Kemenangan Gugatan PBB: Susutnya Prestise KPU

Kemenangan Gugatan PBB Susutnya Prestise KPULain halnya dengan PKPI yang gugatan ajudikasinya menjadi blunder di Bawaslu, Partai Bulan Bintang justru meraih untung dengan memenangkan gugatannya melawan KPU di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Putusan PT TUN memerintahkan KPU merevisi SK No 5/KPU/2013, dan memasukkan PBB sebagai peserta Pemilu 2014.

Sebelumnya, hasil verifikasi KPU terhadap partai politik calon peserta pemilu, menetapkan hanya 10 partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu, dan PBB merupakan partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, PBB beserta partai lainnya kemudian mengajukan gugatan ajudikasi ke Bawaslu namun kemudian ditolak. Tak patah arang, PBB lalu membawanya ke PT TUN. Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim PT TUN mengabulkan gugatannya.

Peran Yusril Ihza Mahendra

Kemenangan gugatan PBB ini tidak terlepas dari peran Ketua Dewan Syuro, Prof Yusril Ihza Mahendra, yang merupakan pakar hukum Tata Negara, dan dikenal sangat piawai serta teruji, menyangkut peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, Yusril selalu memenangkan gugatannya.

Kalau merujuk pada peraturan perundangan yang ada, yakni Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota, langkah yang diambil oleh PBB sudah tepat, karena dalam pasal 259 ayat 3 disebutkan, “Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.”

Keputusan PT TUN ini menjadi beban tersendiri bagi KPU, tertama dari sisi prestise. Dan untuk menganulir putusan PT TUN ini, salah satu jalan adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun rasanya kurang elok bila KPU melakukan kasasi ke MA. Kecuali yang melakukan kasasi adalah PBB, seandainya putusan PT TUN menolak gugatannya.

Kalau nantinya PBB ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan PT TUN, maka partai ini akan mendapat nomor terakhir. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa tiga nomer di belakang sudah dimiliki oleh partai lokal di Aceh. Sehingga walaupun sudah ada sepuluh partai peserta pemilu kemudian ditambah satu menjadi sebelas, PBB akan mendapatkan nomer 14 dalam pemilu.

Perjuangan Berat PBB

Kendati bisa menjadi peserta pemilu, PBB masih butuh perjuangan besar untuk masuk parlemen, mengingat parliamentary threshold (PT) yang tinggi untuk saat ini yakni 3,5 persen. Pemilu yang lalu saja dengan PT 2,5 persen, partai ini tidak bisa memenuhi angka ini.

Dibutuhkan semangat juang tinggi serta strategi yang jitu kalau ingin lolos ke senayan, apalagi saat ini persaingan semakin ketat. Partai yang sudah mapan serta caleg incumbent tentunya akan mempertahankan posisinya.

Namun paling tidak, hasrat serta saluran politik PBB bisa terakomodasi dan bisa menjadi bargaining politik. Dan tentunya masih ada peluang untuk bisa bermain dipanggung politik bagi tokoh tokoh politik bagi partai yang mengklaim dirinya sebagai Neo Masyumi ini.

Dengan pemberlakuan PT yang hanya di tingkat nasional, kalau pun misalnya dalam pemilu tidak bisa mencakup angka 3,5 persen secara nasional, kemungkinan mendapatkan kursi legislatif di daerah yang merupakan basis PBB masih terbuka lebar. Selain itu, juga masih bisa berkiprah dalam kancah pemilihan kepala daerah.

Menanggapi putusan PT TUN terkait partai politik peserta pemilu ini, diharapkan KPU segera mengambil sikap sesuai peraturan perundangan.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah