Menimbang Konvensi Partai Politik

pemiluJelang pemilu 2014, wacana konvensi kembali mengemuka, setelah Partai Demokrat berencana menggelarnya untuk mencari calon Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat sudah tidak mungkin dicalonkan kembali. Partai lain tidak ketinggalan, Partai Persatuan Pembangunan juga akan mengadakan hal yang sama, untu menentukan figur yang akan diusung sebagai calon Presiden mendatang.

Konvensi dalam tubuh partai politik adalah salah satu metode menentukan bakal calon Presiden yang diajukan partai politik untuk bertarung dalam pemilu. Konvensi ini pernah dilakukan Partai Golkar saat menghadapi pemilu 2004 lalu.

Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, konvensi yang diadakan Golkar berhasil menghasilkan calon presiden Wiranto. Namun, tidak berhasil memenangkan perolehan suara dalam pemilu.

Tujuan konvensi

Tujuan konvensi relatif sama. Membuka diri merekrut calon Presiden di luar struktur partai. Keterbukaan partai politik menentukan calon presidennya merupakan langkah positif. Mengingat, partai politik sebagai perekrut calon pemimpin bangsa, sementara jalur perseorangan tidak memungkinkan untuk metode ini.

Di dalam UUD  1945 disebutkan bahwa, Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dengan konvensi, diharapkan banyak tokoh potensial di luar partai bisa terakomodir. Karena akan membuka peluang kader internal dan calon eksternal partai politik untuk sama-sama berkompetisi di dalam bursa pemilihan bakal calon presiden.

Bagi partai politik, konvensi akan berdampak pada elektabilitas dalam pemilu legislatif. Dengan konvensi, partai politik akan terkonsolidasi dan citranya menjadi lebih baik, karena dianggap demokratis, terbuka dan professional. Sejatinya, mekanisme konvensi dimasukkan dalam konstitusi partai (baca: AD/RT).

Namun, beberapa kalangan skeptis ihwal konvensi. Umumnya mengganggap hanya pencitraan dan cenderung “akal-akalan”. Selain itu, mekanisme konvensi cenderung terdistorsi oleh berbagai kepentingan. Misalnya, intervensi petinggi partai, dan praktik politik uang.

Sehingga tidak menghasilkan calon Presiden berintegritas, kompeten, dan memiliki elektabilitas tinggi. Salah satu upaya untuk melahirkan kepemimpinan nasional, tradisi konvensi perlu dikembangkan, agar memberi ruang kepada tokoh-tokoh internal maupun di luar partai politik untuk tampil dan terseleksi lebih dulu dimasing-masing partai.

Keterbukaan

Syaratnya, mekanismenya berjalan secara fair dan terbuka. Harus ada tahapan serta kriteria yang jelas, dan dilakukan secara transparan.

Pelaksanaan konvensi yang pernah dilaksanakan partai Golkar menjadi pelajaran bagi partai politik lain. Beberapa kekurangan yang ada bisa diperbaiki dan dilengkapi untuk lebih meningkatkan kualitas konvensi.

Sesutau yang terkadang dipungkiri adalah soal besarnya biaya untuk mengadakan konvensi. Hal ini tak lepas dari luasnya wilayah Indonesia, yang itu juga berbanding lurus dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.  Di samping itu, peserta konvensi juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, konsolidasi maupun operasionalnya.

Hiruk pikuk politik dalam pelaksanaan konvensi akan bisa meningkatkan elektabilitas partai politik yang menyelenggarakannya apabila dikelola dengan baik.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah