Pergantian Menteri dan Kabinet Kerja

Zaken Kabinet Djuanda
Zaken Kabinet Djuanda

Efek retaknya koalisi adalah santernya isu pergantian menteri. Di luar pertimbangan politik tentang pro dan kontra, ada baiknya menilik sejarah kembali tentang zaken kabinet.

Komitmen saat sebuah pemerintahan dibentuk adalah sebisa mungkin meningkatkan dan memajukan kesejahteraan umum yang bisa dinikmati segenap warga negara. Begitu juga ketika presiden diberi amanat untuk memimpin. Rakyat berharap demikian. Pemerintah yang diisi presiden bersama para pembantunya dapat melaksanakan kerja konkret yang bisa dirasakan bangsa ini.

Kinerja pemerintahan sangat tergantung pada pola kerja para menteri dalam menjabarkan program dari presiden sesuai dengan bidang garap kementeriannya. Spesifikasi dari sebuah kementerian yang menangani bidang tertentu mengharuskan pimpinannya, dalam hal ini menteri, menguasai bidang tersebut. Sehingga jalannya pemerintahan di masing-masing kementerian akan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintahan SBY periode kedua dibangun berdasarkan konsensus yang diharapkan bisa memperkuat jalannya pemerintahan. Dibangunlah sebuah koalisi, terdiri dari beberapa partai politik dengan mengakomodasinya duduk dalam pemerintahan sebagai menteri.

Kabinet Kerja

Untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah, akan lebih baik bila para menteri yang duduk dalam kabinet berisikan orang profesional. Menteri adalah pakar yang sangat menguasai bidang garap kementeriannya tanpa mengesampingkan sisi leadership.

Partai politik sebagai lembaga yang mempunyai fungsi rekrutmen kepemimpinan nasional menempatkan seorang presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan terlepas apakah satu partai ataukah beberapa partai (baca: koalisi). Namun, pengurus partai tidak diperbolehkan menjadi menteri. Partai politik akan lebih banyak mewarnai parlemen dan lebih menguatkan fungsi DPR yang sejajar dengan presiden.

Sistem presidensial yang dianut di Indonesia telah memberikan kekuasaan penuh terhadap presiden untuk menyusun kabinet serta memimpinnya. Hak prerogratif yang ada padanya memungkinkan untuk melakukan pilihan terhadap figur menteri maupun mengganti, bahkan memecat, sesuai kehendaknya. Ketegasan seorang presiden mutlak diperlukan. Terlebih bila ia memimpin sebuah negara yang besar seperti Indonesia.

Kabinet kerja yang berisikan profesional sesuai lahan garap kementeriannya (baca: zaken kabinet) akan membuat pemerintahan berjalan efektif. Loyalitas mereka kepada presiden sebagai atasannya juga tinggi.

Zaken Kabinet

Sejarah membuktikan bahwa zaken kabinet lebih berhasil dibandingkan menteri yang merepresentasi partai politik. Pada era awal kemerdekaan sampai tahun 1969-an misalnya, di mana sering berganti-ganti kabinet, kabinet yang dipimpin oleh Ir. Djuanda menerapkan zaken kabinet. Kabinet tersebut terbilang lebih berhasil dibandingkan dengan kabinet lain yang merepresentasi partai poitik. Kabinet Djuanda berlangsung antara tahun 1957-1959, juga disebut Kabinet Karya karena lebih berorientasi kerja. Hasil yang dicapai dan sampai saat ini masih dirasakan adalah menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda.

Belajar dari sejarah merupakan suatu keniscayaan, apabila kita mau membangun bangsa ini lebih baik di masa depan. Beberapa sistem pemerintahan serta sistem penyusunan kabinet dari awal kemerdekaan sampai saat ini dapat menjadi rujukan kita untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Personel yang duduk dalam pemerintahan, terlebih sebagai menteri, semestinya manusia pilihan dengan kualifikasi tetentu. Faktor keahlian dan profesioanlisme serta kepemimpinan merupakan prasyarat yang harus dimiliki seorang menteri. Selain berorientasi kerja, kabinet juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah