal kasus korupsi menyangkut mantan Bendahara Umum, M. Nazarudin, yang dalam beberapa bulan selalu menjadi bulan-bulanan media, dan dianggap melibatkan elite democrat, tak terkecuali ketua umumnya.

Bahkan beberapa kader sudah menjadi tersangka terkait itu. Walaupun sampai saat ini ketua umum Dmeokrat belum menjadi tersangka, namun stigma itu tetap melekat, karena sering kali disebut dalam nyanyian Nazarudin.

Survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu mempunyai metodologi ilmiah, dan bisa mengukur elektabilitas partai politik pada saat tertentu. Namun tidak serta-merta merupakan indikator utama dalam menentukan posisi partai politik. Hasil survei semestinya menjadi bahan instrospeksi bagi partai politik serta bisa dijadikan acuan oleh partai politik untuk lebih meningkatkan kinerja politiknya.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah