Bacaleg Perempuan Hanura Lampaui Kuota

Perempuan_Hanura_sPeraturan KPU Nomor 7 tahun 2013, memerintahkan partai politik peserta pemilu untuk menyusun daftar bakal caleg yang memuat minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD. Parpol peserta pemilu juga diwajibkan menyertakan satu orang perempuan di setiap tiga orang bakal calon.

Terkait hal itu, Partai Hanura menunjukkan komitmenya. Bakal calon anggota legislatif perempuan Partai Hanura  melampaui batas kuota 30 persen. Secara mengejutkan Hanura tidak kesulitan untuk memenuhi kuota tersebut. Kini, Hanura telah mengantongi 40 persen atau 225 orang bakal calon anggota legislatif perempuan.

Seperti dilansir Suara Pembahauran, Ketua Badan Pemenangan pemilu partai Hanura Yuddy Crisnandi menjelaskan, dari semua bakal caleg yang sudah terdaftar, 80 persen berasal dari kader perempuan Hanura yang sebelumnya telah bergabung bersama organisasi sayap Partai, Srikandi Hanura. Sementara, 10 persen di antaranya berasal dari kader baru yang direkomendasikan oleh partai–partai gabungan. Dan sisanya, orang–orang yang secara sukarela bergabung menjadi kader baru Hanura.

Kuantitas atau kualitas

Batas 30 persen keterwakilan perempuan pada dasarnya tidak membebani partai politik peserta pemilu. Seperti dilansir Metronews.com, Partai Hanura menegaskan tidak kesulitan untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Hanura mengaku, setiap partai politik peserta pemilu pasti bisa memenuhi ambang batas tersebut.

Partai Hanura justru menilai, permasalahanya bukan pada kemampuan partai politik untuk memenuhi kuota, namun lebih pada kualitas calon legislatif itu sendiri. Hanura lebih mengedepankan kualitas dengan melakukan seleksi bakal caleg secara selektif, agar menghasilkan wakil rakyat yang kredibel. Hanura menilai batas 30 persen justru hanya akan mengarahkan partai politik untuk menghasilkan bakal caleg secara kuantitas saja.

Saleh Husin menilai, tingkat partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif di Indonesia tidak sama. Artinya, tidak semua daerah memiliki tingkat ketertarikan yang sama untuk menjadi anggota legislatif. Sehingga tidak tepat apabila kuota 30 persen diberlakukan sama diseluruh daerah. Di daerah atau kabupaten terpencil belum tentu memiliki tingkat partisipasi perempuan yang sama dengan di Pusat atau di daerah yang lebih maju. Atas dasar itu, Hanura lebih mempertimbangkan dan mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Demikian Metronews melaporkan.

Recommended For You

About the Author: Astama Izqi Winata