Lima Belas Tahun Reformasi

reforrmasiSebuah kata mendadak populer beberapa tahun terakhir dan memuncak. Tepatnya, lima belas tahun lalu. Reformasi. Kata ini kemudian menjadi jargon politik di tingkat elite maupun di jalanan dengan meluasnya berbagai aksi unjuk rasa. Istilah reformasi populer dan muncul kali pertama pada masa Martin Luther di Eropa Barat, pada abad ke XV merupakan gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen.

Reformasi secara umum diartikan sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa tertentu. Semangat perubahan terhadap suatu era yang sudah dirasa jenuh disuarakan oleh rakyat terutama mahasiswa dengan berbagai aksi unjuk rasa. Maraknya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) menjadi pemicu aksi massa, sehingga slogan hapus KKN merebak sampai pada tuntutan turunkan Suharto yang kala itu mejabat presiden enam periode.

Aksi demontrasi serta eskalasi politik yang memanas, berhasil menggiring Suharto turun dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pagi menjelang siang (baca: jam 9.00). Turunnya Suharto sebagai presiden menjadi tongak reformasi, dan menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia dengan mengusung agenda reformasi.

Agenda Reformasi

Agenda reformasi dirumuskan dalam beberapa hal di antaranya adili Suharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, hapuskan dwifungsi ABRI, hapuskan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), tegakkan supremasi hukum. Dan tujuan utama reformasi adalah Memperbarui tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 terutama dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi.

Dalam bidang politik, reformasi telah mengubah warna bangsa. Hak politik warga negara sebagai zon politicon dibuka seluas-luasnya.

Reformasi dalam bidang politik mencakup. Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi; pemberdayaan MPR dan DPR; reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet; pembaharuan kehidupan politik; memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan dikembangkannya sistem multipartai yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu, birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan professional, sistem pemerintah daerah dengan sasaran memperdayakan otonomi daerah berdasarkan Asas Desentralisasi.

Pada tataran implementatif, reformasi dalam bidang politik sudah terlaksana. Namun, secara substantif belum berdampak sistemik bagi kemajuan bangsa dan negara. Reformasi di bidang konstitusi sudah dijalankan dengan melakukan amandemen UUD 1945.

Sementara, pemberdayaan lembaga MPR dan DPR juga telah mengalami peningkatan fungsi dan perannya sebagai lembaga legislatif. Bahkan, kewenangan DPR begitu kuat. Hal itu juga berjalan beriringan dengan diterapkannya sistem multipartai yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.

Lembaga kepresidenanan yang dahulunya terkesan angker dan tertutup dari kritik kini lebih terbuka. Masa jabatan presiden juga dibatasi, hanya dua periode. Untuk komposisi kabinet, menteri berasal dari ragam latar belakang. Namun, dari sisi kinerja masih kurang dan terkesan bagi-bagi kekuasaan dengan mengabaikan profesionalisme kementeriannya.

Penyelenggaraan pemilu yang dahulu (baca: Orba) sarat kecurangan dan kooptasi dari penguasa, kini berlangsung lebih fair dan diselenggaraakan oleh lembaga yang independen dengan mengutamakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Birokrasi sispil tidak lagi terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu tapi merupakan institusi yang netral. Walupun, dari sisi profesionalisme masih kurang dari tuntutan reformasi birokrasi.

Sistem pemerintahan yang sentralistik telah beralih kepada penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas bagi daerahnya. Ditambah, pelaksanaan pilkada langsung.  Ditingkat propinsi dan kabupaten/kota semakin menguatkan posisi kepala daerah. Namun, di satu sisi, juga memunculkan raja-raja kecil serta merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perubahan yang fundamental di bidang politik akan berjalan baik serta menghasilkan output yang bagus bila dibarengi dengan perubahan mentalitas serta kualitas politisi.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah