Kudeta dan Kegalauan Presiden

kudeta dan gegalauan presiden

KUDETA, kata ini sensitif, saat bergulirnya sebuah pemerintahan. Kata enam huruf itu tiba-tiba menyeruak menjadi diskursus publik belakangan. Isu ini menjadi santer. Padahal, yang menggelindingkan isu itu juga pihak Istana sendiri. Suatu kesempatan, Presiden SBY mengungkapkan perihal adanya kelompok yang akan menjatuhkannya, sember itu dari laporan Intelijen.

25 Maret, konon, adalah tanggal melancarkan aksi ini. Namun, kenyataannya tidak. Di tanggal itu memang ada aksi massa, tapi tak seberapa. Hanya beberapa elemen, itu pun bukan aksi-demo besar-besaran seperti dikhawatirkan pemerintah. Yang terjadi justru bagi-bagi sembako pada sekitar 3000 orang.

Bulan Maret

Di Indonesia, bulan Maret selalu diasosiasikan dengan isu penggulingan kekuasaan. Tampaknya asosiasi ini berkaitan dengan sejarah Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar). Tegasnya, bulan Maret digunakan sebagai momentum mengingat kembali peristiwa itu.

Pihak yang melaksanakan aksi itu adalah Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia atau yang sering disingkat MKRI, dipelopori beberapa tokoh, sebut saja Ratna Sarumpaet dan Adi Masardi.

Isu akan ada kudeta ternyata hanya isapan jempol, tak seperti kita bayangkan (baca: kudeta). Jangankan kudeta, demonstrasi besar-besaran pun tidak ada. Padahal, aparat keamanan telah siap berjaga dengan jumlah besar.

Apa yang terjadi 25 Maret lalu, adalah demonstrasi yang berisi kritikan pada pemerintah. Aksi bagi-bagi sembako merupakan bentuk sindiran kepada pemerintah yang belum bisa menyejahterakan rakyatnya.

Konteks Kudeta

Lazimnya sebuah kudeta dilakukan oleh militer, mengerahkan pasukan dan berbekal senapan. Ini pernah terjadi di beberapa Negara dan saat pelaku kudeta tidak berhasil, atau lebih baik dari kekuasaan yang dikudeta, justru menjadi bumerang.

Pemimpin Lybia, Moamar Khadafi misalnya, yang diturunkan lebih pada aksi people power. Dahulu saat menjadi Presiden, Khadafi melakukan kudeta terhadap pemimpin sebelumnya. Aksi people power juga bisa menurunkan kekuasaan seperti terjadi di negeri ini 16 tahun silam (baca: reformasi 1998).

People power bisa terjadi karena adanya isu besar dan musuh bersama (common enemy) jalan satu-satunya, menurunkan Presiden. Krisis ekonomi selalu menjadi faktor utama melakukan aksi ini.

Pemerintahaan yang dipiimpin oleh presiden sebagai jabatan politik, sudah tentu sarat kritik dan sikap oposan. Bahkan terkadang, ancaman pelbagai pihak yang berambisi mengulingkannya menjadi bayang-bayang yang selalu menyertai. Pergantian kekuasaan yang prosedural dengan melalui mekanisme konstitusi dan dilakukan secara periodik adalah impian kebanyakan penguasa.

Terjadinya pergantian kepala negara dan pemerintahan di tengah jalan, kecuali peristiwa genting yang mengharuskan seorang Presiden turun dari jabatannya.

Ketakutan berlebihan terhadap kudeta yang terjadi belum lama ini, sebetulnya bentuk lain dari cara menarik simpati publik atau dapat kita sebut ‘kegalauan yang tak beralas’, sekaligus menunjukkan lemahnya mental seorang pemimpin.

Ragam kritik yang dilotarkan beberapa kalangan perlu disikapi secara arif. Sisa masa jabatan yang tak lama ini, pemerintah harus lebih giat memaksimalkan program dan janji-janji kampanyenya.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah