Refleksi Kemerdekaan: Menyoal Proklamasi Republik Indonesia

KMB/m-ikhsan-shiddieqy.blogspot.com
KMB/m-ikhsan-shiddieqy.blogspot.com

Menyambut Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, terlintas tanda tanya besar pada seluruh anak negeri. Penyebutan  17 Agustus sebagai HUT RI atau Proklamasi RI adalah ahistoris. Legitimasi dari besarnya pengaruh Belanda bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia.

Bagi pandangan orang awam, isu ini memang dinilai tidak berpengaruh pada turunnya harga BBM, sembako, dan biaya pendidikan. Akan tetapi bagi kalangan intelektual yang merasa memiliki harga diri sebuah bangsa, isu tersebut menggugah hati nurani untuk menuntut kemerdekaan bangsa yang mutlak dari negara bekas penjajah.

Penuntutan itu bukan tanpa alasan. Karena secara jeli kita melihat bunyi teks Proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno tidak menyebutkan kata ‘Republik’. Sementara kita memahami bersama bahwa republik berasal dari kata res publica; merupakan istilah dari negara (pemerintahan) yang memiliki sifat umum atau berdasar kedaulatan rakyat dikepalai Presiden. Posisi Bung Karno ketika membacakan teks itu juga belum menjadi seorang Presiden meskipun sudah beredar opini publik bahwa jabatan Presiden layak disematkan kepadanya.

Istilah republik pun juga sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia yang masih terjajah dalam belenggu kolonialisme Belanda. Sejak tahun 1927, istilah republik kerap kali didengungkan oleh tokoh-tokoh pergerakan dan orang-orang kerajaan yang tidak menginginkan lagi bentuk monarki dari sistem pemerintahan negara. Konsep tersebut kembali mencuat di permukaan ketika para pemuka-pemuka bangsa Indonesia berkumpul dalam sidang BPUPKI untuk menyusun rancangan konstitusi.

Republik Indonesia yang berada dalam wadah negara kesatuan resmi berdiri pada 18 Agustus 1945 ketika UUD 1945 disahkan menjadi Kontitusi Negara. Karena, menurut Perjanjian Montevideo tahun 1933, syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan dan pengakuan belum ada di Indonesia. Hanya ada rakyat dan wilayah yang merupakan unsur dari suatu bangsa. Jadi, tepatlah jika bunyi teks Proklamasi adalah ‘Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia’. Dan ditutup dengan kata ‘atas nama bangsa Indonesia’. Dari pernyataan itu, bangsa Indonesialah yang menyatakan kemerdekaannya, bukan Republik Indonesia.

Jika ada yang memperingati 17 Agustus sebagai kemerdekaan Republik Indonesia maka itu hanya merepresentasikan pemerintahannya saja. Dan tidak salah kemudian bila saat ini pernyataan itu menjadi legitimasi pemerintah untuk menjajah bangsanya sendiri. Pernyataan itu juga sebagai legitimasi bagi pemerintahan yang berada di bawah bayang-bayang pemerintahan negara lain.

Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, Bukan HUT RI

Ada sepenggal cerita mengapa hari ini kita memperingati 17 Agustus sebagai HUT RI. Padahal, para pendiri republik ini tidak pernah memperingati 17 Agustus sebagai HUT RI. Mereka biasa memperingatinya dengan ucapan ‘Dirgahayu kemerdekaan Indonesia’.

Memang sudah bukan menjadi rahasia umum jika Belanda sebagai Negara yang merasa punya veto atas Indonesia tidak pernah rela melepaskan Indonesia. Menurut sejarawan Batara Hutagalung, Belanda sudah mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 dan menerima kembali pada tahun 2005 yang disampaikan oleh Dubes Belanda, Ben Bot, pada peringatan 17 Agustus di Jakarta. Tetapi belum secara de jure mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Belanda hanya mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Deen Hag. Kuat alasannya Belanda tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 karena ulahnya pada Agresi militer I dan II pada tahun 1947-1948.

Belanda terancam terkena pelanggaran HAM berat atau bisa dikatakan genosida terhadap bangsa yang telah merdeka. Karena serangan itu dilancarkan dari tentara terlatih kerajaan Belanda kepada bangsa Indonesia. Serangan itu bukan atas negara dengan negara. Akan tetapi pledoi Belanda adalah suatu tindakan polisionil yang menangkap para pengacau, perusuh, perampok, dan teroris yang bersenjata pemberian Jepang. Juga menyerang republik fasis Indonesia dengan menangkap para pejabat pemerintah yang dinilai sebagai kelanjutan dari fasisme Jepang.

Maka dari itu, skenario dijalankan untuk menjadikan paradigma bahwa 17 Agustus 1945 merupakan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai republik fasis dan perlu dibasmi sebagaimana negara-negara fasis pada waktu itu (Misal: Jerman, Italia, dan Jepang). Karena, dapat dibenarkan jika serangan itu atas negara dengan negara apalagi bagi negara yang mendapat stigma negara fasis. Dukungan internasional akan mengalir jika ada negara yang berperang dengan negara fasis saat itu.

Muka Belanda pun terselamatkan di forum internasional dan Konferensi Meja Bundar, serta berhasil membubarkan NKRI yang dinilai sebagai negara fasis dengan menggantinya sebagai Negara Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Inilah bom waktu yang ditanam Belanda bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Di mana NKRI beserta UUD 1945 yang dibubarkan secara perjanjian menanggung perubahan filosofinya sampai saat ini.

Bukan hanya itu, bangsa Indonesia juga diminta ganti rugi atas aset-aset Belanda yang hilang selama pendudukan Jepang. Beruntung, Bung Karno selaku Presiden RIS menolak permintaan itu dengan konsekuensi digantungnya masalah Irian Barat sampai tahun 1963.

Belum sampai setahun RIS berjalan, tuntutan untuk menjadi NKRI menjalar di setiap pelosok negeri. Akan tetapi keberhasilan Belanda menanam bom waktu itu terlihat saat kembali ke NKRI dengan dasar UUD Sementara 1950. Sudah pasti NKRI yang terbangun adalah NKRI semu. Dan dikukuhkan 17 Agustus 1945 sebagai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Mukadimahnya.

Konstitusi itu berlaku sampai dilakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang menyatakan kita kembali kepada UUD 1945. NKRI yang sesungguhnya sedang ingin dibangun dan dijalankan oleh pemerintahan Orde Lama. Satu hal yang menarik di sini, meskipun 17 Agustus sebagai HUT RI terlegitimasi dalam Mukadimah UUDS 50, tetapi pemerintah tidak pernah memperingatinya sebagai HUT RI saat perayaan 17 Agustus-an.

Orba dan Perayaan 17 Agustus sebagai HUT RI

Perayaan 17 Agustus sebagai HUT RI pertama kali baru dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1972 pada pemerintahan Soeharto. Pertanyaannya, ada peristiwa apa yang terjadi di tahun ini? Ya, Presiden Soeharto seorang Jenderal sekaligus negarawan sedang memberi isyarat kepada anak bangsa ini bahwa Pancasila dan UUD 45 belum dijalankan secara murni dan konsekuen sebagaimana sumpahnya saat dilantik sebagai pejabat Presiden tahun 1967 oleh MPRS.

Jadi, selama Pancasila dan UUD 45 tidak dijalankan, maka selama itu pula NKRI yang berjalan adalah bersifat abstrak. Dan selama bersifat abstrak, di situlah UUDS 50 berjalan. Bahkan sampai dengan hari ini yang berganti nama menjadi UUD 2002 (UUD Amandemen).

Menyadari akan hal itu, Presiden Soeharto pun mulai menyicil utang yang diminta oleh Belanda saat KMB. Hubungan antara RI dan Belanda pun berjalan mesra. Dan Belanda juga menjadi salah satu dari Negara pendonor (G7).

Utang kepada Belanda beserta bunganya itu baru lunas pada tahun 2003 di masa Pemerintahan Megawati. Dan dua tahun kemudian pada tahun 2005, untuk pertama kalinya Kedubes Belanda hadir dalam upacara peringatan 17 Agustus di Istana Negara. Di saat itu juga Ben Bot menyatakan suatu pernyataan yang mengulang mengenai adanya pengakuan de facto dari kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, sampai dengan detik ini Kerajaan Belanda tetap saja belum mengakui 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 sebagai berdirinya NKRI yang resmi, bukan 27 Desember 1949.

Di lain sisi sudah tertanam kuat bom waktu Belanda di kalangan rakyat Indonesia bahwa 17 Agustus merupakan HUT RI. Dan sudah mengampuni Belanda atas kejahatan perangnya.

Bukan berarti kita menuntut material atau berlaku dendam dan menjalin permusuhan terhadap Belanda. Sekali lagi, bukan itu maksudnya, melainkan kita menginginkan harkat dan martabat hidup sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Belanda hanya mengakui 17 Agustus sebagai kemerdekaan ‘bangsa’ bukan ‘republik’ sudah cukup memberikan kejelasan dan pelurusan sejarah buat anak bangsa ini yang sedang terjangkit penyakit ‘buta sejarah’ dan sudah pasti ‘buta hukum’.

Recommended For You

About the Author: Adityo Nugroho