Dukungan Komisi VI DPR RI atas Langkah Hukum Telkomsel

Telkomsel

Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh PT Telkomsel untuk melakukan perlawanan terhadap upaya pemailitan dan pembebanan fee kurator terhadap PT Telkomsel melalui jalur Mahkamah Agung (MA).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai HANURA Erik Satrya Wardhana, sesaat setelah menutup Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur kementerian BUMN beserta Dirut PT Telkom (Persero) Tbk dan Dirut PT Telkomsel, di Gedung Nusantara I Senayan, Rabu (7/3).

Dalam kesimpulan RDP itu, imbuh Erik, Komisi VI DPR RI meminta Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi proses peradilan kepailitan secara umum karena dugaan maraknya praktek mafia kepailitan.

“Secara khusus kami meminta KY untuk memeriksa Majelis Hakim yang telah mengeluarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA Jakarta Pusat Jo Nomor 704 K/PDT.SUS/2012 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Imbal Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan, kepada PT Telkomsel,” papar Erik yang menjadi pimpinan rapat.

Permintaan agar KY memeriksa Majelis Hakim itu didasari atas indikasi kekeliruan dan kesalahan dalam menetapkan putusan, sehingga Hakim PN Niaga dinilai melampaui kewenangannya dalam menetapkan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan.

“Pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No 37/2004 tentang Kepailitan, seharusnya yang menetapkan fee kurator adalah MA, bukan PN Niaga. Kedua, Hakim salah dalam menerapkan dasar hukum menetapkan Imbal Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan, yaitu mengacu pada Permenkumham No 09/1998, padahal Permen tersebut sudah dicabut sejak diberlakukan Permenkumham No 01/2013 pada 11 Januari 2013,” jelas politisi muda Partai HANURA itu.

Dengan mengacu pada Permenkumham No 01/2013 itu, maka tidak selayaknya PT Telkomsel membayar fee kurator sebesar Rp 147 miliar, yang didasari prosentase aset pailit. Keputusan itu, jelas Erik, diluar logika hukum dan jauh dari asas keadilan.

“Seharusnya penetapan Hakim membebankan fee kurator dan Imbal Jasa kepada pemohon, bukan kepada PT Telkomsel. Perhitungannya pun harus berdasarkan jam kerja (hourly based), bukan berdasar prosentase aset,” papar Erik yang merupakan legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor).

Sebagaimana diketahui, saat ini PT Telkomsel sedang melakukan langkah hukum dalam menghadapi penyelesaian masalah pembayaran kurator. Upaya yang ditempuh itu antara lain, melayangkan Surat Keberatan dan Perlawanan kepada MA tanggal 12 februari 2013 atas Penetapan Imbalan Jasa Kurator, mengirimkan Surat Tanggapan kepada Kurator tanggal 14 Februari 2013 atas tagihan Imbalan Jasa Kurator, dan Pengajuan PK ke MA tanggal 28 Februari 2013 atas Penetapan Imbalan Jasa Kurator.

Sebelum menutup rapat, Erik juga menyampaikan pesan adanya dugaan kolusi antara Hakim PN Niaga dengan Kurator, “terkait ini perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut dugaan ini,” tutup Erik.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.