Pelantikan Ketua MPR Baru: Mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan

Pelantikan Ketua MPR RI/Merdeka.com
Pelantikan Ketua MPR RI/Merdeka.com

Sepeninggal Taufik Kiemas, jabatan Ketua MPR RI kosong. Pada Senin (8/7/2013) telah dilantik penggantinya. Sesuai dengan peratuan perundangan yang ada, ia berasal dari partai politik di mana Taufik Kiemas bernaung, yakni PDIP, dan saat ini, ia juga menjabat anggota MPR.

Irjen Pol (Purn) Sidharto Danusubroto, seorang politisi senior PDIP yang juga anggota komisi I DPR RI ditunjuk oleh DPP PDIP untuk menduduki jabatan Ketua MPR RI. Beliau dinilai lebih kompeten dibanding yang lain karena dianggap sebagai kader berideologi kuat, selain faktor senioritas, mengingat usianya yang sudah menginjak 77 tahun. Pengalamannya sebagai ajudan Bung Karno semakin meneguhkan kalau dirinya seorang Soekarnois.

Di internal PDIP, Sidharto Danusubroto adalah tokoh senior yang cukup disegani. Ia menjabat Ketua Bidang Disiplin Partai. Selain duduk sebagai anggota Komisi I DPR RI, beliau juga menjabat Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen).

MPR dan Amandemen UUD 45

Jabatan sebagai Ketua MPR yang saat ini disandang oleh Sidharto Danusubroto merupakan amanah serta kepercayaan yang besar, baik itu dari partai maupun dari bangsa dan negara, terlebih untuk sebuah lembaga tinggi negara. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Namun, setelah masuk Era Reformasi, kedudukan MPR berubah menjadi salah satu lembaga tinggi negara dan merupakan lembaga legislatif bikameral. Anggotanya sebanyak 692, terdiri dari 560 anggota DPR RI dan 132 anggota DPD RI hasil pemilu.

Sebelum UUD 1945 diamandemen, pasal 1 ayat (2) berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Namun, setelah adanya amandemen UUD 1945 berubah menjadi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 pada akhirnya menata ulang posisi lembaga-lembaga negara, terutama fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ketua MPR RI dan NKRI

Jabatan Ketua MPR RI tentunya bukan sebatas simbolisasi, tapi tetap harus berkontribusi pada eksistensi negara. Sebagai pimpinan sebuah lembaga tinggi negara yang mempunyai peran strategis, mengharuskan loyalitas yang tinggi bagi pimpinan dan anggota MPR pada bangsa dan negara.

Pasal 3 UUD 1945, secara konstitusional mengatur tugas dan wewenang MPR, di antaranya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar, sehingga dalam ketatanegaraan Indonesia MPR dan konstitusi (baca: UUD) mempunyai keterkaitan yang erat. Namun MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengoptimalkan fungsi MPR tanpa terjebak pada fragmentasi politik serta sikap pragmatis menjadi agenda pimpinan lembaga ini. Sosialisasi serta membumikan empat pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) yang digagas Ketua MPR pendahulunya, Taufik Kiemas, merupakan agenda penting yang harus terus dilanjutkan.

Sosok Sidharto Danusubroto, sebagai Ketua MPR RI pengganti Taufik Kiemas, dirasa tepat. Ia banyak makan asam garam perjalanan bangsa ini. Pribadi yang matang akan menjadikannya bersikap bijaksana serta bisa menjembatani berbagai kepentingan yang ada. Komitmennya terhadap NKRI sudah tidak diragukan lagi.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah