Refleksi Kemerdekaan: Politisi Dulu dan Kini

Bung Karno dan kawan-kawan/warwanazis.wordpress.com
Bung Karno dan kawan-kawan/warwanazis.wordpress.com

Memperingati kemerdekaan yang rutin dilaksanakan pada bulan Agustus mengingatkan kita pada kiprah para pejuang kemerdekaan. Memproklamasikan berdirinya sebuah negara-bangsa merupakan serentetan perjuangan yang digelorakan oleh para politisi pribumi kala itu.

Mereka bergerak dalam ranah politik untuk sebuah tujuan mulia, yakni memerdekakan bangsanya. Dibandingkan politisi sekarang, kiprah politisi kita pada masa lampau tentu sangat berbeda, baik pribadi, kapasitas intelektual, kehidupan, maupun kontribusinya bagi rakyat, bangsa, dan negara.

Kualifikasi Politisi Tempo Dulu

Dari sisi kapasitas intelektual, politisi kita tempo dulu tentu sangat mumpuni, apalagi seukuran zamannya. Mereka umumnya adalah orang-orang terdidik yang sudah menempuh jenjang pendidikan bahkan hingga perguruan tinggi. Ada yang lulusan pereguruan tinggi dalam negeri, seperti Soekarno (lulusan Technische Hoogeschool te Bandoeng atau yang sekarang menjadi ITB), dan banyak juga yang lulusan perguruan tinggi luar negeri (baca: Belanda) seperti Mohammad Hatta, Sjahrir, Tan malaka, dan masih banyak lagi.

Selain menguasai didiplin ilmu yang dipelajari, kemampuan dalam bidang social-kemasyarakatan serta ideologi dan politik patut mendapat acungan jempol. Rata-rata mereka adalah kutu buku, yang menyibukkan hari-harinya dengan membaca berbagai literatur. Kemampuan bahasa asingnya juga sangat memadai. Bahasa Belanda dan Inggris sudah menjadi bahasa yang sudah pasti dikuasai, selain bahasa asing lain, seperti Arab, Jerman, Rusia, Prancis, dan Jepang.

Kemampuan intelektual serta dedikasi yang tinggi diaplikasikan dalam bentuk pendidikan politik bagi rakyat pribumi dengan berbagai cara, baik dalam bentuk tulisan di media massa, agitasi, konsolidasi, maupun pendidikan formal di lembaga pendidikan yang ada waktu itu. Langkah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh ini cukup berhasil dan bisa membuka mata rakyat akan hak-hak terhadap bangsanya sendiri.

Beberapa organisasi massa bermunculan, baik yang berideologi agama (baca: Islam), nasionalis, sosialis, atau pun komunis. Organisasi ini pun berkembang melebar dengan cabang di daerah-daerah yang diikuti oleh bertambahnya jumlah anggota.

Di dalam politik praktis, para pejuang kemerdekaan membentuk partai politik dan melakukan serangkaian manuver politik. Langkah politik yang dilancarkan, ada yang bersifat kooperatif, namun ada juga yang bersifat nonkooperatif. Yang bersifat kooperatif masuk dalam parlemen bentukan pemerintah Hindia Belanda (baca: volksraad). Mereka menjalin hubungan dengan kaum kolonial; terus mengupayakan hak-hak kaum pribumi. Sementara yang berhaluan nonkooperatif tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan sering menolak tawaran atau pun kerja sama dari Pemerintah Hindia Belanda.

Perkaderan Simultan

Kemunculan partai politik yang secara terang-terangan menuntut Indonesia merdeka membuat gerah pemerintah Hindia Belanda. Namun, bagi rakyat pribumi, terutama elite politik tanah air, semakin menambah semangat dalam upaya memerdekakan bangsanya.

Partai politik, baik yang berideologi nasionalis, agama, maupun komunis semakin bergeliat dalam menguatkan jaringannya serta membangun basis massa. Proses perkaderan juga dilakukan secara simultan oleh mereka.

Kondisi partai politik atau organisasi massa yang cenderung dinamis juga membuat terjadinya konflik internal, sehingga menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai politik. Sarekat Islam (SI) sempat terpecah menjadi dua kubu, yakni SI putih dan SI merah. Hal ini juga terjadi ketika menjadi partai politik. PSI juga mengalami perpecahan. Ada PSI penyadar yang merupakan kelompoknya Haji Agus Salim, dan PSI Hijrah kelompoknya Kartosuwiryo.

Di samping itu, juga terjadi pasang surut kehidupan partai politik yang ada. Ada yang bubar kemudian hidup lagi, dan ada juga yang berganti nama. Hal ini dikarenakan tokoh-tokohnya dipenjara atau diasingkan oleh pihak pemerintah kolonial, seperti yang terjadi pada Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kiprah politisi sebelum kemerdekaan patut kita apresiasi dan menjadi contoh serta pembelajaran bagi politisi sekarang yang banyak terjebak pragmatisme. Memperingati kemerdekaan bukan sebatas seremonial, tapi perlu senantiasa belajar dari para pejuang kemerdekaan yang notabene para politisi dalam melakukan kerja politik untuk memerdekakan bangsanya.

Recommended For You

About the Author: Danang Munandar

Konsultan Politik pada CRESN (Center for Response on Early Strategy and Navigation), Semarang, Jawa Tengah