Analisis Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014

Ilustrasi Golput 2014/begundalmilitia88.blogspot.com
Ilustrasi Golput 2014/begundalmilitia88.blogspot.com

Fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat sebagai pemilih merebak pada beberapa pemilu, baik nasional maupun kepala daerah. Sebuah apatisme politik warga negara tarhadap proses politik yang ada. Banyak yang memilih Golput sebagai sikap politik. Bagaimana dengan Pemilu 2014?

Pada awalnya, fenomena Golput bukanlah diukur dari ketidakhadiran pemilih dalam TPS, melainkan sikap politik terkait pilihannya dalam TPS yang menyebabkan suaranya tidak sah, karena yang dicoblos bukanlah gambar peserta pemilu melainkan adalah warna putih pada surat suara. Gerakan ini terjadi pada kurun waktu awal Orde Baru, dipelopori Arif Budiman yang kecewa terhadap proses demokrasi (baca: Pemilu) waktu itu yang penuh dengan rekayasa. Namun, pada saat ini, Golput lebih diartikan sebagai pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Bila dilihat, dari persentase jumlah pemilih yang ada maka bisa jadi golput adalah pemenangnya.

Menurunnya partisipasi rakyat dalam menyuarakan aspirasinya yang paling menccolok belakangan ini bisa kita lihat pada pemilukada di beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara dengan tingkat partisipasi hanya sebesar 49 persen, dan Jawa Tengah dengan partisipasi pemilih sebesar 51,01 persen. Sementara daerah lain seperti di DKI Jakarta sebesar 64 persen, Jabar sebesar 64 persen, Sulawesi Selatan sebesar 69 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 70 persen. Untuk Provinsi Bali relatif lebih tinggi dengan rata-rata tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan sebesar 74 persen.

Semakin merosotnya tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah dikhawatirkan akan terjadi juga pada Pemilu 2014. Bahkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperkirakan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pemilu legislatif akan terus menurun dan bisa sampai kurang dari 50 persen. Kalau hal ini sampai terjadi maka kualitas pemilu akan diragukan.

Pada kenyataannya, dari pemilu ke pemilu, partisipasi masyarakat terus menurun. Pada Pemilu 2009 partisipasi pemilih sebesar 71 persen, menurun dibandingkan pemilu sebelumnya (baca: 2004) yang mencapai angka 84 persen. Sedangkan pada Pemilu 1999, di mana euforia reformasi sedang tinggi-tingginya, partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya mencapai 93 persen.

Perilaku Elite Menjadi Penyebab

Apatisme politik warga negara tentu bukan tanpa sebab. Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu, di antaranya adalah perilaku elite politik hasil pemilu, baik pemilukada maupun pemilu legislatif yang dirasa mengecewakan publik dengan serentetan kasus korupsi serta kiprahnya yang kurang memuaskan publik. Selain itu, rakyat merasa tidak terkena dampak dari hasil proses politik tersebut.

Bagaimana dengan Pemilu 2014? Pada dasarnya, mendatangi TPS dan kemudian menyalurkan hak pilihnya merupakan sebuah hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ketidakhadiran pemilih juga merupakan hak individu yang juga harus dihormati. Namun alangkah lebih baiknya ketika sebagai warga negara yang baik, ikut andil dan menyalurkan hak politiknya sesuai dengan mekanisme yang ada. Terlebih ini merupakan hajat negara.

Dibutuhkan kesadaran dari warga negara terhadap sikap politiknya dalam menentukan arah bangsa. Banyaknya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu akan menentukan kualitas dari hasil yang diharapkan. Di samping itu diperlukan keteladanan dari elite politik, terutama bagi mereka yang akan dipilih. Sosialisasi yang masif serta pendidikan politik harus terus dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, dan peserta pemilu.

 

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah