Capres-Cawapres dan Pembelajaran Demokrasi

Wiranto-HT/sindikasi.net
Wiranto-HT/sindikasi.net

Mendekati Pemilu Presiden 2014, bermunculan beberapa nama kandidat yang akan maju dalam perhelatan tersebut. Partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden juga sudah mulai menimang-nimang ‘jagonya’.

Beberapa partai politik bahkan sudah secara resmi mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden yang diusung, namun ada juga yang masih gamang. Kegamangan partai politik tersebut bisa jadi karena tidak percaya diri dengan perolehan suara partainya dalam pemilu legislatif, atau pun elektabilitas ketua umumnya yang rendah.

Pada momentum pilpres kali ini, partai politik tampaknya berusaha untuk mencalonkan capres dari internal partai. Bahkan baik capres maupun cawapres semuanya dari internal partai.

Satu-satunya partai politik yang sudah mendeklarasikan capres dan cawapres dari internalnya adalah Partai Hanura dengan mengusung dua orang fungsionaris mereka sebagai capres dan cawapres, yakni Wiranto (Ketua Umum) dan Hary Tanoesoedibjo (Ketua Bappilu).

Pembelajaran Demokrasi

Langkah Hanura, di satu sisi, dianggap berani dan terlalu percaya diri. Namun, di sisi lain, bisa menjadi pembelajaran demokrasi kita, terutama kesiapan partai politik terhadap kader yang ditawarkan kepada publik untuk dipilih menjadi pimpinan nasional, sehingga dapat menjadi pendidikan politik rakyat.

Manuver politik Hanura ternyata memancing gereget partai politik lain untuk mengikuti hal yang sama. Partai Golkar misalnya, yang mengusung Ketua Umumnya Aburizal Bakri, saat ini mulai mewacanakan akan mengusung cawapres dari internal Golkar.

Sementara Partai Demokrat, yang belum punya kandidat presiden karena ketua umumnya (SBY) sudah tidak bisa dicalonkan lagi, saat ini sedang disibukkan dengan pelaksanaan konvensi. Dan beberapa nama dari internal partai pun digadang-gadang sebagai capresnya.

Rekrutmen Kepemimpinan Nasional oleh Parpol

Diusungnya kandidat capres dan cawapres dari internal partai sebenarnya punya dampak positif baik bagi partai politik yang bersangkutan maupun perkembangan demokrasi itu sendiri. Parpol sudah mulai menunjukkan peranannya; rekrutmen kepemimpinan nasional.

Terlebih, dalam konstitusi kita (baca: UUD ) dijelaskan bahwa pasangan capres dan cawapres diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Hal ini menutup kemungkinan adanya calon independen (perseorangan). Sehingga hanya dari partai politiklah kandidat presiden dan wakil presiden akan muncul.

Partai politik tentu mempersiapkan orang nomor satu yang akan diajukan, yakni ketua umumnya. Atau paling tidak, elite partai yang dirasa bisa merepresentasikan partainya. Di samping itu, bagi partai politik yang sudah dengan serius mengajukan capres dan cawapres lebih awal akan berdampak pada pemilu legislatif. Kalau elektabilitas capres dan cawapresnya tinggi maka dengan sendirinya perolehan partainya dalam pemilu legislatif pun akan tinggi.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah mengenai persyaratan dari partai untuk bisa mencalonkan. Undang-Undang Pemilu Presiden saat ini masih dalam pembahasan dan deadlock terkait ambang batas partai politik yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Kalau mengacu persayaratan yang lalu (baca: UU No 42 tahun 2008) maka syaratnya, partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara pemilu legislatif sekurang-kurangnya 25 persen atau perolehan kursi di DPR sekurang-kurangnya 20 persen. Hal ini bisa menutup peluang partai politik dengan perolehan suara yang tidak seberapa.

Langkah partai politik untuk mencalonkan kadernya sendiri patut diapresiasi. Dan memang kalau seseorang akan menjadi pemimpin negeri atau politisi salurannya adalah partai politik.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah