Emansipasi Politik

kartiniKartini menjadi ikon perjuangan gender dan kesetaraan perempuan di tanah air. Sehingga, tanggal 21 April dimaknai sebagai hari emasipasi wanita. Emansipasi adalah upaya memperoleh hak yang sama. Upaya ini telah dilakukan RA Kartini di masa hidupnya. Oleh karena itu, saat ini kiprah wanita relatif sama dengan pria, dalam dunia dunia pendidikan, sosial maupun politik.

Dalam ranah politik, kedudukan perempuan mengalami peningkatan. Kiprahnya tidak hanya menjadi obyek tapi juga menjadi subyek. Apalagi jumlah pemilih perempuan lebih besar dari laki-laki. Banyak jabatan politik kini juga diemban oleh kaum perempuan, dari kepala daerah, anggota DPR RI dan DPRD, serta pimpinan partai politik.

Tahapan pemilu 2014 yang kini memasuki tahap pencalonan anggota legislatif. Partisipasi perempuan pada level legislatif menjadi cermin emansipasi politik kaum perempuan, dalam upaya menindaklanjuti perjuangan Kartini.

Sejak pemilu 2004, Undang-Undang politik sudah mengakomodir keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekuramg-kurangnya tiga puluh persen di setiap daerah pemilihan. Hal itu menjadi persayaratan yang diwajibkan pada partai politik. Selain itu, komposisi kepengurusan partai politik peserta pemilu juga diharuskan memasukkan keterwakilan perempuan.

Penyerahan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang telah dilakukan partai politik ke KPU memenuhi persyaratan tiga puluh persen perempuan diharapkan tidak sebatas formalitas. Namun juga memiliki kapasitas sebagai politisi yang mumpuni dan elektabilitas yang tinggi.

Melihat komposisi kursi di parlemen saat ini, (baca: DPR RI) jumlah anggota DPR perempuan sebanyak 101 dari 560 orang. Itu berarti, belum tercapai  tiga puluh persen dari jumlah anggota DPR RI. Karenanya diharapkan hasil pemilu 2014 jumlah kursi perempuan minimal 168.

Perempuan ke parlemen memiliki andil terhadap keberlangsungan emansipasi. Fungsinya sebagai legislator memberi peluang untuk lebih mengakomodir kepentingan kaum perempuan dalam menghasilkan peraturan undang-undangan sekaligus fungsi pengawasan. Dengan begitu, akan menjadi partner pemerintah dalam hal pemberdayaan wanita dan perlindungan hak-hak nya. Kemudian, sebagai fungsi budgeting, akan memprioritaskan keberpihakan anggaran pada perempuan.

Untuk meningkatkan kapasitas anggota legislatif perempuan, partai politik berperan sangat besar. Hal yang perlu diupayakan, salah satunya memperkuat filter pada saat proses penjaringan. Figur yang diajukan merupakan kader yang telah memenuhi kualifikasi, tak hanya lolos admisnistratif. Di samping itu, calon yang bersangkutan semestinya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang politisi dan negarawan.

Dengan bertambahnya jumlah anggota DPR dari kaum hawa diharapkan bisa menjaga keseimbangan (baca: harmoni) di tubuh parlemen. Aroma maskulinitas yang selama ini menonjol akan terimbangi aroma feminis.

Pertanyaan selanjutnya, mampukah caleg perempuan bersaing memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya pada pada pemilu 2014? Tentunya perempuan yang bisa menjawab.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah