Polemik Bendera Aceh

bendera aceh

Aceh kembali menghangat, setelah Pemerintah Daerah Aceh dan DPRA mengesahkan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Bendera, menjadi polemik karena bentuknya yang mirip Bendera Gerakan Aceh Merdeka. Ternyata sebagian besar masyarakat menyambut antusias dan gembira bendera ini.

Problem di Aceh sebetulnya sudah selesai sejak ditandatanganinya perjanjian damai di Helsinki Finlandia tahun 2005, antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dipelopori oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden saat itu. Semua pihak sudah menyepakatinya. Sementara kehidupan rakyat di Aceh pun kembali normal.

Dalam Perjanjian Helsinki pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, waktu itu Hamid Awaludin. Sementara, dari pihak GAM oleh Malik Mahmud. Beberapa keinginan masyarakat Aceh diakomodir dalam perjanjian itu.

Menindaklanjuti perjanjian Helsinki, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan Undang-Undang ini, Aceh memperoleh kekhususan dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

Aceh bagian utuh NKRI

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Di antara keistimewaan Aceh: pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Namun, bendera Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud, bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud, diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Tetapi, bendera hasil qanun ini dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan semangat perjanjian Helsinki, karena bentuknya mirip bendera GAM.

Bila merujuk perjanjian Helsinki, sebenarnya lebih baik bila Bendera Aceh lebih menunjukkan sejarah kesultanan Aceh yang dahulu pernah jaya, atau tentang keislaman di Aceh yang kuat, atau tentang budaya Aceh.

Dibanding daerah lain di Indonesia, Aceh merupakan daerah otonom yang mempunyai keistimewaan yang sudah lebih dari cukup, sebagai daerah yang merupakan bagian dari NKRI.

Mengenai ini, pemerintah pusat mestinya mengambil sikap tegas menolak qanun dan menginstruksikan agar merevisi qanun ini.

Bendera yang mirip dengan bendera GAM, dikhawatirkan membuka luka lama, dan akan memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan rakyat Aceh. Selain itu, juga berdampak buat daerah lain yang mempunyai persoalan serupa, misalnya Papua.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul di aceh (baca: bendera). Baiknya, semua pihak terutama pemerintah Aceh kembali kepada hasil perjanjian Helsinki dengan semangat perdamain serta persaudaraan.

Bagaimanpun, secara de facto maupun de jure, Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang sudah tentu harus patuh pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengingkaran terhadap konstitusi, bisa menimbulkan dampak negatif bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah