Kemandirian Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Ilustrasi Raja Kecil Pemerintahan Daerah/pontianak.tribunnews.com
Ilustrasi Raja Kecil Pemerintahan Daerah/pontianak.tribunnews.com

Setelah Era Reformasi, struktur pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, dari sebelumnya yang sentralistis menjadi cenderung desentralistis. Era sebelumnya yang sentralistis sebagai sebuah pengejawantahan dari konsep Negara Kesatuan dianggap tidak sesuai dengan kondisi geografis serta cakupan wilayah yang sangat luas.

Wacana otonomi daerah seluas-luasnya menjadi jargon yang dipandang bisa menyelesaikan hambatan pembangunan dan berbagai ketimpangan yang terjadi antara pusat dan daerah atau pun antara daerah yang satu dengan lainnya.

Otonomi daerah sekarang ini menjadi sebuah keniscayaan dan diterapkan di seluruh daerah di negeri ini baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Bahkan beberapa daerah mendapatkan status sebagai otonomi khusus.

Penerapan otonomi yang lebih luas terjadi di Aceh, di mana provinsi ini mempunyai keistimewaan berlebih tersendiri dalam sistem pemerintahannya, sehingga cenderung menjadi ‘negara tersendiri’.

Otonomi Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Desentralisasi sebenarnya sebagai upaya untuk memajukan daerah dan sebagai solusi atas kegagalan sentralisasi yang dianut sebelumnya. Namun dalam praktik, akhirnya otonomi menjadi rancu, mengingat di satu sisi pemerintah daerah masih bergantung pada pusat dan di sisi lain juga merasa ‘merdeka’, sehingga bisa semaunya sendiri. Kewenangan yang berlebih pada kepala daerah saat ini dibandingkan dahulu menjadikan pemerintah pusat tumpul di daerah. Selain itu, juga semakin maraknya kasus korupsi dan kolusi serta nepotisme di daerah serta terjadi tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya, penerapan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing serta utuk mengefisiensikan kinerja pemerintahan. Terlebih luasnya wilayah Indonesia yang tidak memungkinkan pemerintah pusat selalu ‘hadir’ dan menyertai setiap roda pemerintahan di daerah. Apalagi di awal berdirinya republik ini sudah disepakati bahwa negara berbentuk kesatuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada awal terbentuknya negara sebenarnya sudah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh penting negeri ini terkait bentuk negara; apakah kesatuan ataukah federal. Dan dalam sejarahnya kita sempat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Otonomi semakin menjadi-jadi setelah diadakannya pilkada langsung di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, baik di tingkat provinsi (gubernur) maupun di kabupaten/kota (bupati/walikota). Dengan begitu, legitimasi kepala daerah semakin kuat dan tidak mempunyai ketergantungan politis dengan jabatan politik di atasnya.

Kemandirian Pemerintah Daerah

Untuk lebih mengoptimalkan dampak positif dari otonomi daerah diperlukan upaya sistemis dari pemerintah pusat agar tujuan awal diterapkannya otonomi daerah ini tepat sasaran. Selain itu, dari pihak pemerintah daerah semestinya semakin mandiri dalam mengelola daerahnya, baik dari sisi keuangan dan penjabaran pembangunan.

Pemerintah daerah yang lebih bersifat lokal harus lebih serius dan terarah dalam memakmurkan wilayahnya serta menyejahterakan rakyatnya. Cakupan wilayah yang lebih kecil dan spesifik tentu akan memudahkan menata dan mengelola pemerintahan. Dengan begitu akan berdampak positif bagi implementasi pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Bagi daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah, baik itu tambang, hasil bumi, atau lainnya akan bisa dinikmati warga daerah tersebut, sehingga tidak akan terjadi kemiskinan di daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Otonomi daerah bisa dibilang sebagai jalan tengah antara bentuk NKRI dan RIS yang pada awal kemerdekaan menjadi perdebatan para tokoh bangsa. Dan yang terpenting lagi adalah dampak langsung dari penerapan otonomi daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah