Koalisi dan Fatsun Politik

setgab

Sekretariat Gabungan tampaknya akan retak. PKS sering kali berulah. Beberapa kali sikap politiknya tidak sejalan dengan Setgab. Partai Demokrat, Ketua Koalisi, menuding PKS hanya mau enaknya, pada kebijakan menaikkan harga BBM.

Koalisi diperlukan lantaran perolehan suara dalam pemilu yang tidak mayoritas. Terlebih dengan sistem multipartai. Tidak ada partai politik di parlemen yang mendapatkan suara mencapai setengah. Demi terwujudnya jalannya pemerintahan yang efektif, maka di awal pembentukan pemerintahan, SBY membentuk Setgab yang berisikan partai politik yang mendukung pemerintah. Sebagai kompensasinya partai politik tersebut mendapat jatah menteri dalam kabinet. Jumlah menteri yang didapat partai politik juga berbanding lurus dengan perolehan kursinya di DPR.

Bergabungnya partai politik dalam koalisi tentunya bertujuan mendapatkan jatah pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Banyak menteri yang merupakan pengurus partai bahkan Ketua Umumnya sendiri dalam kabinet SBY-Boediono. Sisi profesionalisme terkadang diabaikan. Sedikit saja menteri yang kompeten dalam bidang garap kementeriannya.

Pada awalnya, koalisi terbentuk untuk mendukung pencalonan presiden. Dengan bergabungnya beberapa partai politik diharapkan presiden yang diusung akan memperoleh suara terbanyak. Bukan hanya itu, dalam pilkada, koalisi juga jamak terjadi. Namun, koalisi dalam pilkada sifatnya lebih temporer karena kepala daerah tidak mempunyai kabinet. Selain itu, yang duduk dalam pemerintahan adalah pejabat karier.

Politik Oportunis dan Pragmatis

Perilaku oportunis dan pragmatis yang menghinggapi elite politik mejadikan kolisisi bermakna sempit. Ketika mereka mendapat jatah kue kekuasaan maka yang terjadi adalah memanfaatkannya untuk kepentingan politik mereka, baik untuk menghidupi partai maupun untuk memperkaya elite-elitenya. Kementerian yang dimiliki oleh partai tertentu dianggap sebagai ladang serta lumbung yang senantiasa bisa dijadikan pundi-pundi pendapatan melalui proyek serta program kementeriannya.

Fenomena yang terjadi belakangan ini mengindikasikan bahwa koalisi berjalan setengah hati. Sikap pragmatis akhirnya lebih dominan. Terkadang, sebagian mereka memilih untuk tidak mau menanggung risiko dan mau enaknya sendiri. Terlebih mendekati pemilu yang membutuhkan persepsi positif dari publik untuk meningkatkan elektabilitas, berbagai manuver yang dirasa prorakyat lebih dikedepankan. Bermain dua kaki akhirnya menjadi keniscayaan demi rasa aman walaupun dengan mengabaikan fatsun politik.

Semestinya ketika partai politik sudah berkomitmen koalisi dengan partai pendukung pemerintah maka sikap politiknya harus senantiasa sejalan dengan arah koalisi dalam Setgab. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk selalu kritis terhadap segala kebijakan pemerintah. Kapasitas partai politik, dalam hal ini fraksinya di DPR, tentu tetap memainkan perannya sebagai fungsi pengawasan.

Lebih elok lagi ketika elite politik senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongannya. Jabatan yang diperolehnya melalui proses politik harus dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Berpikir dan berjiwa besar merupakan hal yang harus dimiliki oleh politisi, kalau ingin negeri ini maju dan sejahtera.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah